“Quo Vadis” Pendidikan di Nias Selatan?

24
7197
Anak-anak sekolah di kecamatan Gomo -- Gambar oleh © digital library kabarnias.com

Oleh Apolonius Lase

Beberapa waktu lalu—15-18 Juni 2015, kami berkesempatan melakukan perjalanan ke Nias Selatan bersama dua teman. Dari antara banyaknya topik pembicaraan soal Nias Selatan dengan penjemput kami, yang juga orang Nias Selatan, kondisi pendidikan dan tata kelola pemerintahan mendominasi obrolan kami.

Dari Bandar Udara Binaka sampai ke Telukdalam, kota yang dituju, topik pembicaraan yang seru tentang kondisi Nias Selatan terus berkelindan. Waktu dua jam lebih serasa kurang karena Pak Sarumaha, driver kami, begitu antusias menceritakan kondisi Nias Selatan kepada kami dengan gaya penyampaian yang sekali-sekali dibumbui humor. Hal itu membuat perjalanan kami tidak menjemukan. Sampai kami berhenti sejenak di Bawölato untuk makan siang pun, kami terus “disuguhi” isu-isu yang sedang hangat di Nias Selatan.

Meskipun kami terkadang tertawa, tetapi tetap saja, hati ini tak percaya dengan kondisi yang ada, rasa miris tetap bergelayut dalam pikiran.

Berdasarkan pembicaraan seru itu, saya dan dua teman pun mencoba turun langsung ke lapangan. Mencoba merujuk silang kabar yang kami dengar dengan fakta di lapangan. Kami menyusuri jalan dari Lahusa menuju Kecamatan Gomo, terus ke Börönadu, desa tua, yang penuh dengan hikayat sampai tembus ke kantor Camat Börönadu.

Untuk sampai ke Börönadu, yang berjarak sekitar 8 kilometer dari kota Kecamatan Gomo, perjalanan menggunakan sepeda motor penuh perjuangan karena jalan yang rusak, tidak beraspal, serta licin, membuat keringat bercucuran, menyeberang tiga sungai tak berjembatan, dan sesekali sepeda motor terjatuh dan mogok di jalan berbatu yang terjal. Jalan penuh perjuangan itu harus ditempuh hampir satu setengah jam lebih.

Sesaat perasaan lega karena bisa sampai di tempat yang dituju. Namun, perjuangan belum berakhir. Perjuangan untuk pulang tentu membutuhkan energi ekstra, ditambah lagi hari sudah mulai gelap.

Penelusuran awal kami adalah bagaimana soal pendidikan di tempat ini? Daerah yang terus digembar-gemborkan oleh pemerintah daerah dengan program gratis dari SD sampai perguruan tinggi.

Ternyata apa yang kami dapatkan adalah anak-anak SD, SMP, dan SMA banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa menjawab soal matematika sederhana sekalipun. Saya tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Namun, ketika kami tanyakan lebih jauh, ternyata guru-guru di sekolah anak-anak tersebut jarang hadir di sekolah.

Pulang dari Börönadu, Gomo, kami mencoba menjajal wilayah lebih ke selatan. Kami menuju ke arah Mo’ale. Namun, kami mengurungkan niat singgah ke Mo’ale, kami meneruskan perjalanan dan singgah di Simandraölö.

Saat berhenti di sebuah kedai, sambil membeli minuman dan makanan ringan, kami mencoba iseng bertanya kepada seorang remaja, sebut saja Gadis, yang sedang menggendong bayi kecil. Bayi yang tidur pulas itu ternyata anak dari tetangga Gadis. Sang gadis mengaku baru saja tamat SMA dan tak bisa melanjut karena ketiadaan biaya. Orangtuanya hanyalah petani dan penyadap karet.

gadis-di-niasLha, bukankah Nias Selatan sedang menggalangkan program pendidikan gratis? Mengapa Gadis tak memanfaatkan kesempatan itu? Gadis memang mendengar ada program gratis itu. Namun, menurut dia, ayahnya berpikir dua kali karena biaya untuk hidup jika kuliah tidak bisa disanggupi.

