Oleh Apolonius Lase | @apollolase
Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) yang bertarung pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) 2019 mengalami dilema untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ini terkait dengan dua kubu pilpres yang bertarung, antara Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi. Di beberapa daerah, seperti di Papua dan Kepulauan Nias, ini bak makan buah simalakama. Dimakan, ibu mati; tidak dimakan, ayah mati. Jika tetap ikut sikap partai, mendukung Prabowo-Sandi, tetapi minim pendukung; atau berseberangan dengan partai—mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin—dan berpeluang dipilih.
PAN dan Demokrat pun akhirnya membaca kondisi ini. Kedua partai yang telah mendeklarasikan diri mendukung kubu Prabowo-Sandi tidak menampik bahwa kadernya di sejumlah daerah memilih berseberangan dengan dukungan partainya dengan alasan elektabilitas. DPP partai pun tak bisa berbuat banyak, kecuali menerima kenyataan ini demi tingkat keterpilihan partai secara nasional, yakni syarat parliamentary threshold.
Kita masih ingat, bagaimana secara terang-terangan sejumlah kader Partai Demokrat, seperti di Papua, mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf. Dikutip dari Liputan6.com, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, 20 persen dari 34 DPD partainya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Bagaimana dengan di Kepulauan Nias? Sejumlah caleg mulai merasakan bahwa preferensi pilihan terhadap presiden sangat penting. Bahkan, dalam sejumlah perbincangan di media sosial, mengemuka bahwa “jika masih mendukung kubu itu, kami tidak akan memilih Anda”. Artinya, para caleg di Pulau Nias perlu merespons kondisi ini agar bisa segera mendapatkan simpatik dari masyarakat.
Partai PAN dan Demokrat sudah memberikan keleluasaan kepada kadernya untuk menentukan pilihan. Partai Keadilan Sejahtera pun mengaku lebih fokus berjuang berkampanye untuk elektabilitas partainya ketimbang berkampanye untuk Prabowo-Sandi. Di Jawa Barat, para caleg dari PAN menolak untuk berkampanye untuk Prabowo-Sandi. Dikutip dari http://jabar.tribunnews.com, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, “Di antara caleg kita yang berjuang di daerah, ‘mohon maaf ketum, mohon maaf sekjen. Tetapi di bawah, saya mungkin tidak bisa terang-terangan untuk berpartisipasi dalam pemenangan Pak Prabowo. Karena konstituen saya tidak sejalan dengan itu. Jadi mohon maaf'”.
Saatnya para caleg di Pulau Nias menyikapi hal ini sebab untuk diketahui, Kepulauan Nias adalah basis konstituen Jokowi sejak dulu. Masihkah bersikap idealis untuk ikuti preferensi partai atau ubah haluan supaya mendapat dukungan dari masyarakat.
Ya, semua kembali pada Bapak/Ibu para caleg.