Oleh Fotarisman Zaluchu

Lima tahun yang lalu, kita optimistis terhadap kepemimpinan yang merupakan hasil dari Pilkada langsung yang untuk pertama kalinya berlangsung di seluruh wilayah pasca pemekaran di Pulau Nias. Saat itu, lima Kepala Daerah dan Wakil-nya terpilih. Semangat untuk melihat Nias Baru yang lebih baik kala itu begitu kental terasa. Apalagi karena menyaksikan sosok-sosok yang semuanya saat itu relatif baru.

Di Nias Utara, hadir saat itu Bupati Edward Zega yang merupakan sosok birokrat dari Sumut. Di Nias Barat, hadir AA Gulo, birokrat berpengalaman di Nias. Di Nias, muncul sosok pengusaha Jakarta, Sochiatulo Laoli. Di Nias Selatan, muncul politisi muda DPR Idealisman Dachi. Dan di Kota Gunungsitoli, muncul nama Martinus Lase, birokrat karir yang juga dari Provinsi Sumut. Nama-nama besar mereka disokong oleh pasangannya masing-masing menyiratkan harapan besar setelah Pulau Nias dimekarkan. Publik, termasuk generasi muda seperti saya saat itu, mendukung dan merasa optimis bahwa Nias dibawah kerjasama mereka yang memiliki latar belakang berbeda-beda: tiga birokrat, satu politisi dan satu pengusaha, akan membuka Nias dari ketertinggalan dan kemiskinan yang betah berlama-lama di Nias. Bagi saya kala itu, sosok-sosok mereka adalah para pendekar dengan kekuatan “maut” jika bersatu padu.

Sayangnya, sosok baru bukan berarti akan melakukan perubahan baru. Sayup-sayup, segera saja terdengar aroma yang begitu kita benci sejak lama: KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kedengaran pada kita bagaimana di bawah kepemimpinan sosok-sosok yang pada awalnya disambut begitu luar biasa tersebut, KKN mulai bermunculan. “Warisan KKN” yang pernah begitu kental di Nias, justru dilestarikan tanpa tedeng aling-aling.

Tak usah kita bahasakan lagi bagaimana praktik KKN itu dilakukan. Para penguasa baru di Pulau Nias tersebut perlahan-lahan mulai mengangkat kerabat dekatnya menjadi pejabat. Ada yang caranya halus, ada yang main kasar. Mereka lama-lama menerobos batas, bukan saja melanggar aturan tetapi menyingkirkan mereka yang tidak setuju. Praktik subur KKN kemudian memunculkan bau uang di dalam pemerintahan di Pulau Nias. Muncul raja-raja kecil para kerabat dan atau tim sukses dimana mereka bertindak sebagai debt collector, yang menyalurkan uang-uang hasil bancakan ke atas.

Alih-alih merendahkan diri, para Kepala Daerah tersebut sebagian besar malah melembagakan tradisi pimpinan sebagai “kafalo”. Dengan model demikian, maka mereka membangun batas antara mereka yang ditinggikan dengan sato yang tak punya apa-apa. Amat jarang kita dengar para Kepala Daerah tersebut memasuki ranah rakyat: lafo, laza, atau omo niha sato, kecuali akhir tahun lalu ketika kampanye Pilkada berlangsung. Rakyat terasa begitu jauh, meski sekali-sekali didekati, karena para kalafo tersebut terlalu sibuk.

Maka lama-lama, kepemimpinan para Kepala Daerah tersebut hampir-hampir tanpa kontrol. Tak ada lagi keinginan untuk mendengarkan masyarakat. Sesuka hati dilakukan sesuai dengan keinginan hatinya. Pejabat bongkar pasang, sesuai dengan vested interested.

Bukannya bertanggung-jawab untuk menjunjung tinggi dimana bumi dipijak, beberapa diantara mereka malah lebih sibuk di luar daerah. Nias dibiarkan berjalan apa adanya, mirip auto pilot. Para nelayan sibuk dengan kesibukannya, petani dengan kesibukannya, pedagang dengan kesibukannya. Tak ada pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan SDM manusia Nias secara signifikan upaya supaya “harga diri” masyarakat Nias meningkat. Yang kita dengar masalah berputar-putar di situ saja dan solusi masalah berputar-putar di lingkaran dalam kroni para pejabat.

KKN hadir semakin nyata ketika kita dengar-dengar banyak proyek APBD kemudian disalurkan melalui cara-cara yang tidak sehat. Para pengusaha memainkan jalan belakang dengan cara yang mirip-mirip di masa lalu, yaitu bermain mata dengan para pejabat pilihan para Kepala Daerah. Maka alih-alih berkualitas, proyek pembangunan hampir-hampir tidak ada yang menghela roda kehidupan masyarakat. Di media sosial kita lihat foto-foto kiriman masyarakat proyek yang seharusnya untuk masyarakat, berakhir sia-sia.

