Oleh Fotarisman Zaluchu

Pelantikan empat Kepala Daerah di Pulau Nias berjalan sangat mulus. Meski sebelumnya ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), kemenangan pasangan kepala daerah yang terpilih melalui agenda pilkada serentak di Indonesia tersebut, hampir tak terbantahkan. Mereka pun melenggang ke posisi masing-masing, meski menyisakan pelantikan Bupati-Wakil Bupati Nias. Itu hanya soal waktu saja.

Pasca-pelantikan, ada kabar baik dari mereka. Dari pemberitaan Kabar Nias, kabar baik sampai di telinga kita. Bupati Nias Barat menggelar tema besar bertajuk “100 hari pertama”. Secara simbolis ia menyerahkan sejumlah peralatan bekerja kepada para pembantunya. Saya melihat ada sapu dan lain sebagainya, sebuah simbol bahwa para pembantunya tersebut harus bekerja keras.

Bupati Nias Selatan juga idem dito. Ia langsung menggebrak dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Ia juga melakukan rapat dengan SKPD, kelihatannya untuk menyatukan langkah. Ia juga meminta evaluasi menyeluruh atas penggunaan anggaran SKPD. Salah satu foto di media sosial tampak Bupati Nias Selatan sedang meninjau Istana Rakyat, sebuah ikon kontroversial, khususnya di tengah-tengah masyarakat Nias Selatan.

Wali Kota Gunungsitoli juga tak tinggal diam ternyata. Ia mengunjungi kawasan penjualan ikan, menertibkan para penjual. Pelatihan kepada para nelayan pun dilakukan. Di media sosial kita juga menyaksikan aksi pemilihan Duta Pariwisata Kota Gunungsitoli menuai keramaian.

Bupati Nias Utara, saya kira juga sedang bekerja. Tidak ada link beritanya di Kabar Nias. Namun, di media sosial saya melihat aksinya melakukan gotong royong dan melakukan peresmian sekolah di Afulu.

Meski belum dilantik, secara de facto, Bupati Nias sedang bekerja keras. Ia sedang memperjuangkan nasib pasokan listrik ke Kepulauan Nias. Ia sedang melobi pemerintah pusat guna memastikan bahwa pasokan listrik benar-benar terjamin dan bukan hanya janji dari PLN belaka.

Bergerak

Kita sedang melihat bekerja para kepala daerah ini. Patut kita apresiasi karena dengan adanya media sosial, meski kita tidak berada langsung di lokasi, kita seperti terus-menerus ”menerima” kabar tentang mereka, khususnya kegiatan apa yang sedang mereka lakukan dan di mana itu sedang terjadi.

Bergeraknya para kepala daerah itu memperlihatkan bahwa mereka sedang menggerakkan kekuatan kepemimpinan mereka. Memang sudah bukan saatnya bermalas-malasan dan menjadi kepala daerah yang hanya ”duduk bangku”. Pada masa lalu, lazim kita melihat dan mendengar kepala daerah hanya duduk di kantornya, lalu melakukan aksi seremonial, kemudian menandatangani surat-surat. Selama lima tahun, kepala daerah seperti ini mungkin tak pernah mengunjungi daerah yang dipimpinnya kecuali mendapatkan laporan yang isinya biasanya ABS alias asal bapak senang.

Era sekarang ini terjadi perubahan besar. Ini eranya para kepala daerah dituntut untuk sering-sering blusukan. Pola ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan beberapa kepala daerah yang senang mengunjungi masyarakat. Masyarakat membandingkan para kepala daerah ini dengan kepala daerahnya sendiri. Jika berperilaku hanya ”duduk bangku”, hanya masalah waktu sang kepala daerah itu dirundung (bully) oleh masyarakatnya sendiri.

Pemimpin sekarang bangkunya di kantor barangkali amat jarang diduduki. Hal ini karena mereka turun ke bawah (turba). Mereka mengunjungi pasar, kantor, fasilitas publik, rumah sakit dan puskesmas, serta tempat-tempat lain. Rapat digelar tak lagi hanya terbatas di kantor, bahkan di pasar pun bisa dilakukan. Kita mengingat bagaimana Presiden Jokowi pun menggelar rapat di tenda pengungsian, bahkan di tengah jalan tol. Itu sangat mengesankan kita.

