Oleh Fikar Damai S. Gea*

Bagi para pemangku kepentingan di media atau sering juga disebut dengan pers patut berbangga hati ketika pers dinyatakan sebagai salah satu Pilar Demokrasi. Pers yang bebas, bertanggung jawab, jujur, dan berimbang menjadi salah satu penentu kebijakan pemerintah dengan ikut serta menyuarakan aspirasi masyarakat dari tingkat yang paling bawah sekaligus menjadi pengawas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Dengan demikian diharapkan melalui kontrol yang dilakukan pers akan tercipta check and balance penyelenggaraan pemerintahan.

Sudahkah pers (media massa) yang ada di Indonesia pada umumnya benar-benar berada pada posisinya sebagai pilar keempat demokrasi? Ini akan menjadi satu pertanyaan besar pagi semua pemangku kepentingan di media atau pers Indonesia.

Masih sangat kental dalam ingatan kita Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014 yang lalu di mana hanya ada dua kubu yang bertarung antara Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Di balik itu, dengan sangat terbuka ada dua bahkan tiga kekuatan media yang dengan sangat terang-benderang menunjukkan arah politik pemberitaannya.

Sesungguhnya siapa pun yang memenangi Pilpres 2014 dapat dipastikan bahwa ada kekuatan media yang ikut berpolitik di sana yang hampir dapat dipastikan akan terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Bersyukur juga bahwa masih ada media-media yang bonafide di Indonesia yang masih mengambil posisi netral (independen).

Leo Batubara pernah menekankan bahwa kemerdekaan pers itu ada dua, yakni kemerdekaan dari (freedom from) dan kemerdekaan untuk (freedom for). Kemerdekaan dari (freedom from) adalah kemerdekaan dari penindasan dan belenggu kekuasaan. Sementara kemerdekaan untuk (freedom for) adalah kemerdekaan untuk memaknai kebebasan pers dengan melaksanakan keempat fungsi pers, yakni pendidikan, informasi, hiburan dan kontrol sosial.

Namun, semakin ke sini rasa-rasanya pers telah menjadi tunggangan penguasa untuk mendukung berbagai kebijakan-kebijakannya dan makin hari keberadaan media watch juga semakin menghilang.

Menjadi menarik pula untuk kita mengamati apa yang terjadi pada media-media lokal di Kepulauan Nias menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 yang akan datang. Perkembangan media di Kepulauan Nias khususnya media lokal dan utamanya media cetak perlu diberi apresiasi.

Artinya, semakin banyak masyarakat yang mau terlibat dalam mengedukasi masyarakat melalui informasi dan juga menjadi alat kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lima daerah otonomi di Kepulauan Nias. Sudahkah freedom for dan freedom from menjadi panglima dalam pemberitaan-pemberitaan media di Nias akhir-akhir ini? Sekali lagi ini adalah tanda tanya besar bagi para pemangku kepentingan di bidang pers di Kepulauan Nias.

Bagaimana tidak, sejak awal 2015 yang lalu banyak bermunculan media-media lokal di Kepulauan Nias dalam bentuk koran dwi-mingguan, tabloid dan juga majalah yang lebih mengedepankan pemberitaan-pemberitaan di bidang politik dan menonjolkan nama-nama tokoh tertentu menjadi materi pemberitaan. Di sini sangat kentara adanya tekanan terhadap media dari pihak tertentu dan arah ideologi media yang sangat mudah dibaca oleh masyarakat.

 Pers sebagai Corong Literasi Media

Dengan semangat peringatan Dirgahayu Ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia dan semakin mendekatnya pilkada serentak pada Desember 2015 yang akan datang, bersama ini saya ingin menggugah pemikiran kita, terutama bagi para pelaku yang terlibat langsung dalam pers, media dan berbagai pemberitaan, apakah kita sudah benar-benar memanfaatkan kemerdekaan pers kita sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat dan menjadi kontrol bagi pemerintah atau kemerdekaan itu ibarat sapi yang hidungnya terikat dan berada dalam bayang-bayang seorang “gembala”.