Aksi main mata proyek ini semakin melembagakan KKN karena kini elemen anggota DPRD pun main-main proyek. Dengar-dengar semua anggaran ada titipannya. Para Kepala Daerah membangun lingkaran KKN yang semakin meluas dan semakin meninggalkan tanggung-jawabnya yang sebenarnya. Uang rakyat seolah uang pribadi dan bisa digunakan sesuka hati.

Kini

Begitulah refleksi kita atas bagaimana kepemimpinan lima tahun belakangan ini di Nias. Kini Nias masih seperti lima tahun yang lalu. Kemiskinan dan ketertinggalan semakin membuat Nias tetap tertinggal di belakang, dibandingkan dengan Kabupaten lain. Ada daerah yang bahkan jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain yang sama-sama dimekarkan. Patut kita duga, persoalan KKN inilah penyebabnya.

Kini para pemimpin baru telah terpilih (!). Bulan depan mungkin mereka akan dilantik. Yang telah terpilih, dengar-dengar mulai menyusun “kabinetnya”. Dan dengar-dengar juga, kerabat-kerabat dan tim sukses mulai menagih posisi yang mungkin telah ditawarkan sebelumnya.

Kalau sudah begini, alamat lebih parahlah kondisinya. Bahkan sangat memalukan, karena pengaturan jabatan apalagi yang melibatkan ASN, ada aturannya. Tak boleh main terabas begitu saja. Kalau lima tahun yang lalu, aksi dukung mendukung kandidat ini hampir-hampir tanpa konsesi. Palingan beberapa di awal, tetapi kemudian KKN terjadi di tengah-tengah. Tetapi dengan metode bagi-bagi gurakha di awal ini, sebagaimana kita dengar-dengar tadi, itu sama saja dengan memulai membangun pemerintahan dengan KKN. Maka bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika para Kepala Daerah ini bekerja. Aromanya akan semakin kental dengan KKN.

Inilah  yang harus dikawal oleh seluruh elemen masyarakat Nias. KKN menyebabkan kerugian yang amat besar kepada masyarakat Nias. Alih-alih mendapatkan manfaat dari kepemimpinan yang sebagian besar baru ini, masyarakat Nias justru akan diisap. KKN yang dipraktikkan akan menjadi benalu yang terus menerus berada di tengah masyarakat, membuang potensi untuk maju menjadi keuntungan bagi sekelompok orang saja.

KKN yang masih terus dilembagakan akan membawa Nias terjerembab semakin dalam di ketertinggalannya. KKN hanya akan melemahkan kompetisi, sehingga menyingkirkan orang-orang terbaik yang bisa diandalkan untuk membangun Nias. KKN yang dihadirkan terus menerus hanya akan menguntungkan para petinggi, dan membuat Nias bukan lagi milik bersama.

Kita memberikan peringatan keras kepada para Kepala Daerah terpilih ini. Jangan bermain-main dengan jabatannya. Mereka dipilih oleh masyarakat dan karena itu harus bertanggung-jawab kepada masyarakat. Mereka diangkat untuk menjadi Kepala Daerah bukan supaya istri, anak, kerabat dan lingkarannya juga menjadi Kepala Daerah. Maka janganlah melakukan KKN. Lima tahun itu singkat. Isilah dengan kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat Nias, bukan yang bermanfaat kepada kantong pribadi. Jika masih KKN, mungkin tak harus menunggu lima tahun untuk dihukum oleh masyarakat.

Berita Terkait

Trans-Nias untuk Nias Raya Oleh R. Sarumaha Pada akhir tahun 2015 yang lalu, tepat 26 Desember 2015, melalui situs berita Kabar Nias saya membaca sebuah tulisan berjudul Memb...
Membangun Nias seperti Sebuah Negara Oleh Etis Nehe Pada Jumat (20/12/2013) siang, aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, begitu riuh. Dalam Seminar Senat Gu...
Kepala Daerah Sebaiknya Wariskan Kebaikan Menjadi kepala daerah adalah kesempatan yang baik untuk meninggalkan kenangan bagi masyarakat dengan mewariskan kebaikan, baik berupa peraturan-peratu...
Program Kerja Harus Realistis Oleh Apolonius Lase & Doni Kristian Dachi Pemimpin baru pemerintahan daerah di Pulau Nias pada 2016-2021 akan diperhadapkan pada tantangan bera...
Membangun Pulau Nias dengan Konsep “Nias Raya” Oleh Apolonius Lase Kita menunggu putusan Mahkamah Konsitusi yang akan mengadili sengketa yang dilaporkan oleh empat pasangan dari empat daerah di ...