JAKARTA, KABAR NIAS — Pemerintah pusat diminta segera turun tangan mengakhiri krisis listrik di Pulau Nias. Pengadaan genset oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) hanya solusi jangka pendek untuk mengatasi pemadaman. Saat ini Pulau Nias mengalami krisis listrik sebesar 74,07 persen atau sekitar 20 megawatt (MW) dari total beban puncak yang mencapai 24 MW.
Seperti diketahui, PT PLN memasok 17 mesin genset ke Pulau Nias, Sumatera Utara, dengan kapasitas 1,2 MW untuk mengatasi pemadaman listrik di Pulau Nias. Pemadaman itu terjadi sejak Jumat (1/4) pukul 22.21 akibat dua pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang disewa PLN dari PT American Power Rental Indonesia dan PT Kutilang Paksi Mas (2 x 10 MW) di Gunungsitoli diputus karena tunggakan belum dibayar.
Menurut rencana, genset akan dipasang pada sejumlah obyek vital, seperti rumah sakit dan sekolah yang melakukan ujian nasional.
Eporus BNKP Tuhoni Telaumbanua, yang ikut dalam pertemuan Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias dan Pimpinan Keagamaan di pendopo Bupati Nias, Sabtu, lewat status Facebooknya, mengatakan, PT PLN Nias menunggak pembayaran ke PT Amerikan Power Rental Indonesia dan PT Kutilang Paksi Mas Rp 18 miliar, tetapi telah dibayarkan.
“Namun, ternyata tidak hanya itu, diketahui, ada tunggakan lagi dari PT PLN Pembangkit Sumut sebesar Rp 70 miliar kepada konsorsium itu,” ujar Tuhoni.
Keterlambatan pembayaran tunggakan tersebut, menurut Deputi Manajer Hukum dan Humas PT PLN Wilayah Sumatera Utara Mustafrizal, seperti dikutip Kompas, karena vendor belum melakukan penagihan.
Manajer Senior Public Relations PLN Agung Murdifi, seperti dikutip Kompas, pada hari Minggu (3/4/2016), 10 genset telah tiba di Gunungsitoli yang didatangkan dari sejumlah area PLN di wilayah Sumatera Utara, antara lain Sibolga, Binjai, Pematang Siantar, Padang Sidimpuan, Medan, Lubuk Pakam, dan Rantau Prapat.
Sampaikan Permohonan Maaf
Lewat pemasangan iklan di koran, PT PLN (Persero) menyampaikan permintaan maaf. “Kami mohon maaf atas pemadaman yang terjadi dan memohon kepada semua pihak agar turut mendukung PLN Wilayah Sumut untuk dapat segera mengatasi krisis listrik yang terjadi,” kata Agung.
Dampak pemadaman listrik ini sangat dirasakan oleh warga di Pulau Nias. Di sepanjang Sabtu dan Minggu, lewat media sosial, Facebook dan Twitter, warga di Pulau Nias mengecam dan menyesali peristiwa pemadaman listrik itu. Terlebih, mulai Senin-Rabu (4-6/4/2016) Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dilangsungkan.
Lewat kicauan di Twitter, masyarakat Nias dari berbagai tempat menyampaikan keluhan agar pemerintah dan PLN segera mencarikan solusi krisis listrik di Pulau Nias.
Etis Nehe lewat akun @etisnehe merespons twitan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan motivasi kepada para peserta UN yang akan diselenggarakan hari Senin ini.
https://twitter.com/etisnehe/status/716647908238491648
Siman Mendrofa lewat akun @Siman_Mendrova meminta KPK agar segera mengaudit PLN di Nias.
Masyarakat Nias Minta PLN Nias segera Di audit KPK, Tercium indikasi Korupsi https://t.co/SObEYPMXIk
— Siman Mendrofa (@Siman_Mendrova) February 10, 2016
Presiden Jokowi diminta untuk segera turun tangan mengatasi permasalahan kelistrikan di Pulau Nias. Putri Miseri Gulö, misalnya, lewat akun @pmg!!! menuliskan: “Sudah cukup kami digoyang gempa tiap waktu, dihantam tsunami, ditipu-tipu wakil kami, kami mau merdeka dari kegelapan pak jokowi.”
https://twitter.com/putrimiserigulo/status/716486003880398848
Pemadaman listrik juga berdampak pada pasokan air PAM. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih.
Agus Hardiyan Mendröfa, mantan Wakil Bupati Nias, lewat akun Facebook-nya meminta Pemerintah Kabupaten Nias agar menyediakan genset khusus untuk mendukung pengaliran air perusahaan air minum (PAM).
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1019929718085783&set=a.739555476123210.1073741829.100002062924057&type=3
Hingga berita ini ditulis, sebagian listrik di rumah-rumah warga di Pulau Nias sudah hidup kembali. Sebagian besar juga masih ada yang belum dialiri listrik. Harapan masyarakat Nias hendaknya segera ada solusi permanen untuk mengatasi defisit daya listrik. Pemerintah daerah diminta bersungguh-sungguh untuk segera memprioritaskan dan mendorong pengadaan listrik ini dengan melibatkan pemerintahan pusat.