Masih segar di ingatan ketika pertama kali berkunjung di Pulau Nias pada Jumat (19/8/2016), Presiden Joko Widodo tidak jadi berkunjung di Nias Selatan dengan alasan jauh dan cukup sampai di Gunungsitoli saja. Padahal, Jokowi ketika tiba di Bandar Udara Binaka menyatakan ingin sekali melihat lompat batu. Bahkan, Jokowi hingga dua kali memberikan sinyal tentang keinginannya itu saat disambut oleh para petinggi daerah di landasan pacu dan di ruang VIP Bandara Binaka.
Sangat disesalkan. Pada kenyataannya, Presiden Jokowi tidak jadi melihat Nias Selatan secara langsung. Menurut informasi yang beredar, Presiden tidak jadi ke Nias Selatan karena ketiadaan persiapan, terutama kendaraan yang memadai untuk berangkat dari Gunungsitoli menuju Telukdalam yang berjarak sekitar 120 kilometer itu. Pidato Bupati Nias Sökhi’atulö Laoli, yang mewakili para kepala daerah se-Pulau Nias, seakan mengonfirmasi hal ini. “… Karena jauh, Bapak tidak bisa datang ke Nias Selatan …,” ujar Sökhi’atulö kala itu.
Tidak dimungkiri kejadian yang sama akan bisa terulang lagi jika pejabat negara dari Jakarta hendak berkunjung ke pulau terdepan ini. Pejabat yang datang tidak bisa memantau secara langsung kondisi sebenarnya daerah selain Kota Gunungsitoli karena kesulitan transportasi. Lewat pemberitaan, kita juga mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berkunjung di Kota Gunungsitoli tanpa bisa berkunjung ke daerah lain.
Mengingat kondisi tersebut, kita perlu mendorong pemimpin daerah mulai memikirkan solusi untuk masalah ini. Sebab, kurang fair jika setiap pejabat datang yang kebagian sebagai tuan rumah selalu Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli.
Barangkali tidak berlebihan jika pimpinan daerah di Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara, merencanakan pembangunan landasan pendaratan helikopter (helipad) di daerahnya masing-masing. Biaya pembangunan helipad pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangunan bandar udara pada umumnya. Selain juga tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas layaknya bandar udara.
Dengan adanya helipad, pejabat setiap daerah tinggal berkoordinasi dengan setiap pejabat yang datang agar berkunjung menggunakan helikopter misalnya.
Selain itu, perlu juga dicamkan oleh para pemimpin daerah bahwa kemendesakan helipad itu tidak semata-mata hanya untuk keperluan kunjungan pejabat saja. Ini juga sangat bermanfaat ketika sewaktu-waktu terjadi bencana alam yang memerlukan pengangkutan secara cepat.
Punya Helikopter Bersama
Bukan sebuah kemustahilan jika kelima daerah di Pulau Nias bersepakat memiliki helikopter yang dijadikan sebagai milik bersama. Membeli helikopter tentu sebuah keniscayaan ketika direncanakan secara bersama-sama. Semua pembiayaan pengadaan dan operasionalnya ditanggung semua daerah yang bisa dianggarkan di APBD. Kita yakin, ketika hal itu bisa terealisasikan, perubahan demi perubahan akan pasti bisa lebih cepat dialami oleh masyarakat, terutama yang berada di pelosok-pelosok.
Khusus Nias Selatan, terlebih daerah ini sedang giat-giatnya membangun pariwisata, perlu juga digalakkan kembali pembangunan bandar udara yang sudah lama direncanakan, yakni Bandar Udara Silambo di Desa Botohilitanö, Kecamatan Fanayama. Konon uang APBD Nias Selatan sekitar Rp 30 miliar pernah digelontorkan untuk pembangunan bandar udara ini. Namun, sangat disayangkan hingga sekarang belum juga terealisasi.
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tentu selain membangun helipad dan bandara juga diharapkan segera membereskan berbagai akses menuju tempat-tempat pariwisata yang ia miliki. Seperti kita tahu, daerah Nias Selatan memiliki tempat pariwisata dan potensi pariwisata lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain di kepulauan Nias.
Remote control perubahan berada di tangan pemimpin daerah. Masyarakat saat ini tinggal mendorong dan menunggu adanya terobosan-terobosan pemimpin daerah yang berorientasi pelayanan publik. Semoga.