LAHÖMI, KABAR NIAS – Pengerjaan proyek pembangunan pengganti Jembatan Saonö, Lahömi, yang berada di Desa Tigaserangkai, Kecamatan Lahömi, Kabupaten Nias Barat, terkesan asal jadi. Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan aparat hukum mengusut potensi adanya indikasi kerugian negara atas proyek itu. Sementara ada perbedaan pandangan antara pihak Dinas Pekerjaan Umum dan rekanan terkait proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat ini.

Pembangunan jembatan ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2017 senilai Rp 2.955.399.000 dikerjakan PT Tombang dengan Konsultan Perencanaan CV Billindo Engineering Consultant dan Konsultan Pengawas CV Manuggal Ria Merta Dev. Consultant. Jembatan ini berjarak sekitar 3 kilometer dari kantor Bupati Nias Barat, menghubungkan jalan dari Kecamatan Lahömi dengan Kecamatan Sirombu yang juga akses jalan dari Nias Barat menuju Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, pantauan di lokasi, Rabu (7/3/2018), jembatan darurat juga terlihat putus dan hanya dilengkapi dengan beberapa batang pohon kelapa yang dipasang seadanya. Pengguna perlu ekstra hati-hati, terutama pengguna kendaraan roda dua dan roda empat. Ironinya, belum ada pihak yang bertanggung jawab memperbaiki jembatan darurat tersebut.

Pengerjaan fisik bangunan pengganti jembatan yang telah selesai dilakukan kontraktor/rekanan hanya abutmen di dua ujung jembatan. Belum ada pengisian atau penimbunan. Adapun abutmen lama belum dihancurkan. Abutment adalah bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung pilar–pilar jembatan, yang berfungsi sebagai pemikul seluruh beban hidup (angin, kendaraan) serta beban mati (beban gelagar) pada jembatan.

Pada saat berada di lokasi proyek pembangunan, Kabarnias.com mencoba mengonfirmasi terkait lanjutan pengerjaan proyek pembangunan pengganti Jembatan Saonö juga perbaikan jembatan darurat kepada salah seorang pelaksana kegiatan melalui telepon selulernya. Ia mengungkapkan, pembangunan Jembatan Saonö sudah selesai mereka kerjakan. Persoalan perbaikan jembatan darurat tersebut bukan lagi tanggung jawab mereka.

“Pelaksanaan tahap dasar pembangunan pengganti Jembatan Saonö, Lahömi, itu sudah selesai kami kerjakan. Menyangkut pembangunan lanjutan, yang tahu adalah Dinas PU Kabupaten Nias Barat. Soal pemeliharaan jembatan darurat bukan kewenangan kami lagi, silakan tanyakan langsung ke Dinas PU,” ujarnya.

Tanggung Jawab Rekanan

Di tempat berbeda, Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Nias Barat Eliyunus Waruwu mengatakan, proyek pembangunan penganti Jembatan Saonö, Lahomi, untuk tahapan I sudah selesai dan akan dilanjutkan tahapan II, yakni penyelesaian pembangunan.

“Sesuai dengan perencanaan bahwa pembangunan pengganti Jembatan Saonö, Lahömi, itu dikerjakan bertahap. Untuk tahapan pertama telah selesai dikerjakan oleh kontraktor/rekanan. Untuk tahap pertama itu, pagu anggarannya senilai Rp 2.955.399.000 dan untuk tahap kedua, tahun 2018 ini, anggarannya senilai 1.463.710.000. Sementara menyangkut pemeliharaan atau perbaikan jembatan darurat tersebut masih tanggung jawab PT Tombang (rekanan),” ujarnya.

Saat dimintai tanggapannya terkait pernyataan rekanan bahwa pemeliharaan jembatan darurat bukan lagi kewenangan mereka, Eliyunus mengatakan, “Kamilah yang akan bicarakan itu bersama dengan rekanan. Kami kan sudah memberikan andendum kepada mereka dan (jika tidak diindahkan) wajib kami denda. Kemudian menyangkut apakah sudah di-PHO-kan, yang lebih tahu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konstruksi Bina Marga Arwadi AJ Gulö,” ungkapnya.

Indikasi Kerugian Negara

Salah seorang warga Lahömi, Nias Barat, yang meminta namanya tidak dituliskan, mengungkapkan, proyek pembangunan Jembatan Saonö, Lahömi, sepertinya ada kolaborasi para pihak.

“Kalau kami perhatikan, pelaksanaan pembangunan jembatan ini sepertinya kurang pengawasan dinas terkait. Terkesan rekanan dan Dinas PU Kabupaten Nias Barat bermain mata. Lagian apakah tidak aneh pagu anggaran pembangunannya besar sekali sampai miliaran rupiah, sementara kegiatan fisik yang sudah terlaksana hanya segitu saja. Saya bang, masyarakat biasa yang belum sekolah dan tidak tahu hitung-menghitung itu, tetapi dengan melihat fisik pekerjaan hanya segitu volumenya uang tersebut dikemanakan. Kami mohon aparat mengusut indikasi adanya KKN,” ujarnya.

Ia meminta Bupati Nias Barat dan LSM/Pers serta Aparat Penegak Hukum mengusut indikasi kerugian negara dalam proyek pembangunan jembatan tersebut. “Kita berharap, Bupati Nias Barat dapat memperhatikan kelanjutan pembangunan Jembatan Saonö, Lahömi, ini jika pengerjaannya tidak cepat dan tertunda-tunda pasti perekonomian masyarakat sekitar lumpuh. Anak-anak sekolah juga terganggu ditambah lagi kondisi jembatan darurat tidak layak dilewati. Ini berpotensi memakan korban jiwa,” ujarnya.

Lanjutnya, juga kepada para LSM/Pers dan Penegak Hukum untuk bertindak cepat melakukan mengusutan dugaan indikasi kerugian Negara dalam Proyek pembangunan Jembatan Saonö ini”, ungkapnya. [knc07w]