Oleh Efendi Zebua

Tulisan ini saya buat berawal dari pertanyaan sederhana, sumber daya alam (SDA) apa yang dimiliki kepulauan Nias? Selama ini sepertinya kita belum terlalu fokus dan serius untuk mengelola potensi yang dimiliki.

Jawaban pertanyaan ini tentu saja beragam. Namun, dari sudut pandang holistik kepulauan Nias, saya melihat setidaknya ada tiga sumber daya alam yang merupakan unggulan Kepulauan Nias, yaitu pertanian atau peternakan (agro), perikanan air tawar atau air laut (mina), dan pemandangan alam, seperti taman rekreasi, peninggalan sejarah, pergelaran seni budaya (wisata). Jika digabungkan, ketiga sektor ini menjadi 3 suku kata yang indah dibaca agro-mina-wisata. Kata ini tentu saja bisa dibolak balik agro-wisata-mina atau mina-agro-wisata, mina-wisata-agro, wisata-agro-mina atau wisata-mina-agro.

Kita tak bisa mungkiri, bahwa memang itulah ketiga SDA yang dimiliki Kepulauan Nias saat ini. Karena itu, seyogianya ketiga potensi itu menjadi fokus bersama pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias.

Tentu saja bisa dipahami bahwa setiap kabupaten/kota memiliki persentase yang berbeda-beda dari setiap sektor unggulan tersebut di atas. Dengan dibolak baliknya ketiga suku kata di atas bisa dipahami, misalnya Kabupaten A memilih wisata-agro-mina, bisa diterjemahkan bahwa Kabupaten A persentase pembangunan ekonominya lebih menitikberatkan pada pariwisata disusul agro dan kemudian mina. Kabupaten/Kota B, C, D, mungkin saja berbeda skala prioritasnya disesuaikan dengan potensi SDA yang dimiliki masing-masing dan juga tergantung pada kebijakan kepala daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder).

Walaupun berbeda-beda persentase, tetapi pada ujungnya Kepulauan Nias nantinya dikenal dari ketiga sektor di atas khusus sumber daya alam.

Eksplor Produk

Pertanyaan sederhana berikutnya, produk apa yang dieksplor dari ketiga sektor tersebut di atas? Jawabannya tentu saja beragam. Apa pun itu sah-sah saja dengan berbagai pertimbangan para pemangku kepentingan. Akan tetapi, supaya tepat sasaran, menghasilkan produk berkualitas, bernilai ekonomi tinggi, menyejahterakan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sebaiknya kepala daerah/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait meminta dan membuka diri untuk menerima saran, masukan dari berbagai pihak, baik dari konsultan, para pelaku usaha di bidangnya masing-masing, para akademisi, tokoh-tokoh masyarakat di Kepulauan Nias, diaspora Kepulauan Nias.

Cara pemerolehan masukan itu bisa melalui seminar, lokakarya, sarasehan dan sebagainya. Menurut saya, sedikit mendahului kajian-kajian ilmiah beberapa kriteria penting dalam menentukan produk unggulan dari agro-mina-wisata: produk yang akan dihasilkan diyakini secara ilmiah bisa tumbuh subur dan sesuai dengan daerah dimaksud, bernilai ekonomi tinggi dan pemasarannya tidak susah. Konkretnya di bidang agro adalah sapi, bidan mina adalah kerapu/udang, bidang wisata adalah surfing.

Mengapa harus sapi, kerapu/udang, surfing?

Cara pandang saya sederhana. Sapi adalah peliharaan yang relatif mudah sepanjang padang rumput disediakan,  pemasarannya juga tidak susah, harga jualnya tinggi dan lebih-lebih Indonesia importir sapi dari sejumlah negara Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Spanyol sebagai negara asal pemasok daging sapi. Artinya, kebutuhan akan daging sapi sangat tinggi. Demikian juga kerapu/udang. Alam Indonesia melimpah akan hasil laut, salah satunya adalah udang.

Bagaimana dengan produk komoditas lainnya dari agro-mina-wisata?

Agro, kita mengenal ada padi, coklat, karet, nilam, babi, bebek dan sebagainya. Semuanya itu juga perlu dieksplorasi dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lokal bahkan juga karet untuk diekspor, tetapi permasalahannya tidak bisa menjadi primadona karena nilai jualnya rendah. Lagi-lagi yang menjadi fokus kepala daerah dan SKPD terkait adalah komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Paling tidak seperti waktu harga nilam dulu tinggi banyak petani nilam yang kaya raya. Saking kayanya, mereka mampu beli kulkas dan karena listriknya tidak ada kulkas dijadikan lemari pakaian.

