Ikut Prajabatan, CPNS Nias Selatan Bayar Rp 3.500.000

11
4462

TELUKDALAM, KABAR NIAS — Peserta prajabatan calon pegawai negeri sipil formasi kategori II wajib membayar Rp 3.500.000. Pemungutan uang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nias Selatan  karena tidak dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Menurut salah seorang sumber Kabar Nias, yang juga peserta prajabatan yang tidak bersedia namanya dipublikasikan, uang yang diminta BKD Nias Selatan baru diketahui saat BKD memintanya untuk bayar uang. Padahal, saat mereka mendapat pembekalan Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi disebutkan pelaksanaan prajabatan tersebut tanpa dipungut biaya dari peserta.

“Pemungutan uang tersebut baru kami ketahui saat menyerahkan berkas untuk mengikuti prajabatan pada 14 September. Saya sangat kaget disuruh harus membayar uang. Setahuku prajabatan ini tidak dipungut biaya, seperti janji Bupati yang disampaikan pada saat kami mengikuti pembekalan. Saat itu bupati mengatakan bahwa tidak akan dipungut biaya kepada CPNS saat prajabatan. Namun, sekarang nyatanya dipungut?” ujarnya kepada Kabar Nias, Jumat (4/9/2015).

Kejadian ini, kata sumber Kabar Nias, merupakan sebuah pembohongan kepada para CPNS yang akan ikut sebagai prajabatan. “Ini merupakan pembohongan kepada kami. Masa katanya kemarin tidak dipungut biaya, tetapi kini nyatanya dipungut, yah jangan janji dong kalau memang tidak sanggup menepati,” ujarnya.

Ia berharap supaya Bupati dapat menjelaskan kebijakan yang bertentangan dengan apa yang pernah diungkapkan pada saat berlangsungnya pembekalan prajabatan. “Saya sih berharap supaya Bupati Idealisman Dachi dapat menjelaskan kepada kami, bukan kami tidak sanggup memberikan uang sebesar itu tapi jangan janji dong,” ujarnya.

Belum Dianggarkan di APBD

Kepala BKD Kabupaten Nias Selatan Wa’özaro Zebua, S.Pd mengatakan dilakukannya pemungutan uang tersebut karena tidak dianggarkan didalam APBD Nias Selatan dan telah disampaikan kepada calon peserta, “Pemungutan hal demikian sedah disepakati bersama dengan calon peserta dan bahkan mereka sudah memberikan surat pernyataan tentang biaya tersebut dan kalau memang masih ada orang yang mengatakan belum disepakati, orang tersebut orang gagal,” ungkapnya kepada Kabar Nias.

Menurut Wa’özaro, setiap peserta harus wajib bayar Rp 3.500.000 dan jika tidak bayar maka tidak bisa ikut prajabatan. Uang yang dipungut itu nantinya dikembalikan lagi karena baru diajukan dalam P-APBD Nias Selatan tahun 2015.

“Uang akan kami pungut itu hanya sementara saja dan akan dikembalikan lagi nantinya, karena kami baru mau mengajukannya di dalam struktur P-APBD Nias Selatan tahun 2015 yang akan dibahas dalam APBD 2016” ujarnya [knc05w]