Moderator: Elisati Hulu; Notulis: Marinus Waruwu

Pengantar:
Grup Whatsapp Orahua Tötönafö (OTT) kembali menggelar diskusi pada Jumat, 20 Oktober 2017. Hadir sebagai moderator pada diskusi keempat tersebut adalah Elisati Hulu, seorang dosen Informatika di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Bandung, Jawa Barat. Sementara peserta diskusi adalah orang Nias yang berdomisili di Nias dan diaspora. Mereka berprofesi sebagai pejabat pemerintahan daerah, mantan pejabat, anggota DPRD, pakar pendidikan, motivator/trainer, pensiunan, rohaniwan, dosen, karyawan swasta, wartawan, dan para mahasiswa asal Nias yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, seperti Belanda, Italia, dan lain-lain. Diskusi berlangsung dari Pukul 17.00–23.00. Tema yang diangkat kali ini adalah “Pembangunan Infrastruktur di Kepulauan Nias (Masalah dan Solusi)”.

Moderator memulai diskusi dengan memberikan pengantar singkat. Infrastruktur adalah The basic physical and organizational structures and facilities (e.g. buildings, roads, power supplies) needed for the operation of a society or enterprise. ‘the social and economic infrastructure of a country. Infrastruktur terdiri dari jalan raya, listrik, air, jaringan internet (untuk kebutuhan yang lebih lanjut), transportasi (darat, laut dan udara). Pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan (Siagian, 1994).

Teori Wagner menyebutkan keterkaitan positif antara pertumbuhan ekonomi dan besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Wagner, pengeluaran pemerintah akan tumbuh lebih cepat daripada produk domestik bruto (PDB). Dengan kata lain, elastisitas pengeluaran pemerintah terhadap PDB lebih besar dari satu. Dalam, suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Dasar dari teori Wagner ini adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Mangkoesoebroto, 2001).

Ketersediaan infrastruktur, jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya, yang merupakan social overhead capital, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional (Bappenas, 2003).

Dalam konteks Indonesia, pemerintahan pusat sangat memberi perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur agar daya saing ekonomi menggeliat dan mengatasi ketertinggalan dibandingkan dengan negara lain. Presiden Joko Widodo pun pernah berkata “Jangan bermimpi kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, apalagi memenanginya, apabila infrastruktur kita tertinggal”.

Karena itu, infrastruktur harus digenjot terus untuk pemerataan pembangunan. Sementara dalam konteks Nias, pembangunan infrastruktur harus fokus pada pembangunan jalan dan listrik. Program pembangunan infrastruktur dari empat kabupaten/kota (minus Kabupaten Nias), seperti dilansir Kabarnias.com, terdiri dari Nias Utara sebesar Rp 1 trililun dengan prioritas pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang terisolasi, seperti Kecamatan Tugala Oyo, Jembatan Oyo dengan panjang sekitar 100 meter yang sedang dibangun dan sudah memasuki tahap kedua dengan total biaya Rp 20 miliar, pembangunan jalan dari Lahewa Timur ke Alasa, Namöhalu ke Alasa Talumuzöi, Afulu yang melewati pegunungan Botolalahili, Jalan menuju Lotu. Target adalah 11 kecamatan dapat memiliki akses ke Lotu dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Nias Utara. Hambatan yang dialami adalah anggaran pembangunan tahun jamak.

Nias Barat dengan anggaran sebesar Rp 1 triliun, tetapi tidak mengungkapkan program infrastruktur apa saja yang dibangun, menggratiskan uang komite sekolah dan raskin. Kota Gunungsitoli dengan anggaran sebesar Rp 1 trilian yang diperuntukan untuk penataan kota, membereskan rumah liar, revitalisasi Pasar Nou, pembangunan kantor/kawasan pemerintahan dan kantor DPRD. Nias Selatan dengan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Selain pembangunan infrastruktur yang terus belangsung, Pemkab Nias Selatan menggerakkan bidang pertanian dengan fokus pada penanaman jagung. Dengan dana sisa APBD, pihak pemkab harus memberi perhatian juga di daerah kepulauan di Pulau-pulau Batu, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Pemkab berharap ada sebuah kebijakan dari pemerintah pusat agar sebagian dari dana desa itu bisa diarahkan untuk membangun jalan kecamatan. Tampak Nias Utara sangat progresif soal infrastruktur jalan yang berusaha menghubungkan 11 kecamatan dengan Ibu kota Kabupaten Nias Utara, Lotu.

Adapun pembangunan infrastruktur listrik, rasio elektrifikasi di seluruh Pulau Nias yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota baru 47 persen. Artinya, ada 53 persen wilayah yang belum mendapat listrik.

Pasokan listrik yang ada saat ini masih sangat jauh di bawah kebutuhan masyarakat Nias. Padahal, Nias membutuhkan listrik hingga 150 megawatt (MW), sementara sekarang pasokan yang ada baru 24 MW. Rencana rasio elektrifikasi Nias bisa ditingkatkan sampai 80 persen dalam 4 tahun ke depan (tahun 2020).