Mina, antara lain ada ikan mujair, mas, lele, nila, ikan kakap, tuna, tenggiri. Semuanya itu juga baik untuk dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lokal, bahkan seperti ikan laut hasil tangkap bisa saja diekspor dengan harga yang cukup tinggi, tetapi permasalahan kita karena nelayan di Nias sangat minim, produksinya juga jadi sangat minim.

Bahkan, ada salah satu kabupaten pada zaman Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) nelayan dibekali dengan perahu mesih, tetapi karena tidak begitu berbakat menjadi nelayan, perahu mesin dibiarkan begitu saja sampai rusak.

Wisata, selain surfing, tentu saja masih banyak obyek wisata yang dimiliki Kepulauan Nias, baik juga untuk dikembangkan untuk para wisatawan lokal atau nasional tetapi lagi-lagi yang menjadi prioritas sebaiknya obyek wisata yang mendatangkan wisatawan mancanegara.

Poin pentingnya adalah kepala daerah dan SKPD terkait di Kepulauan Nias fokus pada produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi, pemasaran gampang, dan lebih-lebih sesuai juga dengan bakat dan talenta yang dimiliki oleh SDM Nias dan sesuai juga dengan potensi yang dimiliki Nias.

Yang jauh lebih penting lagi adalah harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kita bicara soal sapi, pasti akan didukung oleh pusat daripada impor dari negara lain jauh lebih baik pesan dari daerah. Saat ini sebagian pesan dari daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Nah, semoga ke depan juga Nias akan diperhitungkan.

Kita bicara udang/kerapu karena untuk tujuan ekspor, akan meningkatkan devisa negara, mau tidak mau pusat akan mendukung. Apalagi Presiden Jokowi sudah menyerukan bahwa Nias berpotensi mina dan wisata. Demikian juga surfing, karena tujuannya untuk mendatangkan wisman/bule, lagi-lagi pusat pasti akan mendukung.

Jadi harus bisa dipilah-pilah ke depan, dengan diinventarisasi mana saja produk atau komoditas yang akan dibiayai oleh APBD, APBN, atau kombinasi antara APBN dan APBD.

Khusus untuk sapi, udang, kerapu, surfing, sebaiknya kombinasi tetapi kontribusi APBN mayoritas. Ketika sudah sama-sama sepakat fokus pada agro-mina-wisata dengan komoditas sapi-udang-kerapu-surfing, posisi tawar ke pusat menjadi lebih baik, antara lain permintaan akan infrastruktur jalan yang baik Kementerian PU, listrik yang memadai dari Kementerian ESDM (Dirut PLN), pelabuhan laut dan bandara dari Kementerian Perhubungan, peralatan untuk budidaya udang/kerapu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan kementerian lainnya. Kepulauan Nias bisa beralasan bahwa permintaan itu bukan hanya untuk melayani masyarakat melainkan untuk mendukung agro-mina-wisata. Nah ketika produk komoditas ini melimpah di Nias, khususnya udang, para investor akan investasi di Nias dgn membangun coldstorage.

Persiapan yang Dibutuhkan

Persiapan apa yang harus dilakukan oleh SKPD terkait mendukung agro-mina-wisata? Dinas Pertanian/Peternakan, melalui program peternakan sapi: menyiapkan kawasan atau lahan terpadu yang diolah dan disulap menjadi padang rumput dengan menggunakan alat berat dan dengan menanam rumput yang disukai dan dikonsumsi oleh sapi.

Perlu dilakukan suatu penelitian, kajian ilmiah, untuk menentukan wilayah (kecamatan/desa) yang berpotensi untuk budidaya sapi dengan memperhatikan topografi, tekstur tanah, jenis vegetasi atau rumput yang suka dikonsumsi oleh sapi dan diyakini bisa tumbuh di kawasan terpadu yang dimaksud. Juga harus memperhatikan faktor lingkungan yang sesuai untuk beternak sapi seperti cuaca, suhu, curah hujan dan sebagainya, tentu saja melalui kajian ilmiah, studi kelayakan dan uji laboratorium bahkan kalau perlu sampai ke analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Jauh lebih baik kalau di daerah (kecamatan/desa) sudah ada perseorangan yang lebih dulu memulai beternak sapi, sangat membantu sebagai indikator bahwa kecamatan/desa tersebut cocok dikembangkan menjadi kawasan terpadu untuk peternakan sapi dan juga SDM-nya diyakini punya bakat atau talenta beternak sapi.

