JAKARTA, KABAR NIAS — Fokus pembangunan di lima daerah otonom di Kepulauan Nias masih berkutat di seputar infrastruktur, penataan kota, pembangunan sarana prasarana pemerintahan. Tantangan lain adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang serta anggaran yang tidak memadai. Kelima kepala daerah diimbau untuk saling berkoordinasi agar pembangunan yang dilakukan bisa disinkronkan dalam kerangka membangun Nias Raya, yakni Kepulauan Nias.

Demikian benang merah yang mencuat pada saat ekspose progres roda pemerintahan di kepulauan Nias oleh kepala daerah di Hotel Redtop, Jalan Pacenongan, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Setiap kepala daerah, kecuali Bupati Nias Sökhi’atulö Laoli yang tidak bisa hadir pada acara itu karena berhalangan, membeberkan secara singkat bagaimana progres pembangunan dari berbagai aspek yang mereka laksanakan setelah hampir 18 bulan memerintah kepada masyarakat kepulauan Nias yang berdomisili di Jabodetabek.

Nias Utara

Bupati Ingati Nazara mengawali sesi ekspose ini dengan menyampaikan progres pembangunan di Nias Utara. Infrastruktur menjadi prioritas utama daerah ini.

“Kami mengutamakan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang terisolasi, seperti Kecamatan Tugala Oyo. Jembatan Oyo dengan panjang sekitar 100 meter sedang dibangun dan sudah memasuki tahap kedua dengan total biaya Rp 20 miliar. Tahap pertama sudah selesai dengan Rp 5 miliar dan tahap kedua ini dengan biaya Rp 7 miliar. Jembatan ini akan selesai pada tahun 2018,” ujar Ingati.

Infrastruktur jalan juga dibuka dari Lahewa Timur menuju Alasa, dari Namöhalu menuju Alaza Talumuzöi, kemudian jalan di Afulu,tertutama jalan yang melewati pegunungan seperti Botolalahili. “Kami terus membangun jalan kecamatan menuju Lotu, ibu kota Kabupaten Nias Utara. Ini sedang kami kerjakan terus, sehingga 11 kecamatan punya akses jalan yang baik menuju ibu kota kabupaten,” ujarnya.

Sekarang ini juga sedang berlangsung pembangunan rumah sakit umum (RSU) di Kabupaten Nias Utara. Karena hambatannya pada anggaran, pembangunan di Nias Utara disiasati dengan cara pembangunan berkesinambungan. Ingati juga menyampaikan bahwa pemerintahannya berlangsung dalam bingkai kebersamaan. Hal ini terlihat dengan setiap kecamatan memiliki wakilnya di pemerintahan minimal eselon II.

Nias Barat

Setidaknya ada tiga hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat sejak dilantik pada 22 April 2016 dengan slogan Nias Barat Berdaya. Pertama, pembebasan uang komite di sekolah-sekolah. Orangtua tidak lagi dibebankan untuk bayar uang komite. Pemkab membantu itu dengan mengangkat GBD dan honornya semua menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kedua, tebusan beras sejahtera (rastra) untuk 9.200 keluarga di 8 kecamatan dan 105 desa digratiskan, termasuk ongkos sampai ke tempat. Uang tebusan rata-rata 50.000 per karung gratis sampai sekarang. Dana dari APBD sebesar Rp 3 miliar dipakai untuk kegiatan ini.

“Ketiga, semua kelompok tani mendapatkan pupuk secara gratis. Ada 560 kelompok tani di Nias Barat. Dana hibah kami gelontorkan di sana sebesar Rp 3 miliar per tahun. Kami sudah koordinasi dengan BPK. Menurut kami, buat apa membangun jembatan sementara masyarakatnya masih ada yang tidak bisa membeli pupuk, masih ada yang bodoh karena tidak sekolah, dan masih ada yang lapar. Untuk itu kami harus intervensi,” kata Faduhusi Daeli.

Pada kesempatan itu, Faduhusi juga mengeluh bahwa gaji kepala daerah sudah 12 tahun tidak naik-naik. “Gaji kepala daerah ini hanya Rp 5,4 juta. Jadi saya khawatir, para kepala daerah ini banyak yang ditangkap karena karena korupsi. Kami berharap ada perhatian pemerintah juga untuk ini,” ujarnya.

Selain itu, Faduhusi juga mengeluhkan minimnya SDM yang ada di kepulauan Nias. Tidak saja di Nias Barat. Banyak tenaga di pemerintahan diambil dari tenaga guru. “Ini menjadi tantangan paling serius di kepulauan Nias,” ujarnya.

Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli, seperti disampaikan Wali Kota Lakhömizaro Zebua, menyampaikan bahwa pihaknya juga terus melakukan pembangunan di wilayahnya dengan APBD sebesar Rp 750 miliar. Pertama, penataan kota. “Kami membangun Taman Ya’ahowu di bekas TPI di dekat Pelabuhan Lama. Masjid Al-Furgan juga kami dibenahi dan dijadikan ikon kota. Di depan Lapangan Merdeka, tepat di Km 00, tugu peringatan terjadinya gempa akan dibangun dengan dilengkapi air mancur. Total biaya Rp 700 juta,” ujarnya.

Sesuai janji kampanyenya, Pemkot akan memperbanyak taman kota yang ramah anak di Kota Gunungsitoli.

Adapun rumah-rumah liar yang membelakangi laut sebagian sudah digusur dan akan ada beberapa lagi yang harus segera digusur. Jalan menuju Grand Kartika sepanjang pantai sedang dibangun. Begitu juga dengan jalan menuju Kelurahan Ilir. “Target kami pada 2018 sudah tidak ada lagi rumah liar yang membelakangi laut. Ini sudah komitmen kami untuk mempercantik kota Gunungsitoli. Kemudian semua jalan di kota akan diperlebar dan diaspal hotmix,” ujarnya.

