Pembentukan panitia khusus oleh DPRD Nias Selatan yang diberi nama “Pansus Beasiswa” menarik perhatian publik. Berbagai kasus yang menyeruak yang menimpa para mahasiswa penerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan—yang dibungkus dalam tema pendidikan gratis—mendorong pembentukan pansus ini. Apa harapan kita terhadap pembentukan pansus?

Kasus mahasiswa yang diusir dan dikeluarkan dari kampus oleh pihak Universitas Prima Indonesia, Medan, karena belum lunasnya biaya yang harusnya dibayarkan oleh Pemkab Nias Selatan, sebesar Rp 23 miliar lebih, bagai puncak gunung es.

Sebelum itu, ada kasus mahasiswa Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) yang juga telantar dan hingga kini belum kunjung terselesaikan. Bahkan, satu orang sudah divonis bersalah—Sozisökhi Sihura, Ketua Tim Pengelola Pendidikan Jarak Jauh USBM, divonis oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan 2 tahun penjara, Senin (29/2/2016)—terkait kasus USBM ini.

Disebut sebagai puncak gunung es karena ternyata hampir semua pemberian bantuan pendidikan dalam program pendidikan gratis di bawah pemerintahan Bupati Idealisman Dachi bermasalah. Hal inilah yang mendorong DPRD seakan tersadar dan “bangun dari tidur panjang” memanfaatkan momentum suksesi pemerintahan. Sebab, diakui atau tidak diakui, selama lima tahun pemerintahan Idealisman, DPRD nyaris tak bisa “bersuara”. Sejumlah pihak mengatakan, eksekutif terlalu kuat atas wakil rakyat itu. Meskipun ini miris kedengarannya, tetapi faktanya memang begitu adanya.

Tak dimungkiri, pembentukan pansus ini sedikit memberikan harapan perbaikan di Nias Selatan. Paling tidak, lewat pansus ini, bisa diungkap dasar pemberian biaya pendidikan itu sebenarnya seperti apa. Sebab, ada dua versi perda yang beredar di masyarakat bahkan di kalangan DPRD sendiri. Kita dengar, DPRD merasa bingung, perda versi mana yang sah secara undang-undang. Memang agak aneh kedengarannya, bagaimana bisa pihak DPRD bisa “bingung” sendiri atas produk yang mereka hasilkan sendiri?

Kemudian, kita mengharapkan pansus bisa mengungkap jumlah dana yang sudah dihabiskan, sumber dana yang dipakai, jumlah mahasiswa yang dibiayai, lembaga pendidikan yang diajak kerja sama, lalu seperti apa isi nota kesepakatan antara lembaga pendidikan dan pemkab. Itu semua harus dijelaskan kepada publik oleh Pansus DPRD secara terang benderang. Sebab, informasi itu nyaris tak pernah bisa diperoleh oleh publik secara detail selama pemerintahan sebelumnya.

Dari semua temuan nantinya, tim pansus kemudian diharapkan bisa memutuskan dan mengungkap pelanggaran apa saja yang terjadi. Hasil itu dibeberkan kepada masyarakat. Adapun temuan perbuatan melawan aturan supaya segera diserahkan kepada pihak penegak hukum, termasuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait ini, Pansus kita harapkan serius.

Kita mengapresiasi semangat yang sedang dijalankan oleh pihak DPRD Nias Selatan lewat pembentukan pansus ini. Demikian juga respons dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang terbuka terhadap DPRD untuk bekerja sama menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pengungkapan kasus ini hingga tuntas.

Kini masyarakat Nias Selatan menunggu dan menyaksikan dari jauh akan gebrakan yang dilakukan oleh tim Pansus Beasiswa DPRD Nias Selatan. Hal yang tidak kalah penting dipikirkan adalah bagaimana nasib para mahasiswa yang terkena dampak program pendidikan gratis ini. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tentu telah memikirkan jalan keluar yang bijaksana.

Dukungan terus mengalir kepada Pansus Beasiswa. Sebaliknya, pansus harus serius menuntaskan kasus ini. Akan sangat disayangkan jika Pansus hanya sekadar formalitas belaka atau bahkan bisa dikendalikan oleh kekuatan lain di luar DPRD.

Kita tunggu saja. Yang jelas, Ketua Pansus Beasiswa Yurisman Laia, kepada Kabar Nias, beberapa waktu lalu, menyatakan komitmennya untuk mengemban tugas ini dengan penuh dedikasi. Yurisman juga berjanji akan membeberkan semua temuan timnya kepada publik secara transparan.