Jadi pejabat dulu baru peduli? Atau karena jadi caleg, baru peduli?
Tampaknya itu tidak berlaku bagi pemuda kelahiran Nias 52 tahun silam itu. Kepedulian kepada rakyat sudah terlatih sejak lama, ketika masih berstatus sebagai mahasiswa. Dari kegiatan yang relatif “ringan” sampai yang paling berisiko.
Ketika masih berstatus mahasiswa, ia pernah melakukan pendampingan anak jalanan di Medan; meneriakkan berbagai kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan; mendampingi petani yang kehilangan tanahnya; berjuang bersama buruh yang menuntut hak-haknya.
Anak kedua dari pasangan Masanudin Gulo-Riami Manao ini, tercatat sebagai pelaku sejarah gerakan reformasi pada masa Orde Baru. Kerap melakukan aksi perlawanan terhadap sistem dan praktik politik yang tidak demokratis, yang membelenggu kemerdekaan memilih, berpendapat, berorganisasi dan berkumpul.
Pada 1996, ketika digelar Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang bertujuan menumbangkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umumnya, ia bergabung dengan aktivis prodemokrasi untuk menentang rekayasa politik rezim Orde Baru itu, dengan melakukan serangkaian aksi-aksi serta menulis opini di media massa.
Ia memang bukan anggota PDI pimpinan Megawati pada masa itu, Namun dia punya alasan yang sangat kuat ketika melakukan perlawanan itu. “Ada keyakinan yang amat-sangat di kalangan aktivis prodemokrasi, bahwa Megawati yang ketika itu disimbolkan sebagai pemimpin wong cilik, merupakan korban rezim Orde Baru yang militeristik dan antidemokrasi. Jadi, gerakan yang dibangun semacam kolaborasi politik untuk menyebarluaskan perlawanan rakyat terhadap rezim yang otoriter,“ urainya.
Ia pun harus membayar aktivitas politiknya saat itu, dengan penangkapannya oleh aparat keamanan serta diburon oleh militer yang, ketika itu, sangat berkuasa.
Selain itu, pada tahun yang sama, ketika situasi politik masih penuh tekanan, ia bersama aktivis prodemokrasi di Sumut mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Sumut, yang berujung pada pembakaran Kantor LBH Medan–di mana KIPP tersebut didirikan. Ia dan kawan-kawannya tidak gentar. KIPP Sumut tetap dikibarkan. Ia pun dipercaya sebagai salah seorang presidum KIPP Sumut pada masa itu.
Selain itu, alumnus Fakultas Pertanian dari Universitas HKBP Nommensen itu juga aktif dalam arak-arakan gerakan reformasi sepanjang tahun 1997-1998, yang kemudian berhasil menumbangkan Soeharto pada Mei 1998.
Pascatumbangnya Soeharto, suami dari Friska Sihombing itu, sebenarnya, berpeluang besar menjadi anggota legislatif pada Pemilu 1999. Tapi, ia justru memilih melanjutkan perjuangan di luar sistem.
“Saya hanya ingin memberi pembelajaran, bahwa perjuangan itu bukan sekadar rebut-merebut kekuasaan atau memanfaatkan peluang. Ada banyak agenda reformasi yang mesti dikawal dari luar. Jangan semua masuk ke dalam sistem. Perlu bagi-bagi tugas. Ada waktu yang pas buat saya untuk terjun di wilayah politik formal. Menjadi wakil rakyat tidak boleh asal-asalan, seharusnya matang dengan pengalaman dan kemampuan,” ujar ayah dari Ingwer Arief Budiman Gulo.
Karena prinsip tersebut, maka ia bersama puluhan aktivis prodemokrasi di Sumut membentuk Aliansi Gerakan Rakyat Sumatera Utara (AGRESU), yang fokus pada pendidikan politik dan penguatan organisasi rakyat di Sumatera Utara. Lewat AGRESU, lahir beberapa organisasi rakyat, seperti Gerakan Rakyat untuk Reformasi Agraria (Gerag) yang memperjuangkan tanah-tanah rakyat. Tidak lama kemudian, lahir Keluarga Besar Supir/Pemilik Angkutan Umum pro Reformasi (Kesper) yang memperjuangkan aspirasi para supir angkutan umum di Kota Medan. Selain itu, terbentuk Ikatan Pedagang Kaki Lima (iklim) yang memperjuangkan hak-hak para pedagang kaki lima di Kota Medan.