Dari pembicaraan itu, kami menjumput sejumlah informasi yang membuat kami merinding. Ternyata, siswa-siswa di sekolah Gadis kebanyakan tidak belajarnya daripada belajar. Guru-guru jarang hadir di sekolah. Kehadiran guru tergantung pada kepala sekolah. Jika kepala sekolah tidak masuk, para guru pun tidak datang ke sekolah.

Meskipun begitu, anak-anak tetap pulang sesuai jadwal, sekitar pukul 13.30. Mereka hanya bermain-main di sekolah. Mereka memilih tidak pulang ke rumah agar terhindar dari pekerjaan membantu orangtua mereka yang kebanyakan petani.

Namun, yang mengentakkan adalah bahwa pada ujian nasional 2015 yang baru berlalu, Gadis menyatakan, dia dan teman-temannya tak perlu belajar lagi. Sebab, sekolah telah menandai jawaban pada kertas soal UN.

“Kami tak perlu membaca soal. Pilihan jawaban sudah ditandai dengan pensil. Pekerjaan kami tinggal menghitamkan bulatan-bulatan di kertas jawaban,” ujar Gadis.

Sontak, mendengar hal itu, kami kaget. Namun, orang Telukdalam yang bersama dengan kami terlihat tidak kaget, sebut saja namanya Pak Kum. “Wah, Bapak kaget, ya? Praktik itu hampir semua terjadi di sekolah-sekolah, di hampir semua tingkatan. Kalau kami di sini sudah tidak heran, Pak” ujar Pak Kum.

Penasaran, kami pun bertanya apa saja yang dipelajari selama di SMA. “Kami banyak tidak belajarnya, Pak!” ujar gadis itu sedikit malu. Buku catatan sekolah semasih belajar di SMA diakui Gadis tak banyak diisi. “Jika 8 x 7 berapa, Dek?” Si Gadis terdiam. Ia tak bisa menjawab pertanyaan Matematika sesederhana itu. “Kalau rumus Pytagoras pernah dengar?” Si Gadis menggelengkan kepala sambil menahan malu.

Rumus Pytagoras adalah rumus Matematika yang mulai dipelajari di Kelas II SMP, yakni c2 = a2 + b2, yang merujuk pada sisi kuadrat panjang sisi di hadapan sudut sebuah segitiga (c) sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya (a dan b).

Penelurusan kami berlanjut, Gadis memberi tahu bahwa untuk “bantuan” pihak sekolah menyediakan jawaban tersebut, para siswa peserta UN diwajibkan membayar Rp 300.000. Untuk permintaan uang itu, pihak sekolah mengundang para orangtua murid untuk persetujuan. “Itu dibilang sebagai uang perpisahan.” Namun, kata Gadis, acara perpisahan itu memang tidak ada. “Itu namanya saja,” kata Gadis.

Pak Kum mencoba menegaskan, “Pasti ada pesan dari pihak sekolah untuk tidak boleh membocorkan ini, kan?” Gadis menjawab, “Iya”.

Pak Kum menjelaskan, “Saya sudah banyak tahu di sekolah-sekolah lain seperti itu soalnya. Makanya saya mencoba mengonfirmasi kepada Gadis apakah disekolahnya begitu, dan ternyata sama, kan?”

Ketika kami tanya apakah besaran uang yang diminta kepada siswa untuk “perpisahan” itu sama? Menurut Pak Kum, besarannya beda-beda. Kisarannya bisa dari Rp 300.000 hingga Rp 800.000. “Silakan tanyakan saja di daerah lain. Itu saja yang saya tahu,” ujar Pak Kum bersemangat. Benar saja, ketika kami melanjutkan perjalanan ke Hilimondrege Raya, kami mendapat informasi dari seorang ibu, anaknya dimintai uang Rp 800.000.

“Kok beda ya. Kami dimintai Rp 800.000. Tahu Rp 300.000 di tempat lain, di sini lebih mahal, saya memilih tidak bayar,” ujarnya. Namun, ibarat nasi telah menjadi bubur, semua sudah berlalu.

Si Gadis merasa tidak keberatan dengan “bantuan” yang diberikan oleh pihak sekolah saat UN itu. Bagi dia, mendapatkan selembar ijazah itu adalah yang utama. Ia percaya bahwa tujuan ia sekolah adalah mendapatkan ijazah.