TELUKDALAM, KABAR NIAS — Gebrakan yang dilakukan Bupati Nias Selatan Hilarius Duha di awal pemerintahannya untuk tidak memberi celah bagi penyalahgunaan APBD mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan netizen di media sosial. Masyarakat meminta Hilarius Duha-Sozanolo Ndruru untuk segera membersihkan Nias Selatan dari praktik korupsi dan membangun sistem yang transparan untuk mencegah terjadi korupsi dalam jajaran pemerintahan.
Harapan masyarakat ini terkuak lewat komentar yang disampaikan lewat media sosial, utamanya di Facebook, merespons ketegasan Hilarius—yang akrab dipanggil HD—untuk mengaudit semua program SKPD dalam penggunaan APBD selama ini, termasuk secara tegas untuk tidak serta-merta membayarkan utang Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kepada Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan sebesar Rp 23 miliar sebelum dilakukan audit menyeluruh.
Elly, seorang netizen, mengatakan, “Pola awal gebrakan bpk Hilarius duha sangat senang mendengarnya di Nias Selatan, minimal satu di antara 5 bupati/wali dpt memulai memimpin dgn hati dan bekerja sesuai aturan… kepulauan Nias rindu akan pemimpin yg jujur dan setia bagi rakyatnya.”
Sementara itu, Elisati Hulu dalam komentarnya mengatakan, “Sikap yang tepat dan bijaksana Pak Dr Hilarius Duha: ‘bahwa pemerintahannya tetap komitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat Nias Selatan, tetapi dengan catatan harus jelas aturan dan mekanisme pelaksanaannya.” semoga ortu dapat memahami sikap ini.
Herlina Gea menuliskan, “Kedepankan profesionalisme… membenahi dengan benar dan memperjelas agar tidak meninbulkan keruwetan baru…setuju untuk Pak Bupati Hilarius Duha”.
Seperti diketahui, HD dalam RDPU yang diselenggarakan di ruang sidang DPRD Nias Selatan, Jalan Saonigeho, Km 3.3, Telukdalam (17/5/2016), menegaskan sikap pemerintahannya dalam kasus mahasiswa Unpri.
“Yang jelas, untuk kerja sama dengan Unpri ini, BPK sedang mengadakan audit. Kepada para orangtua mahasiswa, kami minta untuk bersabar dan sebisa mungkin mencari cara agar anak-anak kita tetap kuliah dengan menalangi sementara. Sekali lagi jika uang seratus jutaan mungkin bisa langsung selesai masalahnya. Jadi, mohon maklum,” ujar Bupati Nias Selatan Hilarius Duha. (Baca: Ini Sikap Pemkab Nias Selatan Terkait Kasus Mahasiswa Unpri)
Dalam beberapa hari terakhir ini, HD turun langsung ke lapangan untuk mencari informasi terkait kondisi program pembangunan. Selain itu, HD juga menegaskan bahwa semua program SKPD di Nias Selatan selama ini akan diaudit oleh BPK. Komitmen HD ini sesuai dengan janji saat kampanyenya bersama Sozanolo Ndruru yang tertuang dalam Siwa Sanuwu Sihönö, yakni membangun kultur pemerintahan yang bersih dari korupsi. (Baca: Hilarius Duha: Penggunaan Keuangan Daerah Selama Ini Harus Diaudit)
“Soal ini tidak ada tawar-menawar lagi. Semua SKPD harus siap diaudit biar masyarakat mengetahui secara terang benderang, bagaimana pengelolaan keuangan daerah Nias Selatan selama ini. Sekali lagi, jika ada temuan penyalahgunaan, agar penegak hukum langsung memproses sesuai aturan yang ada. Siapa pun yang terlibat, segera diproses,” kata HD tegas.
Akun Sozifao Hia dalam respons Facebooknya mengapresiasi langkah HD ini. “Mari kita apresiasi kebijakan Bupati Nias Selatan Pak Dr. Hilarius Duha, karena Pimpinan SKPD itu tangan kanan Bupati yang menjalankan pembangunan yg mensejahterakan masyarakat. Bupati bertanggung jawab kepada masyarakat dan bukan pada SKPD.”
Meskipun banyak apresiasi, komentar bernada skeptis juga dilontarkan beberapa netizen. Akun Martinuswau, misalnya, meminta masyarakat untuk tidak senang dulu. “Kita jangan senang dulu ucapannya drs.hilarius duha kita lihat jangan hanya omongan doang,krn buktinyata kita tunggu.” [knc01r]