Oleh Fotarisman Zaluchu

Perlakuan terhadap Nias ternyata masih belum berubah juga. Salah satunya yang terakhir adalah kasus pemadaman aliran listrik di seantero Pulau Nias oleh pengelola listrik swasta. Mereka meninggalkan Pulau Nias dalam kegelapan karena merasa PLN wanprestasi terhadap janji melunasi utang kepada mereka. Sampai di situ, kita masih merasa bahwa persoalan “hanyalah” soal kontrak.

Akan tetapi, kemudian kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memperlihatkan sesuatu yang ternyata jauh lebih masif. Ternyata kontrak tunggal listrik yang mencapai 100 persen, seperti di Kepulauan Nias, seharusnya tidak boleh terjadi.

Menteri Sudirman menyatakan bahwa seharusnya peran swasta dalam menyediakan listrik di daerah kepulauan, seperti Nias, hanyalah maksimum 30 persen. Supaya kalau ada persoalan tidak akan mengganggu kehidupan 700.000 orang di Pulau Nias. Monopoli pengadaan listrik ternyata telah terjadi selama ini.

Dalam kunjungan menteri juga terlihat betapa gap antara kebutuhan listrik di Nias dan kenyataan yang ada. Bupati Nias Sökhi’atulö Laoli menyatakan bahwa kebutuhan ideal Nias untuk menjadi pulau yang maju dan berkembang adalah 150 MW. Kondisi sekarang dalam kapasitas maksimum (24 MW) saja pun hanya bisa memenuhi belasan persen kebutuhan listrik bagi upaya memajukan Pulau Nias. Nias Barat sudah sejak dulu berteriak-teriak minta pemenuhan kebutuhan listrik. Ini benar-benar memperlihatkan bahwa tanpa pasokan yang lebih, Kepulauan Nias akan begitu-begitu saja.

Dua situasi yang baru terang-benderang ini membuka mata kita mengenai Nias. Tidak ada satu pun yang membantah bahwa kemajuan Nias adalah impian kita bersama. Barusan saja ada ikon tentang Nias bertajuk: Nias Pulau Impian. Berpuluh tahun yang lalu saya pernah mendengar ikon yang mirip: Nias, Nusa Indah Andalan Sumatera. Semuanya adalah sebuah harapan besar untuk melihat majunya Nias.

Sayangnya, fakta mengenai disparitas antara kebutuhan dan pasokan listrik memberikan bukti kepada kita betapa impian itu bisa meleset dari kenyataan yang ada. Bukankah untuk menyambut tamu para pengusaha hotel membutuhkan listrik? Bukankah untuk membangun usaha kecil kerajinan rakyat, masyarakat membutuhkan listrik? Bukankah wisata kuliner yang merupakan akibat sampingan kemajuan wisata juga membutuhkan listrik?

Kita juga pernah begitu semangat mendukung Kepulauan Nias menjadi provinsi. Siapa tidak suka hal itu. Kita semua sangat bersemangat menyaksikan kemajuan yang akan mengubah kita semua. Akan tetapi, bagaimana mungkin menjalankan sebuah pembangunan jika kemudian listrik tidak terpasok baik? Bagaimana para pegawai akan menjalankan pekerjaannya, bagaimana pekerjaan administrasi kepada masyarakat terpenuhi, dan bagaimana sarana umum bisa bekerja, jika listrik byarpet terus? Bukankah impian menjadikan provinsi salah satunya amat berhubungan erat dengan layanan-layanan seperti ini?

Sampel

Menurut saya persoalan listrik di Nias yang pasokannya hanya dipenuhi kira-kiranya 16-20 persen itu adalah sebuah sampel mengenai Nias di mata pembangunan di Indonesia secara keseluruhan. Ibaratnya oksigen, kebutuhan Nias yang diberikan oleh pemerintah tak bisa untuk melakukan ekspansi. Bertahan hidup saja sudah syukur.

Saya melihat Nias kini adalah sebuah wilayah yang masih tercecer dari pembangunan kawasan barat Indonesia. Kepulauan Nias sudah lama tidak dipandang di mata pengelola kebijakan, baik di pusat maupun di Provinsi Sumatera Utara. Kue pembangunan yang terbagi dengan baik di jalan-jalan utama, yaitu di kawasan kabupaten/kota yang ditarik dari Kota Medan, kemudian habis ketika menyeberang laut menuju ke Pulau Nias.

Itu gambaran ilustratif saya mengkritik betapa Nias memang selama ini tidak menjadi perhatian utama pemerintah daerah Sumut. Dan ini memang penyakit mental kontruksi pembangunan. Daerah-daerah yang paling membutuhkan justru yang paling tertinggal dalam hal pasokan kebutuhan.

