GUNUNGSITOLI, KABAR NIAS — Guna meningkatkan penghasilan nelayan, pengelolaan perikanan di Kabupaten Nias Utara bisa dibenahi dengan mengadopsi sistem konservasi berkelanjutan seperti yang diterapkan di Jepang. Diperlukan niat baik pemerintah, baik pusat dan daerah, serta regulasi yang jelas untuk memajukan perikanan di Pulau Nias.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nias Utara Sabar Jaya Telaumbanua mengatakan hal itu kepada Kabar Nias di kediamannya, Jalan Yos Sudarso Km 3, Arah Mo’awö, Kota Gunungsitoli, Kamis (17/9/2015).

“Bulan lalu, saya mengikuti training Programm on Management and Leadership for Sustainable Marine, Coastal and Small Island 2015 di Tokyo, Jepang, terhitung, 16-29 Agustus 2015 yang didanai dari Loan 3094-INO Dirjen Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautandan Perikanan Republik Indonesia. Pelatihan itu sangat baik jika dapat diterapkan di Nias Utara,” ujar Sabar.

Ada beberapa hal yang bisa dicontoh dari Jepang, yakni pembatasan jumlah ikan yang ditangkap melalui Total Allowable Catch (TAC) untuk menerapkan Maximum Sustainable Yield (MSY) dan mengelola insentif nelayan untuk menangkap ikan melalui manajemen di pintu masuk-keluarnya produksi hasil tangkapan nelayan.

“Penangkapan ikan diawasi oleh perusahaan perikanan dengan bekerja sama nelayan skala kecil, termasuk memodali usaha perikanan dan menetapkan kawasan pengembangan budidaya perikanan untuk tidak bisa melakukan penangkapan ikan di sekitar area tersebut,” ujarnya.

Selain itu, untuk mengotimalkan pemanfaatan sumber  daya kelautan dan perikanan, Jepang pada 2013 telah memiliki 2.179 pelabuhan. Tingkat kabupaten mengelola 517 pelabuhan, provinsi 101 pelabuhan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian Kehutanan dan Perikanan Jepang, dan 99 pelabuhan di pulau-pulau terpencil yang diperlukan untuk pengembangan lahan perikanan atau penampungan kapal penangkap ikan.

Lalu peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi (prefektur), kabupaten, dan masyarakat lokal sangat bersinergi dan bekerja sama di dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan agar optimal dan berkelanjutan melalui pengawasan nomor kapal, ukuran kapal, jumlah hari penangkapan, ukuran ikan yang ditangkap, spesifikasi ikan yang ditangkap setiap musim serta menetapkan dan menyetujui bersama kuota hasil tangkapan ikan per individu nelayan.

“Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat Jepang di Pulau Okinawa, mengelola terumbu karang dan pemerintahnya melakukan penelitian dan pengembangan teknologi terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai sumber ekonomi dan kemakmuran, terutama untuk sumber penghasil energi yang terdapat di laut (minyak, gas dan bijih besi) dan kosmetika serta obat-obatan melalui Japan Agency for Marine–Earth Science and Technology (JAMSTEC),” kata Sabar.

Untuk itu, diperlukan perhatian pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan serta regulasi dalam memajukan perikanan di daerah-daerah. Pengamatan Kabar Nias, sejauh ini nelayan di kepulauan Nias masih belum dikelola dengan baik, serta para nelayan dilepas tanpa mengetahui apa yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Selama pelatihan, Sabar mengaku mendapatkan pengetahuan tentang manajemen perikanan yang sangat efektif, tentu dengan pemanfaatan teknologi yang dimiliki oleh Jepang. “Aturan atau regulasi di Jepang terkait perikanan juga sangat ketat, jelas, dan sistematis. Pihak pemerintah dan parlemen memiliki visi dan misi yang sama dalam pengelolaan perikanan mereka,” ujarnya.

Di Jepang, menurut Sabar, pulau-pulau dikelola sebagai tempat industri perikanan dan budidaya pertanian sebagai penghasil devisa. “Yang menarik di Jepang, pengelolaan anggaran itu lebih besar di daerah daripada pusat. Misalnya tahun 2012 di Jepang pemerintah daerah mengelola 58,3 persen dan pusat hanya 41,7 persen,” katanya. [knc02w]