Oleh Marlan Ifantri Lase
Saya sudah menonton rekaman video pidato bapak Marinus Gea pada saat kampanye di Kecamatan Idanögawo. Saya harus jujur sebagai sebagai pemuda Nias, saya kagum dan menghormati pengalaman beliau di kancah politik nasional. Akan tetapi, sebagai masyakarat Nias dan sebagai ilmuwan politik, saya juga menyayangkan isi pidato beliau pada saat kampanye politik di Kecamatan Idanögawo karena, menurut saya, ada beberapa poin yang tidak tepat dalam isi pidatonya dan jika tidak direvisi akan membuat salah paham masyarakat Nias dan membuat pendidikan politik kita tidak pernah beranjak maju.
Pertama, mengenai argumentasi beliau tentang jika kepala daerah pemenang bukan berasal dari partai yang berkuasa di DPRD, pemerintah anggaran dapat darimana dan kontraktor dapat proyek darimana. Seakan-akan mengatakan pemerintah daerah sulit mendapatkan anggaran.
Itu pernyataan yang tidak benar. Anggaran pemda itu sebenarnya berasal dari pemerintah pusat dan pendapatan daerah. Sementara pengeloalaan keuangan daerah itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kalau untuk persetujuannya merupakan kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD bukan keputusan DPRD sepihak apalagi kalau sampai ada pandangan itu haknya partai politik yang berkuasa di DPRD. Itu salah. Sangat salah.
Saya perlu sampaikan juga dan masyarakat Nias pasti sudah paham ini bahwa siapa pun dia ketika duduk di DPRD dia bukan lagi wakil partai politik, tetapi wakil masyarakat Nias, wakil rakyat. Ingat, wakil rakyat! Saya percaya bapak Marinus sebagai anggota DPR juga sudah paham ini, bahkan mungkin lebih paham daripada saya. Semestinya.
Kedua, argumentasi beliau tentang pemimpin Nias harus putra daerah mestinya tidak perlulah muncul dalam kampanye politik karena sudah tidak berlaku lagi. Itu merendahkan demokrasi kita. Itu namanya politik identitas dan sangat tidak sehat untuk kemajuan pendidikan politik bagi masyarakat Nias. Sikap politik Marinus itu sama saja menutup kesempatan kepada masyarakat yang kebetulan bukan suku Nias atau lainnya, tetapi dia lahir maupun besar di Pulau Nias dan punya kemampuan membangun Nias. Itu kan tidak benar.
Semestinya Marinus Gea, sebagai tokoh politik masyarakat Nias, walaupun sebenarnya beliau menjadi DPR dari dapil Provinsi Banten bukan wakil masyarakat Nias, ketika kembali ke Pulau Nias dalam situasi tensi politik yang tinggi seperti saat ini (pilkada), beliau semestinya menjadi tokoh masyarakat yang menenangkan situasi, menyampaikan pentingnya masyarakat memberikan hak suara dan terutama mengimbau tetap jaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Kalau di tingkat nasional bahasanya beliau itu mengambil posisi sebagai negarawan.
Akan tetapi, sangat disayangkan, beliau malah terjebak arus politik dan terlibat langsung di lapangan, ditambah lagi berpidato tanpa mematuhi protokol kesehatan, yakni tidak menggunakan masker dan membuat argumentasi yang tidak mencerahkan masyarakat Nias.
Marlan Ifantri Lase
Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia
