Tindakan pungutan liar hingga pidana korupsi terus terjadi di negeri ini. Tak salah jika Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Saber Pungli, mulai dari pusat hingga ke daerah.
Kita setuju juga dengan apa yang sering disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama acap kali menyampaikan bahwa salah satu masalah besar di negeri ini adalah korupsi. Kita mahfum kondisi itu. Sebab, fakta membuktikan, KPK terus melakukan tangkap tangan kepada para koruptor.
Semangat semua anak bangsa ini adalah membasmi segala tindak pidana korupsi yang ada, termasuk pungli. Itu sudah digaungkan puluhan tahun yang lalu hingga sekarang. Ya, semua pihak mesti mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pungli.
Apa yang dilakukan tim Saber Pungli Nias Selatan, beberapa waktu lalu, juga sebuah langkah yang baik. Akan tetapi, kita perlu mengkritisi cara kerja dan kesahihan informasi yang diperoleh tim saber sebagai dasar melaksanakan OTT sehingga berakhir tanpa ada barang bukti, apalagi tersangka.
Namun, ironinya dan perlu kita sesali, informasi dalam bentuk berita di media online dan juga media sosial dengan cepat beredar bahwa seakan-akan sudah ada tersangka OTT bahkan dengan menyebutkan jumlah uang hasil tangkap tangan.
Yang ekstrem, beredar informasi di media sosial mengabarkan bahwa ada keterlibatan kepala pemerintahan daerah karena kejadiannya di rumah dinas bupati. Ini menjadi liar dan digoreng terus, dengan tujuan, apalagi kalau bukan untuk kepentingan politik pragmatis. Bagi kita, sepanjang itu terbukti, faktual, ya, tentu tidak masalah. Namun, justru yang kita hindari adalah saat itu tidak terbukti. Akhirnya tersisa fitnah dan bola liar yang membuat tensi saling curiga pun meninggi.
Masyarakat dibuat bingung dan terperangah ketika tiba-tiba diumumkan bahwa tidak ada tersangka dalam OTT tersebut. Tidak cukup bukti. Orang yang diduga melakukan pungli pun tidak jadi ditahan.
Tak pelak, ketua tim OTT Wakil Kepala Polres dan Kapolres Nias Selatan pun menyampaikan permintaan maaf. Akibatnya apa, masyarakat lagi-lagi dibuat bingung.
Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Kita tidak tahu persis. Namun, dari fakta yang ada, kita bisa katakan, di antara anggota tim saber pungli ini belum ada koordinasi yang baik. Kita berharap tim OTT setidaknya memiliki bukti-bukti permulaan serta informasi valid terlebih dahulu baru bergerak. Tim Saber Pungli Nias Selatan, yang terdiri dari jaksa, polisi, dan inspektorat pemda, pasti memiliki kompetensi di bidang ini.
Kemudian, hendaknya tidak sekali-sekali melakukan konferensi pers atau pernyataan kepada publik jika belum ada tersangka dan barang bukti. Sepertinya ada ketergesa-gesaan kalau tidak disebut sebagai sebuah kecerobohan dilakukan oleh tim Saber Pungli Nias Selatan yang langsung menggelar konferensi pers. Ini juga mengundang pertanyaan dari publik.
Kita hanya berpesan bahwa tim saber pungli mestinya berdiri independen. Tidak boleh bekerja di bawah tekanan, apalagi oleh pesanan pihak tertentu, misalnya. Sebab, tujuan utamanya adalah untuk membersihkan daerah ini dari berbagai pungli, bukan untuk menarget seseorang demi kepentingan segelintir orang atau pihak tertentu. Semoga ini tidak terjadi.
Pernyataan Bupati Nias Selatan Hilarius Duha (HD) kepada Kabar Nias perlu kita apresiasi. Bahwa, siapa pun yang terjaring dalam OTT, jika terbukti, langsung disikat saja. Kata “jika terbukti” pada penyataan HD tentu menjadi kata kunci. HD menyatakan bahwa sudah komitmennya dan kita semua untuk mendukung segala macam pemberantasan terhadap pungli.
Pengalaman adalah guru terbaik. Apa yang terjadi ini merupakan pemelajaran terbaik kepada kita semua. Tim Saber Pungli Nias Selatan hendaknya terus bekerja dengan baik dan meningkatkan profesionalisme.
