GUNUNGSITOLI, KABAR NIAS – Setelah melakukan penghinaan terhadap karyawan perempuan, MW, pemilik toko V-Gen yang beralamat di Jl Diponegoro Kelurahan Ilir Gunungsitoli, Sugiyanto Kosasi alias Kadali alias Yanto akhirnya menjalani proses hukum secara adat dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp 22.500.000. Sementara Kapolres Nias AKBP Bazawatö Zebua berkomitmen menyelesaikan kasus ini secara hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Proses hukum adat ini difasilitasi Lembaga Budaya Nias (LBN) Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan di halaman Kantor Wali Kota Gunungsitoli di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Senin (19/10/2015), dan dihadiri elemen masyarakat Kabupaten Nias dan Gunungsitoli.

Ketua LBN Kota Gunungsitoli Benyamin Harefa mengatakan, pelaksanaan hukum adat yang dijalani Yanto merupakan hasil kesepakatan antara keluarga, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli, beberapa hari yang lalu.

“Hari ini bisa terlaksana perdamaian secara adat atas kesepakatan semua pihak. Yanto dihukum secara adat dengan jumlah yang dibawakan dalam uang sebesar Rp 22.500.000,” ujar Benyamin.

Dari uang itu, Rp 5 juta diserahkan kepada orangtua MW sebagai pengganti emas murni. Selebihnya dibagi-bagi kepada  ibu MW, paman MW, masyarakat, kakek, famili, penatua adat. Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase dan Wakil Bupati Nias Arosökhi juga mendapat bagian.

Pada pertemuan adat itu, Yanto membacakan surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama kepada siapa pun dan jika mengulangi akan dikenakan denda dua kali lipat. Lalu dia menyerahan denda itu kepada korban MW, ibu korban, paman korban, kakek korban, saudara laki-laki korban, tokoh desa, tokoh adat Nias dan Kota Gunungsitoli, serta kepada Martinus Lase. Pemkab Nias diwakili oleh Wakil Bupati Arosökhi Waruwu.

Denda lain, Yanto memberi makan orang yang hadir pada pertemuan itu dengan menyediakan rahang babi sebanyak 15 buah dan untuk Muslim nasi kuning beserta daging ayam sebanyak 6 buah.

Proses Hukum Tetap Berlanjut

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Khamözaro Waruwu mengapresiasi upaya pengurus LBN memfasilitasi perdamaian secara adat. Akan tetapi, menurut dia, Polres Nias mesti melanjutkan kasus ini secara hukum yang berlaku. Jika tidak, akan muncul pengertian negatif di tengah-tengah masyarakat Pulau Nias.

“Saya tekankan, kasus ini jangan hanya sampai pada hukum adat ini saja. Mesti diproses secara hukum. Agar siapa yang punya uang tidak semena-mena berbuat. Kadali alias Yanto yang punya uang sebesar Rp 25 juta membiayai pertemuan ini dan akan melakukan hal yang sma di kemudian hari. Untuk itu, agar Mawar-Mawar lainnya tidak menjadi korban, kita berharap kasus ini sampai ke ranah pengadilan,” ujar Khamözaro.

Sementara itu, Khamözaro juga menilai, adanya kelalaian Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Ketenagakerjaan memberi perlindungan kepada setiap tenaga kerja. Bahkan, hampir semua tenaga kerja di Kota Gunungsitoli tidak memiliki kontrak kerja sesuai dengan undang-undang tenaga kerja sehingga pemilik toko bisa seenaknya memecat dan menghina pekerjanya.

“Saya meminta harus direkonsiliasi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli jangan hanya menonton saja. Harus mendata ulang semua pekerja di Gunungsitoli agar hal ini tidak terulang lagi,” kata Khamözaro.

Ditambahkan Khamözaro, demi mengangkat harkat dan martabat warga Nias, semestinya segera dibentuk lembaga peradilan adat. Sehingga meminimalisasi tindakan yang melawan hukum. Dicontohkan Khamözaro, seperti pengalamannya di Kalimantan, sebelum pengadilan memutuskan hukuman, tokoh adat di sana mesti memberi rekomendasi.

“Alangkah baiknya jika hukuman adat dibangkitkan lagi”tegas Khamozaro.

Mewakili keluarga korban, Arosökhi Waruwu menekankan bahwa proses perdamaian secara adat baru mereka terima jika proses hukum di Polres Nias tetap dilanjutkan.

“Saya berbicara atas nama keluarga besar marga Waruwu, keluarga korban, selaku Wakil Bupati Nias dan yang juga selaku mantan pengacara, proses hukum adat ini baru kami terima jika Polres Nias melanjutkan kasus ini. Walau demikian, kami mengucapkan terima kasih atas upaya yang sudah dilakukan LBN dan Pemerintah Kota Gunungsitoli,” kata Arosökhi.

Menanggapi hal itu, kepada Kabar Nias Bazawatö mengatakan pihaknya berkomitmen menyelesaikan kasus ini secara hukum walau Yanto telah menjalani hukum adat.

“Yang bersangkutan telah kami sangkakan dengan pasal 331 KUHP dengan penghinaan. Ancaman hukuman 2 tahun penjara. Walau demikian, kami masih mendalami hal lainnya dengan gelar perkara bersama pengacara korban. Jika ada bukti lainnya pasti dikenai pasal,” kata Bazawatö di halaman Kantor Wali Kota Gunungsitoli.

Menurut dia, proses hukum adat yang sudah dijalani Yanto hanya sebuah catatan nantinya di pengadilan untuk meringankan hukuman yang dijalani. “Proses ini akan kami catat dan sampaikan di pengadilan,” ujarnya.

Pada arahannya, Martinus mengatakan kejadian ini merupakan pelajaran berharga bagi semua pihak. Untuk itu generasi muda mesti melestarikan nilai-nilai budaya. Dia juga mengakui jika pihaknya terdapat kesalahan yang tidak memberi perlindungan kepada tenaga kerja. Namun, calon wali kota itu mengklaim jika anggotanya telah bekerja maksimal.

Menanggapi usulan Khamözaro mendirikan peradilan adat, Martinus mengatakan hal ini akan didirikan jika kejadian yang sama terulang lagi. “Jika terulang lagi, baiknya lembaga peradilan adat dibentuk untuk membantu penegakan hukum”.

Pantauan Kabar Nias, acara pemberian sanksi adat ini dihadiri sekitar 500 orang, yang terdari dari tokoh-tokoh masyarakat di Kota Gunungsitoli dan dari Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias.