PERLINDUNGAN ANAK

Arusutamakan Hak Anak, Pemda Diminta Susun Anggaran Responsif

0
251
Misran Lubis, Direktur Eksekutif PKPA, menyampaikan pemaparan terkait hak-hak anak dalam lokakarya di Medan, Selasa-Rabu (30-31/8/2016). —Foto: Dokumentasi PKPA

MEDAN, KABAR NIAS — Untuk mewujudkan program mengarusutamakan hak anak, pemerintah daerah didorong untuk menyusun anggaran yang responsif anak beserta strategi mewujudkannya.

Hal itu diungkapkan oleh Keumala Dewi, penanggung jawab Workshop Penyusunan Pedoman dan Anggaran Responsif Hak Anak yang digelar Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Hotel Grandhika, Medan, Selasa-Rabu (30-31/8/2016).

“Sebenarnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Sumatera Utara dan di kabupaten kota, contohnya saja Medan, sudah memiliki program yang responsif anak. Namun, apakah anak yang ada di satu desa di kabupaten paling terpencil sudah tahu bahwa mereka memiliki hak untuk sekolah dan layanan kesehatan yang seharusnya dapat diakses secara gratis. Itulah sebabnya kita berusaha agar pemerintah saat membuat perencanaan mengutamakan kebutuhan dan hak anak,” ujar Keumala Dewi, yang saat ini juga bertugas di Divisi Monitoring dan Evaluasi PKPA, seperti disampaikan dalam press release PKPA yang dikirimkan kepada Kabar Nias, Kamis.

Menurut Dewi, pelaksanaan workshop (lokakarya) sebagai inisiasi untuk menyediakan panduan untuk pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi tentang perumusan program dan anggaran daerah yang memiliki pengarusutamaan terhadap hak anak.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif PKPA Misran Lubis, PKPA adalah bagian dari masyarakat sipil yang memiliki mandat memperjuangkan hak-hak anak sehingga mewakili untuk menyuarakan kebutuhan anak terhadap lembaga pengambil kebijakan di setiap daerah.

“Persoalan anak cukup besar, tetapi belum ada keadilan terhadap alokasi anggaran di provinsi dan kabupaten/kota. Oleh sebab itu, hak anak perlu dipertimbangkan dalam perumusan anggaran dan program-program daerah,” ujarnya.

 

Diingatkan Misran, pemenuhan terhadap hak tumbuh-kembang anak, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi masih sangat perlu diperhatikan dengan lebih saksama dan dipertimbangkan.

Untuk mencapai kondisi seperti ini, kata Misran, semua komponen sistem perlindungan hak anak harus bekerja maksimal. Hal inilah juga yang mendorong PKPA dengan dukungan Star Foundation, menggelar lokakarya ini. Hadir dalam lokakarya itu, antara lain perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bappeda Kota Medan, Asosiasi FA, Badan PPKM, Biro Hukum dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Misran tak lupa mengingatkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan hak anak dan peran yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

Sementara Elfenda Nanda, narasumber dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), lebih banyak menyampaikan materi mengenai hak anak dalam politik penganggaran.

Berita Terkait

Pembentukan Karakter Anak Harus Dilakukan Sejak Dini GUNUNGSITOLI, KABAR NIAS — Pembentukan karakter anak perlu dilakukan sejak dini sehingga bisa menjadi generasi yang kuat dan berdaya saing di berbagai...
RAPBD 2016 Nias Barat Baru Bisa Dibahas Awal Januari ONOLIMBU, KAMIS — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nias Barat baru bisa dibahas pada awal Januari 2016. Pasalnya, dokumen dari ...
Pacaran dalam Pemahaman Anak Definisi “Pacaran” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, 2002:807), pacar adalah kekasih atau teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai...
Sekali Lagi soal Defisit Keuangan Nias Barat yang Heboh Itu Oleh Adrianus Aroziduhu Gulö Apabila dicermati secara saksama defisit keuangan Kabupaten Nias Barat awalnya biasa-biasa saja. Defisit mulai dibicar...
Bupati Nias Barat: Defisit Anggaran 2017 Hanya Rp 6,3 Miliar LAHÖMI, KABAR NIAS — Besarnya nilai defisit yang dialami oleh pemerintah Nias Barat—yang cukup menarik perhatian masyarakat beberapa waktu terakhir—ke...