KEPARIWISATAAN

Pemkab Nias Selatan Segera Menyusun Perda Pariwisata

0
33

TELUKDALAM, KABAR NIAS — Sektor pariwisata di Nias Selatan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu perlu keseriusan semua pihak, termasuk perencanaan pembuatan peraturan daerah khusus pariwisata. Hal ini disampaikan Bupati Nias Selatan Hilarius Duha saat membuka seminar Laporan Penyusunan Rencana Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab), Selasa (21/3/2017).

“Sektor pariwisata merupakan salah satu aspek di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata di Kabupaten Nias Selatan, kalau saya lihat, banyak peluang yang bisa diolah untuk meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat,” kata Hilarius—yang dikenal dengan inisial HD—dalam seminar yang menghadirkan pembicara dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Peluang-peluang itu, kata HD, tentu harus dikaji supaya bisa optimal dan maksimal hasilnya. Kajian-kajian seperti hasil seminar agar dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun program-program ke depan khususnya kepariwisataan. “Kita memerlukan peraturan daerah untuk pariwisata ini. Dengan begitu, semua pihak bisa bekerja dan bersama-sama memajukan pariwisata di Nias Selatan sesuai peraturan yang ada,” kata HD.

Sementara itu, pembicara dari ITB, Ina Herliana Koswara, membeberkan hasil kajian-kajian yang pihaknya telah lakukan beberapa waktu terakhir. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menandatangani nota kerja sama dengan pihak ITB dalam rangka melakukan kajian terkait pariwisata.

Ina mendukung bahwa hasil seminar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Nias Selatan ini harus dituangkan dalam bentuk perda. 

“Ripparkab ini, kita harapkan, jadi perda, tidak hanya berakhir sebagai dokumen. Kegiatan ini dapat terwujud bila ada kerja sama satu sama lain dan tidak hanya oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, tetapi ada kerja sama dengan SKPD-SKPD lainya,” ujar Ina saat menyampaikan materi seminar.

Hadir dalam seminar tersebut para tokoh masyarakat, pimpinan SKPD, anggota legislatif. [knc05w]