Pembangunan yang ala like dan dislike yang diterapkan oleh pemerintah daerah Sumut kepada Kepulauan Nias sesungguhnya tak pernah berhenti. Alokasi anggaran bantuan dana dikalkulasikan atas kepentingan politik semata, tetap terjadi. Apalagi pada periode sejak tahun 2012.

Dengan dana yang di tengah jalan juga mungkin tercecer di sana sini, wajar, tanggung jawab pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi amat jauh dari menstimulasi dana APBD di Kepulauan Nias yang hanya cukup-cukup makan itu.

Sayangnya, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, fokus pembangunan kini telah bergeser pula ke arah timur. Presiden Jokowi kemungkinan lupa mendapatkan bisikan informasi bahwa di daerah-daerah wilayah barat, salah satunya Kepulauan Nias, masih banyak terdapat wilayah-wilayah yang sama tertinggalnya dengan wilayah timur.

Dalam konsep pembangunan infrastruktur strategis, tidak ada nama Kepulauan Nias, bahkan pengembangan pelabuhan pun tidak. Begitu juga dengan 10 destinasi wisata prioritas yang baru-baru ini dibuatkan peraturan presidennya, Nias lagi-lagi tidak termasuk di dalamnya. Termasuk dalam Kita hanya bisa berebut dan bersaing dalam pembangunan dengan dana kecil dari alokasi anggaran kementerian.

Demikian juga, kebijakan listrik di Pulau Nias yang ternyata tidak sesuai dengan konsep kebijakan umum pemerintah adalah wajah pembangunan Indonesia seluruhnya. Bagaimana mungkin sebuah wilayah bisa dimonopoli oleh sebuah perusahaan swasta saja? Dengar-dengar ada perusahaan swasta yang pernah tertarik menyediakan pasokan listrik juga.

Namun, kemudian mereka menarik diri. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut tidak diatasi? Mengapa dibiarkan? Pemerintah pusat sering mengabaikan wilayah-wilayah yang tak masuk dalam area ekonomis Indonesia.

Kerja Sama

Saya rasa catatan kecil saya ini setidaknya bisa menggugah betapa pentingnya menjadikan Kepulauan Nias masuk ke dalam mainstream pembangunan nasional. Kita sebenarnya beruntung karena Presiden Jokowi kelihatannya sudah tahu tentang Kepulauan Nias dari apa yang terjadi belangan ini. Akan tetapi, kita harus mampu menerjemahkannya menjadi sebuah perubahan arah pandangan. Kalau kita biarkan, kita terancam semakin tertinggal karena fokus pembangunan tak lagi di Indonesia bagian barat tadi.

Karena itu, patutlah semua elemen bekerja sama membawa Nias ke dalam perubahan pandangan pembangunan nasional ini. Para kepala daerah baru yang sebentar lagi akan dilantik ada baiknya bertemu bersama-sama menyusun kekuatan, digabungkan dengan potensi organisasi atau individu Nias lain.

Harus dirumuskan bagaimana  menjadikan Nias mendapatkan bonus dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Mumpung lagi kompak membawa nama Nias sebagai Pulau Impian, ini jadi momentum penting. Jika tidak menangkap kesempatan ini, momentum pemerintahan Presiden Jokowi dengan segala kebijakannya, hanya akan menyisakan seremonial belaka di Kepulauan Nias.

Para kepala daerah jika tidak mau memperjuangkan pembangunan ke Nias, termasuk pasokan listrik yang mencukupi, bakalan rugi sendiri. Setahu saya, banyak janji kampanye yang mereka sampaikan berhubungan amat erat dengan penyediaan listrik di Pulau Nias. Pembangunan berbagai sektor yang mereka dengung-dengungkan selama kampanye, mutlak bergantung pada pasokan listrik. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan hal ini, janji mereka akan dianggap sebagai kebohongan kelak.

Bagaimana mungkin mau membawa Kepulauan Nias melompat ke arah yang lebih baik jika pasokan listriknya saja hanya belasan persen dari kebutuhan ideal untuk maju?

Pasca-terpenuhinya (sementara) kebutuhan listrik—ingat  bahwa ini hanyalah sebuah pasokan sementara karena perdebatan soal hitung-hitung utang-piutang antara swasta dan PLN belum selesai—mari kita juga bersama-sama menghentikan semangat ke-akuan. Isu bahwa pasokan listrik pulih kembali akibat perbuatan satu-dua orang sama sekali tidak masuk di akal. Itu hanya akan mengurangi daya upaya kerja sama kita bersama-sama. Pola pikir bahwa “aku dan kelompokku” itulah yang salah satunya bisa dikikis jika para kepala daerah dan elemen-elemen cerdas cendekia dengan lebih sering-sering bertemu.

Demikian sedikit catatan kecil saya atas peristiwa yang terjadi. Kepulauan Nias sudah lama kehilangan perhatian. Mari kita jadikan peristiwa ini menjadi momentum kesempatan mendapatkan perhatian itu.