JURNALISME WARGA

Bayangan SARA dan Politisasi dalam Kasus Yanto-Mawar

JURNALISME WARGA

13
8238

JW-iconOleh Happy Suryani Harefa
Lokasi Gunungsitoli


Minggu lalu, tepatnya 15 Oktober 2015, kita dikejutkan dengan berita amuk massa di toko seluler milik Yanto alias Kadali di Jalan Diponegoro, Kota Gunungsitoli. Pada awalnya ada tudingan bahwa pemilik toko (keturunan Tionghoa) telah bertindak diskriminasi SARA terhadap pegawainya bernama Mawar (suku Nias). Oleh pemilik toko, Mawar dituduh telah mencuri sebesar Rp 136.000 dan oleh karena itu Mawar dihukum dengan cara disuruh berdiri di atas kursi di pinggir jalan di depan toko, dengan tulisan menempel di badannya, yang menurut masyarakat berbunyi “saya orang Nias pencuri, nama saya: Mawar”.

Berselang beberapa jam sejak kejadian tersebut kita membaca berita klarifikasi di media dari beberapa pemangku kepentingan, termasuk dari unsur kepolisian dan pimpinan organisasi keagamaan bahwa tidak ada tulisan “Nias” dalam tulisan yang menempel di badan Mawar. Tulisan yang benar adalah “saya pencuri, nama saya Mawar”.

Meskipun demikian, mereka mengatakan bahwa proses hukum terhadap kasus Yanto tersebut tetap berlangsung atas kemungkinan adanya unsur penghinaan terhadap Mawar oleh Yanto.

Pada hari berikutnya, Bapak Wali Kota melalui akun facebooknya, Martinus Lase, juga menyampaikan klarifikasi yang sama, dengan menyertakan hasil-hasil kesepakatan rapat Forkopimda, yang dilaksanakan di ruang rapat Polres Nias pada 15 Oktober 2015.

Beberapa petikan di antara kesepakatan itu antara lain: bahwa tidak ada kata “Nias” dalam tulisan yang ditempelkan di badan Mawar. Bahwa Yanto merasa menyesal dan telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat melalui Forkopimda. Bahwa Forkopimda menolak tindakan anarkistis dan vandalisme dari masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri di toko Yanto. Pada akhir pesan Facebook itu, Wali Kota berharap agar seluruh masyarakat jangan terprovokasi dan dapat menenangkan diri serta berdoa kepada Tuhan supaya memberikan yang terbaik terhadap situasi dan kondisi di Nias.

Sampai di sini, tindakan yang diambil oleh Wali Kota Gunungsitoli sudah sangat baik dan seharusnya lebih lanjut memberikan kesempatan dan dukungan kepada penegak hukum untuk melanjutkan proses kasus Yanto-Mawar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, ternyata tidak berhenti sampai di sini, pada hari berikutnya Wali Kota Gunungsitoli melalui akun Facebooknya memberikan informasi bahwa beliau telah mengadakan rapat di ruangannnya bersama sejumlah elemen masyarakat, di mana salah satu petikan kesimpulan dari rapat tersebut adalah akan melakukan tindakan hukum adat Nias yang mana kejadian ini telah mendapatkan respons dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk masyarakat Nias di perantauan.

Di sini sudah mulai terlihat kejanggalan, untuk pertama kalinya keputusan pemberian hukum adat kepada seseorang dilakukan di kantor Wali Kota. Hukum adat seharusnya memiliki wilayahnya sendiri, di luar campur tangan pemerintah.

Penilaian kami, hal ini bisa memberikan beberapa kesan buruk terhadap adat budaya Nias.  Hukum adat Nias tidak berwibawa dan bercokol di bawah kekuasaan pemerintah, adat Nias sedang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengambil keuntungan dalam kasus Yanto-Mawar. Para tokoh adat Nias sepertinya tidak memiliki kepercayaan diri atau memaksakan diri memberikan hukuman kepada Yanto.

Hal ini semakin terlihat jelas dalam Surat Undangan pemberian hukuman kepada Yanto yang dibagikan Wali Kota melalui akun Facebooknya. Di dalam Surat Undangan dengan kop Lembaga Budaya Nias (LBN) Kota Gunungsitoli tersebut terdapat tanda tangan dan stempel Wali Kota Gunungsitoli.

Dalam keterangan medianya di Rri.co.id, Benyamin Harefa, Ketua LBN Kota Gunungsitoli, mengatakan bahwa tindakan hukum adat ini dilakukan kepada siapa pun yang dinilai telah melakukan pelecehan atau penghinaan kepada perempuan Nias. Selain itu, tindakan hukum adat juga diambil untuk meredam kemarahan warga yang mengiginkan masalah ini diselesaikan menurut hukum adat Nias.