Kita berharap para kepala daerah di Nias juga jangan menutup diri soal prosedur dan tata cara memimpin. Pemimpin yang baik bukan makin tinggi kursinya, tetapi makin rendah hatinya. Sapalah masyarakat Nias dengan sering-sering mengunjungi mereka, melakukan pertemuan dengan para pembantunya (SKPD) serta mengambil keputusan penting langsung di tengah masyarakat yang mengalaminya. Itulah yang disebut sebagai pemimpin yang baik. Kita ingin melihat para kepala daerah ini hanya menjadi simbol kekuasaan. Mereka harus menjadi simbol perjuangan kepentingan masyarakat.

Tidak ada gunanya para kepala daerah itu berpongah di antara masyarakat Nias. Sebagian besar masyarakat Nias jauh lebih rendah dalam hal pendapatan, tingkat pendidikan, bahkan status sosial dengan mereka. Jadi tidak perlu membanggakan diri kalau para kepala daerah itu lebih hebat daripada masyarakat kebanyakan, yaitu para niha mbanua. Berbanggalah jika disandingkan dengan kepala daerah lain, ada kemajuan yang diperoleh, ada perubahan positif yang terjadi, atau ada inisiasi kebaikan yang dicanangkan. Jika hal-hal yang disebut terakhir ini belum ada, maaf, tidak ada artinya jadi bupati atau wali kota. Bahasa anak muda sekarang, mereka hanya jadi kepala daerah yang garing.

Kita sering mendengar masyarakat mengeluh akan banyak hal. Kepala daerah tidak boleh berlama-lama dengan keadaan itu. Mereka harus melakukan eksekusi yang cepat. Beberapa kepala daerah menggunakan media sosial untuk menyerap masalah demi mendapatkan keputusan yang cepat. Ada yang menggunakan Facebook, Twitter, Hotline Service. Bahkan, Gubernur Ahok menggunakan pasukan ”intel”, bukan saja untuk mendapatkan informasi yang cepat, tetapi juga akurat. Para kepala daerah di Nias silakan saja menggunakan kreativitasnya. Begitu banyak cara yang bisa dilakukan untuk melihat masalah, memantau efektivitas program, bahkan mengevaluasi para bawahannya. Itulah namanya kepala daerah. Ia dipilih karena mumpuni dan bisa menggerakkan sumber daya yang ada padanya.

Menjadi kepala daerah juga berarti bersedia menerima kritik. Amat aneh rasanya jika kelak selama memerintah, para kepala daerah ini kupingnya mudah memerah. Kalau hanya sibuk membela diri dari kritik dan mencari pembenaran, rasanya hanya akan buang waktu. Lebih baik menunjukkan kinerja dan menjawab kritik dengan baik dan santun. Konon, pernah ada kelaparan besar di Tiongkok.

Pemerintah pusat tak pernah tahu sebelum akhirnya dilaporkan oleh media massa. Media pun demikian. Seperti halnya kritik, ketika disampaikan, coba cermati kebenarannya, dan bukan menolak kritik. Saya pun tidak akan segan-segan melemparkan kritik kelak, sepanjang saya tahu bahwa ada sesuatu yang harus dikoreksi oleh para kepala daerah ini. Pemimpin tidak boleh anti terhadap kritik. Bahkan, kalau perlu membangun sistem untuk menerima kritik secara rutin dari orang-orang yang tidak berada dalam sistem, supaya analisisnya lebih berimbang dan lurus.

Akhirnya, kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di atas, jangan hanya di awal-awal saja. Ini harus dibiasakan dan dijadikan pola. Dibutuhkan stamina yang tangguh dan niat yang besar supaya konsisten menunjukkan diri sebagai Kepala Daerah yang bukan hanya duduk bangku. Dibutuhkan lebih dari sekadar menerima jabatan, untuk bisa menjadi kepala daerah yang menginspirasi dan dicintai oleh masyarakat.