Permasalahan

• Budaya Mentalitas koruptif. Kadang-kadang proyek pembangunan infrastruktur dibagi-bagi (dipecah-pecah) agar kebagian oknum-oknum tertentu. Jadi, motivasi di balik proyek infrastruktur adalah kepentingan dan keuntungan. Proses pelelangan proyek pun tak lepas dari mentalitas koruptif, kolusi, dan nepotisme. Rata-rata pelaksanaan proyek itu asal jadi, lamban, dan putus kontrak.
• Ekonomi/Anggaran:
  • Pemkab/kota sangat terbatas dana infrastruktur di dalam APBN yang merupakan bagian dari dana pembangunan dan dana APBD masih sangat minim. Dana dari pusat baru sekitar Rp 500 miliar setiap daerah atau total mendekati Rp 2,5 triliun total uang yang beredar di Kepulauan Nias.
  • Kurangnya anggaran. Belanja pegawai dalam APBD di kabupaten/kota, sekitaran 60 persen, sisanya 40 persen dibagi pada sektor-sektor lain. Porsi terbesar dari 40 persen itu adalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, tidak mungkin bisa diwujudkan mimpi-mimpi kita kalau hanya mengandalkan skim pembiayaan APBD. Harus ada strategi pendanaan lain.
• Sumber daya alam:
  • Tanah di Nias rawan longsor. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanah labil. Ada banyak patahan di bawah lapisan tanah dan sering terjadi gempa. Mengakibatkan ruas jalan bergeser. Jalan juga bergeser karena di bawahnya tanö la’uri (tanah liat).
  • Suplai bahan bakar listrik seringkali terlambat datang sehingga mesin pembangkit dieselnya tidak bisa beroperasi.
  • Kapasitas listrik tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan listrik.
• Politik:
  • Harmonisasi dan koordinasi pengambil kebijakan dalam pembangunan jalan kurang. Dalam DOB ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan kecamatan, dan ada jalan desa. Namun, faktanya terkadang lempar tanggung jawab, akibatnya akses perjalanan sangat terganggu.
  • Kurang perhatian dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pembangunan Kepulauan Nias. Jadi, jika ingin cepat memperbaiki kondisi infrastruktur, Nias harus bersatu untuk memunculkan salah satu tokohnya untuk menjadi pemimpin Sumut.
  • Perhatian dari Pemprov Sumut juga belum maksimal karena jarak yang jauh dan untuk inspeksi ke Nias biaya tinggi dibanding ke Kabupaten lain di daratan Sumut.
• Sumber Dadya Manusia: Tenaga SDM kurang bermutu sehingga kualitas pengerjaan pembangunan kurang bagus.
• Pemadaman listrik karena banyaknya gangguan jaringan 20 kV PLN oleh karena pohon, tunggakan pelanggan hingga Februari 2017 sebesar Rp 33,209 miliar dan pembebasan lahan. Secara detail Manager PLN area Nias Poltak TP Samosir mengungkapkan bahwa terkait persoalan pepohonan merupakan 92 persen persoalan listrik di Nias, selain soal tunggakan. Dalam obrolan melalui WA, Poltak Samosir mengatakan bahwa persoalan penebangan pohon yang mengganggu kabel listrik sangat sulit dilakukan karena pemilik pohon tidak mengizinkan ditebang, kalaupun mengizinkan, pemilik akan meminta ganti, sementara pihak PLN tidak memiliki wewenang memberikan ganti rugi tersebut. Namun, ke depan, menurut Poltak, PLN akan mengupayakan pendekatan persuasif baik kepada pemilik pohon, maupun kepada pelanggan yang menunggak. Menurut rencananya PLN akan melibatkan para tokoh adat dan rohaniwan.