Selanjutnya, menurut Benyamin, penyelesaian dengan cara hukum adat akan menjadi awal untuk mulai menegakkan dan menerapkan hukum adat kepada masyarakat Nias secara merata.

Pada akhirnya hukum adat tersebut dilaksanakan pada hari Senin 20 Oktober 2015 dan tampaknya menjadi hukuman adat pertama dalam sejarah yang dilakukan di halaman Wali Kota Gunungsitoli.

Menurut berita di Kabarnias.com, Yanto membayar hukuman adat sebesar Rp 22.500.000. Selain itu, Yanto memiliki pengeluaran lainnya, yaitu memberikan makan sekitar 500 orang yang hadir, menyediakan kepala babi (simbi) sebanyak 15 talam, tenda sebanyak 19 unit dan pengeluaran besar kecil lainnya yang hanya diketahui oleh Yanto seorang.

Setelah menjalani hukuman adat ini, Yanto masih harus melanjutkan proses hukum positif, yang kita belum tahu seperti apa hasilnya nanti.

Kronologis peristiwa tersebut terlihat normal di mata sebagian besar masyarakat. Namun, sesungguhnya memiliki banyak hal untuk dikritisi dan dipertanyakan, baik dari sisi budaya, dari sisi penegakan hukum, dari sisi perlindungan perempuan, sisi politik maupun sisi potensi konflik SARA.

Dari sisi budaya, Mawar yang disuruh berdiri di pinggir jalan dengan label pencuri oleh majikannya dibela oleh pemerintah melalui LBN, dengan menghukum Yanto menurut “hukum adat Nias”. LBN bersama pemerintah menganggap Yanto melanggar budaya Nias karena melakukan penghinaan kepada perempuan Nias.

Ada beberapa kejanggalan di sini. Pertama, atas dasar adat Nias yang mana kesimpulan bahwa Yanto melanggar budaya Nias? Hal ini terlalu abu-abu untuk dipaksakan sebagai pelanggaran adat Nias. Pelanggaran yang dilakukan Yanto lebih tepat sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bisa diproses melalui hukum positif di Indonesia jika Mawar merasa terhina.

Kedua, Siapakah LBN? Benarkah LBN adalah representasi adat Nias? Apakah seluruh tokoh adat Nias telah bersepakat memberikan mandat kepada LBN untuk mengenakan hukuman adat kepada Yanto? Nilai hukuman adat ini sangat fantasis untuk sebuah kasus yang tergolong abu-abu dan bersifat “baru” seperti ini dalam ranah adat/budaya di Nias.

Rekam jejak LBN kemudian dipertanyakan dalam menyelesaikan kasus-kasus adat di Nias selama ini. Hal ini sangat ironis sekali karena ternyata dalam pernyataannya di media, Bapak Benyamin Harefa menyampaikan bahwa ini akan menjadi “awal” penegakan dan penerapan hukum adat kepada masyarakat Nias secara merata. Artinya Yanto dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah melalui LBN, yang sebelumnya tidak punya pengalaman dalam menegakan hukum adat Nias.

Sisi perlindungan perempuan. Salah satu alasan yang dipakai menghukum Yanto adalah alasan perlindungan perempuan. Tentu kita memberikan apresiasi bahwa pemerintah dan Forkopimda melalui LBN bersikap responsif terhadap isu perlindungan perempuan. Namun, sangat disayangkan respons luar biasa terhadap perlindungan perempuan baru terjadi saat ini, pada kasus seperti ini. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan sebelum ini, yang dalam budaya Nias mana pun pasti dengan mudah digolongkan sebagai pelecehan atau penghinaan terhadap perempuan, misalnya pemerkosaan, pemukulan, pelecehan seksual, video-video para pejabat, tetapi sayang sekali pelakunya tidak pernah dihukum secara adat di halaman Wali Kota Gunungsitoli. Di mana LBN dan pemerintah selama ini?

Kampanye

Sisi politik. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kasus Yanto-Mawar terjadi pada bulan di mana suhu politik sedang hangat-hangatnya menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2015. Respons yang berlebihan dari Wali Kota Gunungsitoli (yang notabene kembali mencalonkan diri) terhadap kasus ini dapat dinilai sebagai sebuah cara merebut simpatik masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan lembaga yang bernama LBN.

Hal ini dapat terlihat dengan beredarnya beberapa foto bersama di Facebook dari acara hukum adat tersebut di mana wali kota dan orang-orang di sebelahnya mengangkat jari jempol. Artinya ada pemanfaatan isu dan kasus untuk kepentingan politik.

