JAKARTA, KABAR NIAS — Krisis listrik di Pulau Nias sudah mulai mengganggu ekonomi masyarakat. Warga harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan air bersih karena air PAM dan mesin air mati serta membeli minyak tanah dan bara api untuk bisa memasak makanan. Karena itu, PT PLN (Persero) didesak segera mengoperasikan dua pembangkit tenaga listrik yang sejak Jumat (1/4/2016) malam, berhenti beroperasi karena masalah kontrak.
Sejumlah warga Nias, Senin malam, melakukan protes dan aksi damai ke kantor PLN. Mereka menuntut tindakan nyata PLN untuk segera mengakhiri krisis listrik di Pulau Nias. Pada kesempatan itu juga masyarakat mempertanyakan perhatian pemerintah pusat untuk turun tangan dalam mengatasi krisis listrik di Pulau Nias. Sepuluh dari warga yang menyampaikan aspirasinya diperiksa ke Markas Polres Nias karena diduga ada kesalahan prosedur dalam melakukan aksi.
Sementara itu, pihak Kementerian Energi Sumber Daya Miniral (ESDM), Senin (4/4/2016) saat konferensi pers di Jakarta, mendesak PLN segera meminta dua vendor PLTD, yaitu PLTD milik PT American Power Rental Indonesia dan PT Kutilang Paksi Mas dengan kapasitas masing-masing 2 x 10 megawatt (MW), segera dioperasikan.
“Masalah (listrik di) Nias tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ini musibah ketenagalistrikan. Ini sudah krisis, darurat listrik, harus dilakukan segera. Manajemen PLN harus segera ambil keputusan, harus mengambil satu sikap,” kata Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul, dalam konferensi pers di Gedung DPD, Jakarta, Senin, seperti dikutip Detik.com.
Pihak PLN kini terus berusaha dan sedang bernegosiasi dengan kedua vendor agar dua PLTD yang berhenti beroperasi segera dioperasikan kembali. “PLN terus bernegosiasi dengan pemilik pembangkit agar mereka kembali mengoperasikan dua mesin pembangkit itu,” kata Manajer Senior Public Relations PLN Agung Murdifi.
Saat ini, kata Agung, PLN juga sedang dalam proses memindahkan genset berkapasitas 12 megawatt dari Langsa, Aceh, ke Nias. Minggu kemarin, PLN telah mendatangkan 17 genset dari luar Nias berkapasitas 1,2 MW. Tambahan ini hanya bisa memenuhi kebutuhan obyek vital seperti rumah sakit dan pelaksanaan UN berbasis komputer yang sedang berlangsung, Senin hingga Rabu.
Tenaga Gas
Guna mengatasi krisis kelistrikan di Pulau Nias, pihak manajemen PT PLN sedang merencanakan pengadaan pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas 25 MW bergerak. Menurut rencana, pembangkit itu akan beroperasi pada September 2016.
“Kami sedang menyiapkan pembangkit tenaga gas bergerak untuk mengatasi krisis listrik di Nias,” kata Agung Murdifi, seperti dikutip Kompas, Selasa (5/4/2016).
Saat ini Pulau Nias mengalami krisis listrik sebesar 74,07 persen atau sekitar 20 megawatt (MW) dari total beban puncak yang mencapai 24 MW.
Keluhan Warga
Ketiadaan listrik sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat di Pulau Nias. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) tidak beroperasi karena genset yang digunakan mendadak rusak. Pengendara bermotor terpaksa membeli bahan bakar minyak ke sejumlah penjual eceran dengan harga yang lebih mahal ketimbang SPBU.
Manajer Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Chairidani Purnamawati, dalam siaran persnya kepada Kabar Nias, menghimbau kepada pemerintah untuk segera menyikapi persoalan pemadaman listrik yang terjadi saat ini di Pulau Nias, karena semua pihak akan dirugikan dalam hal ini, terutama masalah kenyamanan dan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak di Pulau Nias.
Sebagai ungkapan keprihatinan, mahasiswa yang tergabung pada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembnas Nias melakukan aksi kumpul koin untuk PLN, Senin.
Sejumlah pemuda di Jabodetabek yang menamakan diri Pemuda Peduli Nias juga berkumpul dan merencanakan aksi damai sebagai bentuk keprihatinan pada Rabu (6/4/2016) dan berkumpul di Monas.
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Ya’ahowu di Gunungsitoli, mengimbau kepada masyarakat di Pulau Nias yang merasa dirugikan oleh pelayanan PLN untuk ikut dalam aksi melakukan gugatan kelompok (class action). Syarat untuk menjadi bagian dari gugatan kelompok ini dengan datang membawa KTP dan KK ke Sekretariat Pembantu LBH Ya’ahowu bersebelahan dengan Gereja Denninger, di Jalan Diponegoro, Tohia, Kota Gunungsitoli, Gunungsitoli.
“Pengeluaran bertambah dengan pemadaman lampu yang sudah tiga hari. Sepertinya Nias bukan daerah tertinggal lagi, tetapi daerah yang ditinggalkan. Masalah listrik tak pernah tuntas dari dulu. Padahal, kita juga punya wakil di DPR setiap periode, bahkan kini punya menteri asal Nias. Sudah tiga hari rakyat Nias menderita, yang datang genset untuk rumah pejabat dan bukan untuk rakyat,” kata Irwanto di status Facebooknya.
Akibat pemadaman listrik, masyarakat kesulitan air bersih. Pemerintah daerah diharapkan agar segera mengatasi krisis air ini dengan menyediakan genset untuk mengalirkan air PAM ke rumah warga.
Tice Halawa, warga Kota Gunungsitoli, mengaku bingung mandi di mana saat hendak pergi ke kantor. “Ini sudah sangat merepotkan,” ujarnya. [knc01r]