Bersama teman-temannya, ia juga mendirikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumut, yang bergerak pada pendampingan hukum dan perjuangan hak asasi manusia di Sumatera Utara.
Menjelang Pemilu 1999, ia fokus pada kegiatan pendidikan pemilih, yakni sebuah usaha untuk mencerdaskan rakyat agar lebih siap dan cerdas untuk memilih. Setelah Pemilu 1999 berhasil melahirkan anggota legislatif, ia bersama rekan-rekannya, membentuk sebuah lembaga pengawasan parlemen (Institute for Parliament Watch).
Roh gerakan reformasi juga ditularkan di tanah kelahirannya, Nias, dengan membentuk wadah gerakan bernama Forum Aksi Reformasi Mahasiswa Nias (FARMAN) pada tahun 1998. Pada akhir 1998, bersama sejumlah aktivis prodemokrasi yang ada di Medan dan Nias, mendirikan Lembaga Pencerahan dan Advokasi Masyarakat Nias (LPAM Nias), yang fokus pada pendidikan politik serta pembelaan/pendampingan masyarakat Nias.
Bersama jaringan aktivis prodemokrasi di Kepulauan Nias, LPAM Nias mengambil bagian dalam menyuarakan berbagai isu-isu KKN; pelanggaran hak asasi manusia (HAM); kasus perampasan tanah rakyat, kasus perusakan hutan oleh PT GRUTI dan PT Teluk Nauli dan lain sebagainya.
Saat banjir bandang menerjang Kepulauan Nias pada 2001 lalu, LPAM Nias juga terlibat aktif untuk menyalurkan bantuan kepada korban dan melalukan serangkaian pendidikan lingkungan (village meeting) di berbagai lokasi (Gunungsitoli, Lahusa, Lolomatua dan Gomo).
Demikian juga pascagempa-tsunami pada 2005 lalu, bersama mitranya, LPAM Nias juga terlibat aktif untuk menyalurkan bantuan pangan, bahkan ikut membangun sekitar 125 unit rumah bagi korban bencana serta 5 unit sekolah. Selain itu, lembaga ini melakukan serangkaian kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan di Nias.
Di organisasi Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Himni), ia bersama rekannya terlibat dalam kegiatan pengembangan sumberdaya manusia, advokasi beberapa kasus yang menimpa warga Nias, khususnya di daerah perantauan serta berbagai kegiatas sosial. Lewat organisasi ini, ia juga getol mempromosikan potensi seni-budaya dan pariwisata Nias.
Berbagai aktivitas sosial-politik yang dilakoninya pada masa Orde Baru itu harus dibayar dengan berbagai pengorbanan. Kuliahnya terbengkalai sekitar 4 tahun. Pernah ditangkap oleh aparat keamanan. Juga pernah diburon oleh militer selama dua bulan usai meletusnya Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 di Jakarta.
Lebih dari itu, ia pernah dicap sebagai antek-PKI. Ia sama sekali tidak menyesal. “Itu vitamin yang sangat berkhasiat menambah militansi dan daya tahan hidup,” katanya.
Mengembangkan Kapasitas
Baginya, nyali dan kepedulian saja tidak cukup. Oleh karena itu, dia berusaha mengembangkan kapasitasnya dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal. “Aktivis itu tidak sekadar jago teriak-teriak. Aktivis juga tidak mesti miskin,” tuturnya.
Dia terinspirasi dengan sejumlah aktivis, semisal alm. Soe Hok Gie atau Arief Budiman, yang selain turun ke jalan, juga unggul dalam nilai-nilai intelektualitas.
Meski terlambat, tapi gelar sarjana berhasil diraihnya dari Universitas HKBP Nommensen pada akhir 1997. Ia juga berkesempatan menyelesaikan strata dua di Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara pada 2008.
Selain pendidikan formal, ia rajin mengikuti diskusi, seminar, pelatihan, kursus, lokakarya, studi lapangan, dan lain sebagainya. “Tujuannya, untuk mengembangkan wawasan, ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan,’ ungkapnya.
Pada masa Orde Baru, ia dikenal sebagai seorang aktivis yang, selain rajin turun ke jalan, juga mampu menulis artikel atau opini di berbagai media massa—di antaranya Harian Analisa, Harian Waspada, Harian Sumut Pos, Media Indonesia dan KOMPAS. Ia juga memiliki kemampuan berdebat dengan para pengambil kebijakan.
