GUNUNGSITOLI, KABAR NIAS — Hingga kini pengadaan fasilitas 2015 di kampus Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gunungsitoli belum juga terealisasi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) yang diajukan pihak kampus kepada Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias belum juga disahkan. Sementara pihak Yaperti Nias mengaku belum menerima usulan APB tersebut.
Pembantu Rektor I IKIP Gunungsitoli Amin Otoni Harefa, di hadapan sejumlah mahasiswa IKIP Gunungsitoli yang menggelar unjuk rasa yang mendesak sejumlah fasilitas segera dilengkapi, Senin (28/9/2015), mengatakan bahwa pihaknya telah lama menyerahkan usulan pengadaan fasilitas kepada Yaperti.
“Masalah fasilitas belum dapat diadakan karena hingga kini Yaperti belum menyetujui APB IKIP 2015. Kami sudah lama menyerahkannya,” ujar Amin Otoni.
Menurut Amin, fasilitas berupa kursi, kipas angin, dan kelengkapan lainnya, sudah diusulkan dan dicantumkan dalam APB dan tinggal menunggu persetujuan Yaperti Nias. Pihak pengelola kampus hingga kini masih menunggu APB itu disetujui.
“Dua tahun terakhir ini besaran uang kuliah mahasiswa sebesar Rp 2,3 juta setiap tahun yang dibayarkan mahasiswa dua kali dalam setahun. Semua anggaran tersebut dikelola Yaperti Nias. Namun, yang dikelola IKIP hanya anggaran yang sudah disetujui melalui APB tersebut,” katanya.
Yayasan Belum Terima
Menanggapi hal itu, Ketua Yaperti Nias Firman Yanus Larosa, yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, membantah tudingan bahwa pihaknya menghalang-halangi pengesahan APB IKIP Gunungsitoli. Menurut dia, pihaknya belum menerima usulan anggaran untuk September 2015–Agustus 2016.
“Bagaimana bisa disahkan, kami sudah tiga kali menyurati pihak IKIP Gunungsitoli agar segera menyerahkan APB tahun anggaran 2015/2016. Namun, hingga kini masih belum diserahkan. Kami segera menyurati kembali, baik IKIP maupun STIE Pembnas Nias,” ujar Firman Yanus kepada Kabar Nias di lantai dua Kantor Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan.
Firman Yanus meminta pihak IKIP Gunungsitoli dalam memberi alasan kepada mahasiswa tidak menyalahkan Yaperti. “Sebab, jelas-jelas permasalahannya ada di mereka,” ujarnya.
Terkait hal ini, Kabar Nias sudah berupaya menanyakan soal keberadaan usulan APB itu kepada Amin Otoni Harefa, tetapi hingga Senin sore, yang bersangkutan tidak bisa ditemui dan dihubungi.
Usut Dugaan Korupsi
Dalam aksinya, mahasiswa yang bergabung dalam Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) menuntut pihak rektorat kampus IKIP untuk segera melengkapi fasilitas kampus yang mendukung perkuliahan di IKIP. Menurut mahasiswa, sudah banyak kursi dan meja yang sudah tidak layak pakai lagi dan harus diganti.
Para mahasiswa juga mempertanyakan keseriusan pihak kampus mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Bendahara IKIP Gunungsitoli, SSZ, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.
“Kami ingin kasus dugaan korupsi itu segera diselesaikan dan dijelaskan kepada publik, agar nama kampus tidak tercoreng,” ujar salah seorang mahasiswa.
Pihak Kepolisian Resor Nias juga diminta untuk segera membeberkan hasil pengusutannya terkait uang kuliah mahasiswa selama ini sebesar Rp 1,2 miliar yang disebut-sebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh SSZ. [knc02w]