Sisi potensi konflik SARA. Amuk massa di toko Yanto pada 15 Oktober 2015 merupakan wujud solidaritas kesukuan Nias, di mana massa merasa dirinya sebagai keluarga Mawar karena sama-sama bermarga Nias, dan Yanto tidak dilihat sebagai bagian dari keluarga tetapi sebagai orang luar, sebagai pendatang.

Solidaritas ini bersifat alamiah yang dimiliki oleh manusia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, solidaritas ini dapat dengan mudah berkembang menjadi konflik SARA.

Masih belum hilang dari ingatan, kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil sesaat sebelum terjadinya kasus Yanto-Mawar, sesungguhnya kasus tersebut didorong oleh semangat serupa, semangat berpikir kedaerahan, semangat berpikir primordial.

Solidaritas kesukuan dan pikiran primordial mendorong masyarakat menjadi sangat reaktif terhadap kelalaian apa pun yang dilakukan oleh orang lain dari suku-agama-ras-golongan yang berbeda dengan mereka dan menutup mata terhadap kelalaian yang sama yang dilakukan oleh orang dalam kelompok mereka.

Hal ini terlihat jelas melalui respons sebagian besar masyarakat dalam kasus Yanto-Mawar, yang dapat kita lihat melalui pesan-pesan di media sosial, di mana masyarakat menghujat dan memaki Yanto dan mendorong pemerintah untuk memberikan hukuman yang berat kepada Yanto dan atau mengusirnya dari Pulau Nias. Reaksi ini tidak pernah terjadi dalam kasus-kasus sebelumnya yang dilakukan oleh suku Nias sendiri, kasus-kasus yang jauh lebih merendahkan martabat perempuan Nias.

Pulau Nias semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan tersebut, masyarakat terlihat semakin majemuk. Keanekaragaman etnis di Pulau Nias juga semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya pebisnis dari luar datang berinvestasi ke Nias. Adalah menjadi tantangan bagi pemerintah saat ini untuk memastikan Nias terjauhkan dari isu-isu konflik SARA.

Pemerintah harus peka terhadap kasus yang berbau SARA dan memberikan solusi yang tepat, solusi yang tidak menyuburkan arogansi kesukuan, solusi yang mengikis solidaritas kesukuan yang berlebihan, solusi yang mengedepankan hukum positif, solusi yang diharapkan akan menjadi fondasi yang kuat bagi keharmonisan hidup bersama di Pulau Nias di masa yang akan datang.

Pulau Nias adalah Indonesia mini. Langkah-langkah pemerintah pusat dalam mengurangi potensi konflik SARA di Indonesia seharusnya diadopsi atau bahkan diterapkan dengan lebih baik lagi oleh pemerintah daerah. Mengedepankan hukum positif. Apa yang dilakukan Pemkot terhadap kasus Yanto-Mawar belum mengarah pada solusi yang menggembirakan.

Pemkot Tak Percaya Polisi

Pemerintah justru mengedepankan hukum adat, dengan nilai hukuman fantastis yang barangkali menjadi hukuman adat terbesar yang pernah terjadi di Nias. Ketua LBN juga menyatakan bahwa pemberian hukum adat adalah dalam rangka meredam kemarahan masyarakat, di mana seharusnya masih banyak cara-cara bijak lainnya yang bisa dilakukan dalam rangka meredam kemarahan masyarakat pada saat itu.

Pemerintah seakan tidak percaya sepenuhnya kepada kemampuan Polres Nias melakukan pengamanan di wilayah Kota Gunungsitoli. Jelas alasan tersebut bukan mengikis bibit arogansi kesukuan yang sudah ada dalam kasus Yanto-Mawar, tetapi malah menyuburkannya.

Melalui tulisan ini semoga kita memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kasus Yanto-Mawar sehingga kita bisa menyumbangkan solusi yang lebih baik terhadap kasus “Yanto-Mawar” lainnya.

Pemerintah dan LBN seharusnya meluruskan kembali tindakan yang telah dilakukan kepada Yanto, karena pemberian hukuman yang sangat ambisius tersebut telah menciptakan persepsi yang buruk terhadap Nias, yang pasti akan memengaruhi pembangunan di Nias di masa yang akan datang.

Ada harapan besar dimana pulau Nias bisa menjadi pulau contoh bagi keharmonisan hidup bersama di Indonesia. Semoga harapan ini dapat kita wujudkan bersama di masa yang akan datang. [Penulis adalah warga Kota Gunungsitoli]


Anda ingin menulis Jurnalisme Warga? Klik disini • Penyangkalan Jurnalisme Warga

Berita Terkait

Sampaikan Permintaan Maaf, Yanto Tetap Diproses secara Hukum GUNUNGSITOLI, KABAR NIAS — Yanto alias Kadali yang memiliki nama asli Sugiyanto Kosasi menyampaikan rasa penyesalan dan meminta maaf atas tindakannya ...