Sebagai pengakuan bahwa ia memiliki kapasitas, maka tidak jarang yang bersangkutan diundang sebagai fasilitator atau narasumber dalam berbagai pertemuan, diskusi, pelatihan, lokakarya, seminar.
Dalam satu kesempatan pra-Consultative Group on Indonesia (CGI) Meeting yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia, pada 2001 di Jakarta, ia pernah didaulat menjadi juru bicara organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia. Tugasnya, merumuskan dan menyampaikan secara langsung sikap OMS tentang permasalahan utang luar negeri yang melilit Indonesia kepada sejumlah menteri.
“Ketika itu hadir Menko Perekonomian Prof. Doradjatun Kuntjoro-jakti dan Menteri/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie serta puluhan duta besar dan utusan negara kreditur/donor. Kita berdiskusi bahkan berdebat. Itu pengalaman saya yang cukup mengesankan. Kepercayaan diri saya makin menebal,” kenangnya.
Berbekal pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya itulah yang membuat dia berani melamar sebagai salah seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Provinsi Sumaera Utara pada 2003, meski persaingan ketika itu sangat ketat. “Saya sadar benar, bahwa saya dari suku minoritas di Sumut, ketika itu sarjana strata satu. Saingan saya banyak dan orang-orang hebat semua,” ujarnya.
Ternyata nasib baik berpihak kepadanya: ia lolos, bahkan terpilih lagi untuk periode kedua. Ia berkiprah selama 10 tahun sebagai Komisioner KPU Sumut. Berkpirah dengan cukup gemilang. Tanpa ada catatan hitam. Sepotong surat peringatan ringan pun tak pernah diterimanya.
Berkarakter
Turunan Gulo ditempah sebagai seorang yang nasionalis dan terbuka. Sejak kecil hingga dewasa, sudah terbiasa bergaul dengan orang dari berbagai suku, ras, agama berbeda. “Keragaman itu indah,” ujarnya. Maka, ia membuka diri untuk bersahabat dengan siapa saja.
Ia juga dikenal ramah dengan semangat pelayanan tinggi selama menjadi Komisioner KPU Sumut. “Tidak jarang, ada orang yang konsultasi tengah malam, kita layani juga sepanjang ponsel masih aktif dan belum istrahat. Orang yang tidak memperkenalkan namanya atau tidak dikenal pun tapi butuh penjelasan, baik ketemu langsung, lewat telefon atau WA, sebisa-bisanya saya respons,” tuturnya. Ia orang yang amat menyadari bahwa pemimpin itu seharusnya rendah hati dan melayani.
Ramah bukan berarti lembek. Ini sikap unik yang dimilikinya. Dalam menjalankan tugas serta ketika mengambil sebuah keputusan, ia dikenal tegas dan berani. Teror, ancaman, intimidasi sudah sering dihadapinya. Tapi, ia tetap maju dengan prinsip dan keyakinannya.
Dia juga bukan peragu ketika harus mengambil keputusan yang dilematis. “Apapun keputusan tidak akan memuaskan semua pihak. Tapi seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, dengan risiko apapun. Masalahnya, setiap keputusan sebaiknya punya pijakan hukumnya, kita meyakininya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Karakter dasar inilah yang membuatnya mampu bertahan dan sukses menjalankan tugas sebagai komisioner KPU Sumut selama 10 tahun.
Jaringan dan Kepemimpinan
Jejaring serta kepemimpinan adalah modal yang mesti dimiliki oleh seorang politisi. Tentu tidak diragukan lagi, penggemar pisang goreng ini sudah cukup terlatih. Sejak mahasiswa sudah aktif di berbagai organisasi, baik dalam kampus seperti Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maupun Senat Mahasiswa Universitas. Ia juga tercatat sebagai anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Medan dan aktif selama 6 tahun di Kelompok Studi Mahasiswa Merdeka (KSMM) Medan.
Ia berpengalaman memimpin sejumlah organisasi, di antara sebagai Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumut pada 1996 dan Presidium Aliansi Gerakan Reformasi Sumut pada 1998-2002.
Selama beberapa tahun, memimpin sebuah organisasi nonpemerintah, yang terkenal dengan istilah LSM, yakni Lembaga Pencerahan dan Advokasi Masyarakat Nias (LPAM NIas) serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumut.
