TELUKDALAM, KABAR NIAS — Hak-hak yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintah daerah tak kunjung mereka terima, pegawai negeri sipil, perangkat desa, didukung mahasiswa, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Nias Selatan melakukan aksi damai dengan turun ke jalan, Rabu (17/2/2016) pukul 08.00, di Telukdalam, Nias Selatan.
Para pendemo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nias Selatan, yaitu PNS fungsional/struktural, Pospera, GMNI Kabupaten Nias Selatan, PA Fordem, dan Aparat Desa, ini, menuntut Pemerintah Kabupaten Nias Selatan segera membayarkan semua hak mereka yang belum dibayarkan.
“Rabu besok kami akan turun ke jalan, titik kumpulnya di Hall Defnas, berjalan kaki menuju Simpang Lima menuju Kantor DPRD Nias Selatan, dan berakhir di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Nias Selatan. Kami mengundang semua masyarakat, terutama PNS, yang merasa hak-haknya belum dibayarkan silakan bergabung, kita suarakan aspirasi kita,” ujar Ricardo Loi, Ketua DPC GMNI Nias Selatan.
Dalam pernyataan sikap yang diterima Kabar Nias, Selasa, Aliansi Masyarakat Nias Selatan meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas DP2KAD untuk merealisasikan dana sertifikasi guru semester II, Juli-Desember 2015, Rp 9,5 miliar. Gaji PNS bulan Januari-Februari 2016; Gaji tutor guru PAUD Rp 676.200.200; TPP Rp 2,7 miliar; Dana anggaran prajabatan Calon PNS Kategori 2 Kabupaten Nias. (Baca: Ikut Prajabatan, CPNS Nias Selatan Bayar Rp 3.500.000)
Tagih Janji
Aliansi Masyarakat Nias juga mempertanyakan realisasi dari hasil kesepakatan yang diambil saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DP2KAD dan Dinas Pendidikan Nias Selatan, 27 Januari 2016.
“Tunjangan kesejahteraan guru mulai 2011 hingga 2016 Rp 150.000 per bulan belum dibayarkan. Bantuan Daerah Bawah (BDB) untuk guru mulai 2012 sebesar Rp 60.000 per bulan belum dibayarkan sama sekali. Pakaian dinas PNS khusus guru (2011-2015) tidak pernah diberikan; Dana pelaksanaan Ujian Nasional juga belum dibayarkan.”
Dalam aksi demo ini, aparat desa di Nias Selatan juga menuntut Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPDK) 2012 yang baru sebagian cair dan dana DPDK 2013-2014 yang sama sekali belum dicairkan. Mereka juga menuntut agar Dana Desa yang belum dibayarkan segera dicairkan, termasuk Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Nias Selatan yang sama sekali tidak diterimakan kepada aparat desa.
Untuk menjaga keamanan jalannya demo, Aliansi Masyarakat Nias Selatan telah melaporkan kegiatan demo ini kepada Kepolisian Resor Nias Selatan. Diperkirakan jumlah massa mencapai 1.000 orang lebih. [knc05w]