Solusi

• Ekonomi:
  1. Sistem pembiayaan proyek dibuat, seperti tindakan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yakni e-budgeting sehingga oknum DPRD dan oknum eksekutif nakal tak bisa melakukan korupsi.
  2. Pembangunan infrastruktur sawah bernilai ekonomi tinggi. Kita mungkin jarang memikirkan bahwa potensi sawah di kepulauan Nias amatlah luas, tetapi terbengkalai begitu saja tanpa dikelola. Pembangunan infrastruktur sawah tidaklah memerlukan anggaran dana yang besar dibanding dengan infrastruktur, seperti jalan, jembatan. Thailand dapat menyejahterakan rakyatnya hanya dari beras (salah satu komoditas unggulan).
  3. Membangun jaringan dan akses luas ke pemerintah pusat untuk mengajak investor ke Nias.
  4. Pengusulan jalan nasional harus mempertimbangkan pusat kegiatan ekonomi nasional dan wilayah. Sepertinya jalan lintas kabupaten dan kota sudah bisa diusulkan naik status di Nias. Ada empat kabupaten dan satu kota. Jalan lintas daerah ini memenuhi unsur penghubung sentra kegiatan ekonomi sehingga layak jadi jalan nasional, yang pembangunan dan pemeliharaannya di bawah kementerian.
  5. Dana Desa diarahkan pada infrastruktur dan transparan untuk membangun jalan-jalan di desa dan jalan penghubung antardesa.
• Politik:
  1. Beberapa ruas jalan di Nias harus diusulkan naik status menjadi jalan nasional sehingga kewenangan penyelengaraannya berada di kementerian terkait. Saat ini jalan nasional di Nias sepanjang 120 km, terbentang dari Gunungsitoli ke Telukdalam. Poros jalan Gunungsitoli-Lahewa, Gunungsitoli-Sirombu, dan ruas jalan lain diusulkan jadi jalan nasional. Jika kewenangan sudah di kementerian, minimal tiap tahun ada dana pemeliharaan rutin, dan sangat mungkin dana pembangunan jalan raya dari pusat akan lancar.
  2. APBD tiap kabupaten/kota hanya Rp 200 miliar-Rp 300 miliar perlu ditambah minimal Rp 1 triliun untuk mempercepat pembangunan.
  3. Lewat Forum Kepala Daerah (Forkada) Kepulauan Nias dibuat prioritas ruas jalan yang diusulkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten.
  4. Pengambil kebijakan di kepulauan Nias harus satu suara untuk pengusulan jalan nasional dalam Forkada dan dimasukkan dalam cetak biru Kepulauan Nias yang merupakan gabungan dari setiap cetak biru ke-5 daerah kabupaten/kota. Dalam cetak biru tersebut sudah muncul sumber pendanaan termasuk detail engineering designnya (DED).
  5. Pengajuan usulan jalan nasional pada tahun 2019 perlu lobi yang serius di provinsi dan pusat untuk mengegolkan usulan tersebut dengan argumentasi yang kuat.
  6. Pemkab/kota perlu memanfaatkan bantuan sosial atau CSR perusahaan untuk pembangunan. Pemkab/kota perlu libatkan swasta untuk pembangunan dengan catatan memberikan kemudahan berinvestasi bagi mereka.
  7. Kualitas jalan yang dibangun sesuai standar maka peran “pengawas” harus diberdayakan dan transparan.
  8. Perjuangan Provinsi Kepulauan Nias perlu terus diupayakan agar setiap lini pembangunan di Pulau Nias, termasuk infrastruktur, bisa segera diatasi manakala Nias menjadi DOB.
• Infrastruktur Iptek
  1. Basis data infrastruktur jalan. Pemerintah kabupaten/kota, lewat Forkada, perlu memetakan dan mendata jalan yang sudah ada dan jalan baru yang akan dibangun ke depan di seluruh Kepulauan Nias, termasuk di kepualauan Batu.
  2. Sebelum membangun jalan supaya dilakukan tes melihat patahan tanah dan juga tanah yang bergeser. Pemkab/kota, misalnya, bisa berkonsultasi dengan Fakultas Teknik Geologi ITB Bandung. Mereka punya peta geologi patahan tanah di Nias.
• Tenaga SDM
  1. Pemkab/kota perlu memikirkan pemberdayaan SDM di bidang infrastruktur dan energi. Orang-orang Nias harus disiapkan untuk menguasai bidang ini. Ilmuwan di bidang energi harus diperbanyak dan begitu juga dalam bidang infrastruktur lain.
  2. Program jangka pendek, pemkab/pemkot memberdayakan SDM di jajaran masing-masing selevel SKPD untuk memahami dan memajukan bidang tugasnya menjadi lebih profesional.
  3. Pemkab/pemkot merekrut SDM profesional yang berkualitas dan mengajak konsultan profesional bekerja bersama SKPD terkait. Dengan demikian, SKPD terkait bisa memanfaatkan untuk mengembangkan dirinya dalam memahami dan menguasai bidang tugasnya dan sekaligus proposal yang dibuat menjadi lebih berbobot. Dan untuk efisiensi, satu konsultan bisa didanai bersama oleh lima pemkab/pemkot di mana jangkauannya bukan hanya satu daerah wilayah administrasi, tetapi menjangkau kelima daerah.
  4. Penempatan kepala dinas harus sesuai jurusan pendidikan formal dan pengalaman di bidangnya masing-masing.
• Energi Terbarukan. Mengatasi kekurangan energi di Kepulauan Nias, perlu diterapkan energi terbarukan, seperti listrik tenaga surya. Teknologi mengubah panas matahari menjadi listrik digunakan di Eco Camp Bandung. Beberapa akademisi ITB kelihatannya sedang mempelajari dan mengembangkan teknik-teknik yang efektif, termasuk perawatan baterai penyimpan dan juga perawatan sel-sel penangkap panas. Selain itu, sekarang telah dapat diimplementasi secara praktis, penggunaan panel surya dengan daya 3.000 watt dan biaya yang dapat dijangkau. Panel surya dapat diterapkan pada industri rumah tangga, kantor-kantor, atau toko/warung.