Sejak 2012 hingga Maret 2022, ia dipercaya sebagai Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Sumut. Himni menjadi kanal kepeduliannya buat daerah di mana dia dilahirkan. Sebagai bentuk pengabdian kepada almamater, ia didaulat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas HKBP Nommensen, sejak 2012 hingga 2022.
Belakangan ini, ia juga diberi amanah untuk memimpin sebuah organisasi profesi, yakni Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (Pispi) Sumut.
Sebagai orang yang andal dan mudah bergaul, ia juga diajak bergabung di Horas Halak Hita (H3)—sebuah komunitas tokoh asal Batak dan etnis lainnya.
Selain pernah berkarir di organisasi nonpemerintah (LSM) dan Komisi Pemilihan Umum, mantan wartawan ini beberapa kali dipercaya menjadi komisaris di beberapa perusahaan, baik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta. Pada Agustus 2022, ia diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi Komisaris Independen di PT Taman Wisata Candi (TWC)—sebuah BUMN yang mengelola Candi Borobudur, Candi Prambanan, Istana Ratu Boko, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Hotel The Manohara Yogyakarta dan anak usaha lainnya.
Perjuangan politik formal
Sebagai orang yang sudah menikmati asam-garam politik, maka tak perlu kaget kalau ayah satu anak ini pernah memutuskan mengundurkan diri sebagai Komisioner KPU Sumut pada awal April 2013 lalu. Pengggemar musik pop-rock ini terjun sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR RI) Daerah Pemilihan Sumut.
Ia bertanding dengan segala keterbatasan. “Modal saya keberanian dan jejaring,” ujarnya. “Uang saya habis sekitar 80 juta rupiah. Hampir 90% biaya perjuangan dibantu oleh relawan yang bertebaran di mana-mana,” ungkapnya.
Nasib belum mujur. Perolehan suaranya tidak mampu mengantarkannya sebagai satu dari empat senator Sumut. Meskipun demikian, ia merasa tidak patah arang. Ia tegar menerima kenyataan itu sebagai jalan hidup. “Saya tidak mesti stres. Biaya yang saya keluarkan relatif sangat sedikit. Bandingkan dengan kandidat lainnya. Dengan pengeluaran sedikit, saya bisa mendapatkan sekitar 300 ribu suara. Kandidat lainnya ada yang menghabiskan sekitar Rp 5 miliar, mendapatkan sekitar 350 ribu suara. Saya bahkan mengungguli suara mantan Senator dan mantan Gubernur Rudolf Pardede, “ ujarnya mantap.
Baginya, bertanding pada Pemilu 2014 merupakan eksperimentasi demokrasi yang nyata dan sarat pembelajaran.
Pada April 2017 lalu, ia membuat sejarah baru dalam hidupnya. Melepas segala embel ‘nonpartisan” yang melekat di dirinya selama puluhan tahun. Ia memilih PDI Perjuangan sebagai kanal perjuangan. Alasannya, partai tersebut konsisten membela NKRI, keberagaman, Pancasila, serta perjuangan kerakyatan.
Tidak mau kepalang basah, ia melamar sebagai calon anggota DPR RI. Gayung bersambut. DPP PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, memberikan kesempatan kepadanya untuk bertanding di daerah pemilihan Sumatera Utara II. Daerah pemilihannya tersebar di 19 kab/kota, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunungsitoli, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padangsidempuan, Padanglawas, Padanglawas Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan.
“Saya ingin merebut dan mengelola kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan warga dan daerah pemilihan saya, khususnya Tanoniha,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hanya bisa efektif diperjuangkan lewat power politik yang nyata.
‘Tempatnya, ya, di Senayan sana. Jangan tanggung berkiprah. Intinya, perjuangan anggaran dan mobilisasi program di berbagai kementerian, untuk disalurkan ke daerah pemilihan,” ujarnya memberikan argumentasi.
Lelaki separuh baya ini juga sangat mendukung perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. “Itu wajib hukumnya. Saya sudah terlibat cukup aktif. Ini perjuangan bersama yang harus dituntaskan” tegasnya.
Namun, ia belum beruntung pada Pileg 2019. PDI Perjuangan hanya meraih 2 kursi dari 10 kursi yang tersedia di Dapil Sumut II. Ia berada di rangking 3, dengan perolehan suara sekitar 53 ribu. Seandainya ada pergantian antarwaktu (PAW), ia berpeluang besar untuk bisa ke Senayan.
