ANGGARAN 2016

RAPBD 2016 Nias Barat Baru Bisa Dibahas Awal Januari

0
861
Ketua DPRD Nias Barat Nitema Gulö —Foto: Aminudin Hia

ONOLIMBU, KAMIS — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nias Barat baru bisa dibahas pada awal Januari 2016. Pasalnya, dokumen dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dikembalikan DPRD karena belum disinkronkan antara pengeluaran dan dana yang tersedia.

“Kami sudah mengembalikan dokumen RAPBD yang diserahkan ke DPRD sebelumnya karena belum disinkronkan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan TPAD. Masak Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibuat defisit Rp 171 miliar dari sumber pendapatan. Ini artinya terlalu banyak kegiatan yang diajukan. Seharusnya kegiatan 2016 disesuaikan dengan dana APBD yang tersedia,” ujar Ketua DPRD Nias Barat Nitema Gulö kepada Kabar Nias, Kamis (31/12/2015).

Menurut Nitema, pihaknya telah memberikan waktu kepada TPAD hingga 5 Januari. “Pembahasannya berarti baru bisa dilakukan setelah 5 Januari itu,” katanya.

Jumlah APBD 2016 Nias Barat, menurut Nitema, sekitar Rp 557 miliar. Namun, dari dokumen yang diserahkan kepada DPRD pengeluaran mencapai Rp 728 miliar. “Ini kan lebih besar pasak daripada tiang. RAPBD itu boleh defisit,” katanya.

Nitema meminta SKPD dan TPAD bekerja cepat serta kompak agar apa yang diserahkan kepada DPRD adalah data yang valid dan bisa langsung dibahas di DPRD. Semestinya, kata Nitema, jika ada koordinasi yang baik antara Bappeda dan TPAD, pembahasan RAPBD 2016 tidak jatuh di awal tahun. “Harusnya sudah selesai pembahasan di ujung tahun 2015 ini dan ketuk palu pada 31 Desember 2015,” katanya.

Dijelaskan Nitema, akibat keterlambatan pengesahan APBD 2016 ini, pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat akan ditunda selama enam bulan. Hal itu sesuai dengan Pasal 311 Ayat 2 dan Pasal 312 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. [knc01r]

Berita Terkait

Gaji PNS Belum Dibayar, DP2KAD Nias Selatan Disebut Melangga... TELUKDALAM, KABAR NIAS — Terkait belum terbayarnya gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias Selatan terbayarkan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan...
Arusutamakan Hak Anak, Pemda Diminta Susun Anggaran Responsi... MEDAN, KABAR NIAS — Untuk mewujudkan program mengarusutamakan hak anak, pemerintah daerah didorong untuk menyusun anggaran yang responsif anak beserta...
Pemkab Nias Barat Kurangi Anggaran Program Pro-Rakyat? Oleh Postinus Gulö, SS., M.Hum Menyampaikan kritik mesti dengan niat tulus. Kritik mesti didukung oleh data yang akurat untuk membuka pikiran pemba...
Bantuan untuk Parpol dari APBD Harus Digunakan untuk Pendidi... GUNUNGSITOLI SELATAN, KABAR NIAS — Enam puluh persen dana yang dikucurkan untuk setiap partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB...
Bupati Nias Barat: Defisit Anggaran 2017 Hanya Rp 6,3 Miliar LAHÖMI, KABAR NIAS — Besarnya nilai defisit yang dialami oleh pemerintah Nias Barat—yang cukup menarik perhatian masyarakat beberapa waktu terakhir—ke...