Penting untuk kita ketahui bahwa kondisi demografi masyarakat kita di Kepulauan Nias didominasi oleh masyarakat yang tinggal di desa-desa dengan tingkat melek informasi yang masih sangat rendah.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2015 ini, seperti pada saat pileg dan pilpres pada tahun 2014 yang lalu bahwa pemilih di Kepulauan Nias terdiri dari 75 persen berada di perdesaan dengan mata pencarian petani dan wirausaha mikro dan 25 persen berada di perkotaan dengan pekerjaan sebagai PNS, pengusaha, wirausaha, mahasiswa dan berbagai kalangan lainnya yang dikategorikan sudah melek informasi.

Pengaruh dari 25 persen inilah yang sebagian besar akan mempengaruhi sikap memilih masyarakat di perdesaan, karena mereka menganggap dapat menjadi sumber informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Terkait dengan itu ditinjau dari perspektif komunikasi massa maka sebagian besar masyarakat kita di Kepulauan Nias akan menerima berbagai informasi dengan pendekatan objektif. Dengan tingkat melek informasi atau kurangnya literasi media di tengah-tengah masyarakat menganggap bahwa apa yang disajikan oleh media massa adalah suatu kebenaran yang dapat diterima bulat-bulat. Sementara sisanya menerima informasi dengan pendekatan subjektif dengan harapan dapat menganalisis informasi dengan baik. Kondisi yang timpang sperti ini menjadi sasaran empuk para pelaku media yang memiliki kepentingan untuk mengorbitkan tokoh-tokoh tertentu.

Berbicara literasi media yang terus menerus kita dengung-dengungkan di Kepulauan Nias baik oleh para pemerhati media, pelaku media itu sendiri maupun dari Pemerintah, apakah yang kita tuntut untuk melek informasi hanya masyarakat saja? Lalu bagaimana dengan media itu sendiri apakah bebas melakukan pemberitaan tanpa mempertimbangkan kapasitas masyarakat?

Sangat benar yang dikatakan oleh Leo Batubara bahwa kemerdekaan pers sesungguhnya adalah kemerdekaan dengan menjalankan keempat fungsi pers yakni pendidikan, informasi, hiburan dan kontrol sosial secara bertanggungjawab tanpa ada tekanan dari penguasa atau pihak mana pun.

Secara pribadi, saya memaknai pernyataan Leo Batubara ini ialah apakah hati nurani kita sudah berfungsi dengan baik ketika menjalankan fungsi pers. Sosialisasi literasi media dan penerapannya di tengah-tengah masyarakat Nias sedang dalam proses penyemaian. Saat ini kita masih belum menemukan literasi media dengan akar yang kuat.

Karena itu, mari menjadi alat pembelajar. Kiranya pemberitaan-pemberitaan yang dirilis di media terhindar dari bias yang sangat tajam akibat kepentingan-kepentingan di balik meja para jurnalis dan manajemen media. Mau ataupun tidak mau, menjelang pilkada serentak pada Desember 2015 ini, pemberitaan-pemberitaan media ibarat tsunami yang menghantam pikiran-pikiran masyarakat dengan harapan dapat diarahkan ke arah politik tertentu.

Iba melihat masyarakat kita yang tidak dapat dengan bebas menentukan pilihan-pilihannya akibat berita yang di konsumsi tidak sesuai realita yang ada. Mestinya kita mengarahkan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan dengan pikiran yang logis dan hati nurani masyarakat berfungsi dengan baik.

Pengawas

Selain literasi media, di kepulauan Nias saat ini juga perlu untuk dipikirkan sebuah lembaga yang kritis terhadap media. Hal ini penting untuk menangkal bias pemberitaan media yang cenderung “liar”. Tanpa ada lembaga yang memantau perkembangan media (media watch), media-media di kepulauan Nias, terutama media lokal, cenderung lari dari rel. Dengan media watch diharapkan ada satu lembaga yang mengawasi, apakah fungsi-fungsi jurnalistiknya sudah berjalan dengan baik, menganalisis pelanggaran hukum dan kekeliruan media serta mengingatkan pelanggaran etika. Semoga! [*Penulis adalah warga Nias tinggal di Gunungsitoli]