Perjuangan pada Pileg 2019 silam, menyimpan kenangan yang tidak terlupakan buatnya. “Yah, saya bertarung dengan segala keterbatasan. Saya paham apa yang menjadi kelemahan saya. Terutama logistik yang amat minim. Karenanya, saya totalitas turun ke lapangan. Pontang-panting mengunjungi lapangan dan berinteraksi dengan rakyat. Pada level tertentu, ada apresisasi yang memadai dari pemilih. Namun, sangat disayangkan, pada hari H, banyak rakyat di Kepulauan Nias yang tidak mencoblos surat suara DPR, DPD dan DPRD Provinsi. Pemilih terkonsentrasi pada surat suara DPRD Kab/Kota dan Pilpres. Alhasil, banyak sekali suara yang tak bernilai alias hangus. Kerugian besar bagi Nias. Satu pun tak ada wakilnya di DPR RI dari dapil tsb,” ungkapnya.
Meski mengalami kekalahan, tak menyurutkan semangatnya untuk terus melakukan kerja-kerja sosial. Seperti ditunjukkan pada saat pandemi Covid-19. Ia termasuk yang garang untuk meneriakkan agar di Kepulauan Nias ada sebuah rumah sakit rujukan pasien Covid-19. Bersama teman2 di Himni, terorganisir dan didistribusikan bantuan sejumlah alat dan bahan yang dibutuhkan di RS Gunungsitoli—sekarang RS dr. Thomsen Nias.
Ia dan teman2nya di Himni Sumut juga mengorganisir dan mendistribusikan bantuan pangan untuk warga Nias yang menderita dampak Covid-19, khususnya yang di Medan, Deliserdang, Binjai, Labuhan Batu Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah Siantar-Simalungun. Selama tiga bulan aksi sosial tersebut, ia dan teman2nya berhasil menyalurkan bantuan sebanyak 2.860 karung beras; 2.000 paket berisi minyak makan-mi instan-telur.
Saat banjir bandang menerjang warga Deliserdang pada 4 Desember 2020 lalu, ia dan teman2nya di Himni Sumut juga menyalurkan bantuan tanda solidaritas.
Selain itu, tak jarang ia turun tangan untuk menggalang aksi solidaritas apabila ada pasien tertentu yang butuh uluran tangan.
Salah satu obsesi yang sudah terjawab adalah menghadirkan ambulans dan rumah singgah untuk Ononiha yang berobat di Kota Medan. “Perjuangan ini cukup lama. Banyak sekali warga Nias yang dirujuk berobat di Medan. Sering sekali mereka mengalami kesulitan tempat tinggal. Selain itu, ada sejumlah pasien yang gagal disembuhkan alias meninggal. Mereka butuh transporasi untuk mengirimkan jenazah ke Nias. Syukurlah, akhirnya bisa diusahakan, berkat dukungan dari Prof Yasonna Laoly. Satu rumah singgah dan 2 unit ambulans di-launching oleh Menteri YH Laoly pada 9 Juni 2013 di Jalan Terompet No. 2 Medan. Launching tersebut turut dihadiri oleh Walikota Medan Bobby Nasution,” ujarnya penuh semangat.
Dalam keadaannya yang amat sangat terbatas, ia bagai tidak pernah lelah untuk menunjukkan kepeduliannya. Ia punya alasan. “Semangat kepedulian itu sudah lama tertanam, sejak mahasiswa. Dan saya merasa bukan orang yang peduli, tapi terus belajar peduli. Saya lakukan hal-hal kecil yang bisa saya jangkau. Tidak perlu menunggu kita kaya dulu. Bagaimana hidup bermanfaat bagi orang lain,” ujarnya penuh semangat.
Lantas bagaimana agenda ke depan?
“Biarlah berjalan apa adanya. Alami. Apalagi saya ini kader PDI Perjuangan. Saya sudah mengikuti Pendidikan Kader Nasional. Kader itu harus siap ditugaskan. Siap juga untuk tidak ditugaskan. Kalau Tuhan berkehendak, maka jalan akan dibuka dan tidak ada orang yang mampu menghempangnya. Hidup harus berpengharapan tapi jangan berharap-harap,” ujarnya mantap.
Satu filosofi hidup yang senantiasa dijadikannya sebagai panduan: “Bila ingin melakukan hal-hal besar, maka lakukan dahulu hal-hal kecil”.