Melakukan studi banding di beberapa daerah di Indonesia yang sudah sukses beternak sapi.

 

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

Melalui program budidaya udang atau kerapu, DKP Menyiapkan kawasan terpadu di pesisir pantai dan ditata sedemikian rupa supaya tidak mengganggu kegiatan pariwisata dan kegiatan masyarakat lainnya. Jauh lebih baik kalau suatu daerah ditata dan diatur dari sekarang tentang RT/RW (perlu diskusi lebih dalam untuk ini)
Kawasan terpadu yang diperuntukkan untuk budidaya udang, misalnya 100 hektar dikapling 30 persen untuk BUMD atau BUMDes (dikelola sendiri), 30 persen untuk swasta (investor) dikelola sendiri, 40 persen untuk kelompok tani (permodalan mereka hrs disubsidi oleh pemkab/kota atau pusat dalam hal ini KKP).

Barangkali ada sebagian pemkab/kota yang memiliki tanah sendiri dan sebagian juga belum ada. Solusinya adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai pemilik lahan, diajak oleh pemkab/kota untuk berbagi hasil (profit sharing) dan dituangkan melalui MOU misalnya pemilik lahan diberi 5 persen dari profit, tergantung kesepakatan bersama tentunya itu kalau lahan dikelola sendiri oleh BUMD atau kelompok tani, tetapi kalau oleh swasta (investor), bisa saja pemkab menarik 10 persen dari profit mereka dan dibagi 5 persen untuk pemilih lahan dan 5 persen masuk kas negara (PAD). Kalau lahan sendiri milik pemkab maka utuh masuk ke kas daerah menjadi 10 persen.

Tentu saja pemkab dan pemkot juga harus membantu memfasilitasi mereka dengan menyediakan lahan, misalnya dalam masa kontrak 30-50 tahun, kemudahan perizinan, pembangunan infrastruktur jalan dari pelabuhan menuju lokasi, ketersediaan energi/listrik, jaminan keamanan dan sebagainya. Dengan jaminan itulah kita berharap investor mau masuk ke Nias.

Bagi investor hanya ada 3 poin penting untuk melakukan investasi, yakni (1) mereka yakin  untung; (2) mereka yakin investasinya aman, baik dari sisi regulasi maupun sosial; (3) Mereka yakin Nyaman.

Tahapan 

Melakukan kajian ilmiah, studi kelayakan, uji lab tanah dan air yang sesuai untuk budidaya udang, perilaku sosial masyarakat setempat, kalau diperlukan sampai kepada amdal sebagai kriteria untuk menentukan kawasan terpadu untuk budidaya udang.

Melakukan studi banding ke berapa daerah di Indonesia yang sudah sukses berbudidaya udang dan sekaligus menimba ilmu untuk budidaya udang.

Berbicara soal udang dan kerapu dari sisi pemasaran memang sangat gampang dan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi, tetapi sebaliknya dari sisi budidayanya sangat membutuhkan banyak investasi dan sangat rentan terhadap penyakit dan juga faktor lingkungan tambak, baik perubahan suhu, cuaca, iklim dan sebagainya.

Budidaya kerapu membutuhkan waktu 1 tahun baru bisa panen dan budidaya udang membutuhkan waktu 2-4 bulan sudah bisa panen. Jadi siklus hidup udang lebih pendek dibandingkan dengan kerapu.

Ada beberapa cara budidaya udang

1). Secara tradisional dgn infrastruktur kolam yang sederhana, teknologi sederhana, pemberian pakan yang sederhana, modal yang sederhana, tebarannya juga sederhana jadi serba sederhana termasuk juga hasil panennya sederhana.

2). Semiintensif, perpaduan tradisional dan intensif.

3). Secara intensif/super intensif. Menggunakan teknologi budidaya yang baik, infrastruktur kolam yang baik, membutuhkan sumber energi yang tinggi, pemberian pakan yang baik, tebarannya tinggi dan diharapkan juga panennya jauh lebih banyak.

Melihat keterbatasan energi/PLN pd saat ini di Kepulauan Nias maka sistem budidaya yang bisa diterapkan, yaitu hanya secara tradisional atau paling semiintensif, dengan melibatkan kelompok tani sebagai pelakunya, kalau investor (swasta) lebih cenderung hanya tertarik pada intensif atau superintensif.

Keuntungan yang akan didapatkan ke depan antara lain terbuka lapangan pekerjaan, penghasilan masyarakat meningkat, PAD meningkat dan berbagai multiplier effect economic lainnya.