Dalam rangka penataan kota ini, kata Lakhömizaro, pemkot juga baru saja menandantangani MOU untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 150 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur, sebuah lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan. Dana ini akan dipakai untuk membangun infrastruktur sosial berupa penataan Pasar Nou dan Pasar Beringin. “Pasar Nou yang sekarang sangat semrawut akan segera direlokasi pasarnya akan pindah ke seberang Sungai Nou,” ujarnya.

Kedua, Pemkot Gunungsitolli pada 2017 sudah membebaskan tanah untuk dijadikan kawasan kantor pemerintahan. Ini dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.  “Untuk Kantor PU, Tarukim, BPPBD di tempatkan di satu kawasan sendiri. Karena kantor-kantor ini kan memiliki kendaraan berat, jadi jika disatukan agak semrawut. Pembangunan kantor ini sudah dimulai dengan memanfaatkan eks Lapangan Pramuka,” ujarnya.

Ketiga, Kantor DPRD Kota Gunungsitoli juga akan segera dibangun pada 2018 dengan anggaran Rp 90 miliar-Rp 100 miliar.

Keempat, setiap kecamatan diberi satu ekskavator. Hal ini untuk membantu masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Dana Desa. “Kami berharap dengan adanya ekskavator itu, setiap desa bisa terbantu tanpa harus menyewa ekskavator jika dibutuhkan untuk menggali atau mengepras bukit untuk pembukaan jalan. Biaya operasional dan operator ditanggung oleh pemkot. Dengan ekskavator itu, tidak ada lagi keluhan dari setiap desa soal pembangunan jalan sehingga Pemkot Gunungsitoli bisa secara leluasa membenahi kota,” ujar Lakhömizaro.

Kelima, pemberian bantuan pendidikan. Anak-anak pintar dari SD sampai SMA akan diberi tunjangan uang supaya semakin bergairah dalam mempertahankan prestasinya. Begitu juga dengan honor guru-guru bantu tidak lagi dibebankan kepada para orangtua. “Ini bentuk kehadiran pemerintah kota dalam membantu mengurangi beban orangtua. Dana komite juga sudah mulai kami minimalkan,” ujarnya.

Nias Selatan

Sementara Bupati Nias Selatan Hilarius Duha menyampaikan bahwa di antara lima daerah otonomi di Nias, Nias Selatan yang mungkin paling seksi karena melihat dari wilayahnya adalah paling luas, terdiri dari 35 kecamatan, 495 desa, anggarannya juga lumayan besar, sekitar Rp 1,2 triliun.

“Secara umum, lebih dari setengah APBD Nias Selatan terserap untuk belanja pegawai yang berjumlah sekitar 4.000 PNS, belum lagi dengan ribuan guru tidak tetap dan guru bantu daerah,” ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur yang terus belangsung, Pemkab Nias Selatan menggerakkan bidang pertanian dengan fokus pada penanaman jagung. Dia mengaku, dengan dana sisa APBD, pihaknya harus memberi perhatian juga di daerah kepulauan di Pulau-pulau Batu, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Hilarius sebenarnya berharap ada sebuah kebijakan dari pemerintah pusat agar sebagian dari dana desa itu bisa diarahkan untuk membangun jalan kecamatan. “Sebab, jujur masalah pembangunan jalan kecamatan ini menjadi masalah tersendiri. Untuk jalan kabupaten saja masih belum memadai dibanding dengan anggaran yang ada,” ujar Hilarius.

Pemkab Nias Selatan juga kini fokus pada bidang pariwiata. Organisasinya yang mengurus pariwisata kini dijadikan dinas dan anggarannya ditingkatkan.

“Hilarius Duha sangat memaklumi setiap keinginan masyarakat yang ingin pembangunannya itu langsung terlihat. Ada istilah cuko be (begitu diminta langsung dikasih). Akan tetapi, selalu ada proses dan mari kita sama-sama mengawal setiap proses yang sedang berjalan ini,” ujar Hilarius Duha.

Penyediaan Informasi

Pada pertemuan itu, masyarakat kepuluan Nias yang hadir mengapresiasi pertemuan ini dan diharapkan secara berkala dilaksanakan. Beberapa warga memberikan masukan untuk mempercapat pembangunan di kepulauan Nias.

Usulan agar Forum Kepala Daerah (Forkada) Kepulauan Nias mengomunikasikan setiap program atau kesepakatan-kesepakatan yang diambil lewat sebuah website yang dikelola profesional sehingga masyarakat bisa melihat dan bisa ikut berkontribusi pada setiap program yang berjalan.

Begitu juga dengan keluhan kepala daerah di bidang SDM dan anggaran. Untuk SDM, misalnya, pemkab/pemkot diharapkan memiliki program yang benar-benar mengena, misalnya dengan mengadakan pelatihan guru-guru bekerja sama dengan tenaga pelatih profesional serta membuka jurusan di SMK-SMK yang sesuai dengan keperluan atau lapangan pekerjaan yang ada di kepulauan Nias.

Terkait kesulitan mendapatkan anggaran dalam membiayai setiap program, masyarakat juga mengharapkan ada terobosan dari pada kepala daerah untuk membuat sebuah program dalam bentuk sebuah bahan presentasi yang dilengkapi dengan data dan disajikan secara infografik atau videografik serta credit title menggunakan dwibahasa. Bahan presentasi ini bisa sekaligus menjadi bahan promosi dan juga sebagai bahan presentasi di hadapan calon investor atau di pemerintahan pusat. [knc01r]