ONOLIMBU, KAMIS — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nias Barat baru bisa dibahas pada awal Januari 2016. Pasalnya, dokumen dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dikembalikan DPRD karena belum disinkronkan antara pengeluaran dan dana yang tersedia.

“Kami sudah mengembalikan dokumen RAPBD yang diserahkan ke DPRD sebelumnya karena belum disinkronkan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan TPAD. Masak Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dibuat defisit Rp 171 miliar dari sumber pendapatan. Ini artinya terlalu banyak kegiatan yang diajukan. Seharusnya kegiatan 2016 disesuaikan dengan dana APBD yang tersedia,” ujar Ketua DPRD Nias Barat Nitema Gulö kepada Kabar Nias, Kamis (31/12/2015).

Menurut Nitema, pihaknya telah memberikan waktu kepada TPAD hingga 5 Januari. “Pembahasannya berarti baru bisa dilakukan setelah 5 Januari itu,” katanya.

Jumlah APBD 2016 Nias Barat, menurut Nitema, sekitar Rp 557 miliar. Namun, dari dokumen yang diserahkan kepada DPRD pengeluaran mencapai Rp 728 miliar. “Ini kan lebih besar pasak daripada tiang. RAPBD itu boleh defisit,” katanya.

Nitema meminta SKPD dan TPAD bekerja cepat serta kompak agar apa yang diserahkan kepada DPRD adalah data yang valid dan bisa langsung dibahas di DPRD. Semestinya, kata Nitema, jika ada koordinasi yang baik antara Bappeda dan TPAD, pembahasan RAPBD 2016 tidak jatuh di awal tahun. “Harusnya sudah selesai pembahasan di ujung tahun 2015 ini dan ketuk palu pada 31 Desember 2015,” katanya.

Dijelaskan Nitema, akibat keterlambatan pengesahan APBD 2016 ini, pembayaran gaji dan tunjangan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat akan ditunda selama enam bulan. Hal itu sesuai dengan Pasal 311 Ayat 2 dan Pasal 312 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. [knc01r]