KABAR NIAS, TELUKDALAM — Dua bintara pembina desa (babinsa) yang bertugas di Pulau Simuk, Kabupaten Nias Selatan, yaitu Serda Harpen Simangunsong dan Serda Syukur Simangunsong, gagal bertemu dengan Presiden Joko Widodo di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7/2018), karena perahu cepat yang mereka tumpangi terbalik.
Kedua prajurit TNI yang bertugas di Pulau Terluar NKRI tersebut merupakan personel Kodim 0123/Nias. Mereka diutus sebagai perwakilan dari daerah terluar untuk mendapatkan pengarahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Pada Sabtu (14/7/2018) sekitar pukul 14.00, mereka berangkat dari Pulau Tello menuju Telukdalam. Sedianya, mereka menumpang KM Semeuleu menuju Telukdalam, tetapi karena terlambat mereka memutuskan menyusul menggunakan perahu cepat milik warga Pulau Tello.
“Namun, naas, perahu cepat yang Serda Harpen Simangunsong dan Serda Syukur Simangunsong tumpangi bersama operator Zakky Manaö dan Joni Cae serta Muhammad Bagas Alhafis, anak dari Serda Syukur, terbalik. Diperkirakan karena cuaca yang buruk. Setelah terapung-apung hampir 19 jam mereka akhirnya ditolong oleh kapal ikan yang kebetulan lewat dan dibawa ke Pulau Bais, Pulau-Pulau Batu Timur, Nias Selatan,” ujar Yulinar Bidaya, anggota DPRD Nias Selatan asal Pulau-Pulau Batu kepada Kabar Nias, Minggu (15/7/2018) sore.
Baca juga: Kronologi Kecelakaan Laut Perahu Cepat yang Ditumpangi Babinsa Pulau Simuk
Merespons kecelakaan laut yang menimpa dua prajurit itu, Sabtu, Danlanal Nias Kolonel Laut (P) Heri Prihartanto; Dandim 0213/Nias Letkol (Inf) Y Reymond RS Purba, SH, M.Tr (Han); Wakapolres Nias Selatan Kompol Mangasi Tua Pasaribu; Ketua DPRD Nias Selatan Sidi Adil Harita; anggota DPRD Nias Selatan dapil Pulau-Pulau Batu, Yulinar Bidaya; Syahbandar Tello; Basarnas Nias, dan BPBD Nisel aktif bersama-sama mengendalikan operasi pencarian.
“Yang mengevakuasi kelima korban adalah anggota Koramil 13/Pulau-Pulau Batu, TNI AL, dan dua nelayan. Sementara Basarnas dan unsur lainnya memonitor di darat karena tidak berani ke laut akibat cuaca ekstrem,” kata Dandim Letkol (Inf) Y Reymond, Rabu pagi.
Kabar Nias pada Minggu sempat mengonfirmasikan hal ini kepada Bupati Nias Selatan Hilarius Duha. “Semua ditemukan selamat di Pulau Bais. Tim dari Kodim 0213 sedang mengupayakan evakuasi ke Pulau Tello. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nias Selatan juga sudah berkoordinasi untuk melakukan pencarian para korban,” kata Hilarius Duha.
Perhatian Khusus
Sementara itu, mantan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Papua, Mayjen TNI (Purn) Christian Zebua, yang juga putra Kepulauan Nias, yang dihubungi Kabar Nias, menyatakan ikut prihatin pada musibah yang dialami oleh dua prajurit TNI dan tiga warga sipil lainnya tersebut.
“Saya sangat senang ketika dikabarkan mereka semua selamat dan bisa kembali bertemu keluarga serta menjalankan tugas menjaga pulau terluar kita. Sebenarnya, saya sangat senang jika Babinsa asal Pulau Simuk itu bisa langsung ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi dan Panglima TNI kita supaya Bapak Presiden dan Panglima TNI bisa memberikan perhatian khusus kepada daerah paling luar Indonesia itu. Sebab, Kepulauan Nias adalah etalase paling barat NKRI yang perlu dijaga dari berbagai ancaman, seperti terorisme, peredaran narkoba, baik dari dalam maupun dari luar,” ujar Christian, yang juga Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Nias.
Dalam pertemuan dengan Babinsa, seperti dikutip harian Kompas, Presiden Jokowi mengingatkan agar babinsa sebagai garda terdepan untuk menjaga persatuan dan kemajemukan NKRI. Menurut Presiden, dengan kemajemukan suku bangsa dan terdiri atas 17.000 pulau, persatuan menjadi modal penting bangsa Indonesia. “Jika tidak dijaga, disintegrasi bangsa berpotensi mengancam,” kata Presiden Jokowi dikutip Kompas.
Untuk diketahui, di wilayah paling barat NKRI, dua pulau yang merupakan bagian dari Kepulauan Nias masuk sebagai pulau terluar, yaitu Pulau Simuk (Nias Selatan) dan Pulau Wunga di Nias Utara. Pulau Simuk memiliki luas 13,04 km persegi. Pulau ini beserta Pulau Wunga dan 109 pulau terluar lainnya ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar 2 Maret 2017.