PROGRAM PENDIDIKAN

Mahasiswa Minta Penjelasan Terkait Perda Pendidikan Gratis

0
1608

TELUKDALAM, KABAR NIAS — Akibat ada pungutan yang diberlakukan oleh Yayasan Pendidikan STKIP dan STIE Nias Selatan, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kantor DPRD Nias Selatan meminta penjelasan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pendidikan Gratis. Selain itu, mahasiswa menolak ada Andendum Surat Perjanjian Kerja Sama karena merugikan mahasiswa.

Mahasiswa, yang dikoordinasi oleh Rikardo Loi, menyampaikan bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis di Nias Selatan sudah tidak sesuai dengan Perda No 5/2011. Pihak kampus memberlakukan pengutan kepada mahasiswa seperti biaya wisuda, biaya seminar, dan meja hijau.

“Kami datang di sini untuk mempertanyakan Perda No 5/2011 tentang Pendidikan Gratis. Selama ini pemerintah sebagaimana yang terus disosialisasikan, mengatakan, biaya pendidikan telah ditanggung oleh pmerintah daerah, tetapi kenyataannya pihak yayasan melakukan pungutan kepada mahasiswa seperti uang KTM, biaya seminar, dan meja hijau serta uang wisuda,” tanya Rikardo dalam orasinya, Selasa (27/10/2015).

Selanjutnya, Mahasiswa juga menyampaikan tuntutan menolak adanya andendum surat perjanjian kerja sama yang dibuat secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Yayasan STKIP dan STIE.

“Andendum surat perjanjian kerja sama itu dibuat secara sepihak oleh Dinas Pendidikan Nias Selatan dengan Yayasan STKIP/STIE dan dinilai merugikan mahasiswa,” kata Rikardo.

Panggil Dinas Pendidikan

Ketua DPRD Nias Selatan Sidi Adil Harita kepada mahasiswa menjelaskan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendidikan Gratis yang dibuat bersama oleh lembaga DPRD dengan prmerintah daerah bahwa semua biaya perkuliahan mahasiswa dibebankan di APBD.

“Dalam perda yang ditetapkan bersama DPRD dengan pemerintah daerah Nias Selatan jelas dikatakan bahwa biaya perkuliahan mahasiswa dibebankan di APBD setiap tahun,” kata Sidi Adil.

Terkait dengan ada pengutan yang dilakukan oleh pihak yayasan, kata Sidi, DPRD akan menjadwalkan dan mempertanyakannya kepada pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Yayasan STKIP/STIE Nias Selatan.

“DPRD akan menyurati pihak Dinas Pendidikan dan Yayasan STKIP/STIE Nias Selatan untuk mempertanggungjawabkannya,” ujarnya.

Pengamatan Kabar Nias setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua DPRD, mahasiswa STKIP/STIE Nias Selatan langsung membubarkan diri secara tertib menuju kampus. [knc05w]

Berita Terkait

Tim Saber Pungli Nias Selatan Lakukan OTT TELUKDALAM, KABAR NIAS — Salah satu guru SMA Negeri 1 Lölöwa'u, Kabupaten Nias Selatan, Berita Halawa (43), terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh tim ...
Mahasiswa Asal Nias Selatan Diminta Tinggalkan Asrama Unpri TELUKDALAM, KABAR NIAS — Akibat tidak dibayarnya utang terhadap pihak kampus, sejumlah mahasiswa Nias Selatan di Universitas Prima Indonesia (Unpri) y...
Pilkada, Penyelenggara, dan Dugaan Kriminalisasi Oleh Rosa Lokasi Jakarta Pada akhir tahun 2015, pemerintah baru saja menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak di 263 daerah provinsi,...
Ideal-Siga Unggul di Fanayama dan Maniamölö JAKARTA, KAMIS — Dalam hitungan riil yang dilakukan KPU Nias Selatan, 4 kecamatan—dari 31 kecamatan—yang data C1-nya sudah masuk 100 persen Ideal Siga...
Panwaslih Nias Selatan Diminta Usut Dugaan Kampanye Terselub... TELUKDALAM, KABAR NIAS — Sebuah insiden pada masa tenang Pilkada Serentak di Nias Selatan, Senin (8/12/2015), calon bupati Nias Selatan Idealisman Dac...