JAKARTA, KABAR NIAS — Kabar kerusakan Jembatan Lahömi, Nias Barat, kini ramai dan masif dibicarakan, baik di lingkungan masyarakat Nias Barat maupun di media sosial. Hal itu mengundang berbagai keprihatinan di tengah-tengah masyarakat, termasuk Persatuan Masyarakat Nias Barat Indonesia (PMNBI), wadah bagi para perantau asal Nias Barat yang berbasis di Jakarta.
Terkait kondisi itu, PMNBI mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk segera melakukan tindakan penanggulangan darurat sebelum bangunan jembatan ambruk total dan menyebabkan korban jiwa. Apalagi, jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
“Kami juga meminta kepada Bupati Nias Barat agar segera meminta pertanggungjawaban kepada pihak kontraktor dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera memperbaiki jembatan yang rusak tersebut dan apabila diperlukan segera menyelesaikan kasus ini secara hukum. Sebab, jika tidak, kami khawatir hal yang sama akan terulang kembali dan menjadi preseden buruk bagi setiap infrastruktur, dibangun dengan kualitas yang buruk di Nias Barat,” kata Ketua Umum Fa’ahakhödödö Maruhawa (alias Ama Moses) di Jakarta, Jumat (26/10/2018), seperti dikutip dari rilis pers yang diterima Kabar Nias, Jumat sore.
Ditambahkan Fa’ahakhödödö bahwa pihaknya sangat menyayangkan kualitas Jembatan Lahömi yang dibangun dengan anggaran Rp 13 miliar tersebut sehingga begitu cepat mengalami kerusakan, padahal baru saja diresmikan pada April 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoli.
Untuk diketahui, jembatan rusak ini adalah pengganti jembatan sebelumnya yang juga rusak diterjang oleh banjir sekitar 3 tahun yang lalu.
“Dari kondisi tersebut seyogianya pembangunan jembatan yang baru ini telah melewati berbagai kajian dan pertimbangan-pertimbangan teknik dari pihak terkait atau tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti lokasi, struktur tanah, aliran sungai, komponen bangunan, termasuk pembuatan penahan banjir pada tebing sungai (bronjong) sehingga dalam pengerjaannya harus sesuai dengan bestek proyek yang telah dirancang/ditetapkan oleh tim ahli atau konsultan, guna menghindari kerusakan yang sama.
Untuk menghindari prasangka dan pergunjingan di tengah-tengah masyarakat, PMNBI mendorong dan mendukung Bupati Nias Barat untuk melakukan audit, baik internal maupun eksternal secara transparan, guna mengungkap dugaan kesalahan atau kelalaian prosedural sehingga dapat diketahui penyebab utama terjadinya kerusakan Jembatan Lahömi. Bahkan, ditambahkan oleh Bapak Ama Moses, yang juga sebagai Sekretaris Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN Jakarta), agar seluruh masyarakat, terutama media massa, ormas, LSM, terlebih-lebih para wakil rakyat di DPRD Nias Barat agar secara aktif melakukan pengawasan terhadap setiap program Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
Tidak hanya itu, masyarakat juga diimbau harus ikut menjaga kondisi lingkungan, terutama untuk tidak melakukan penambangan pasir di sekitar aliran sungai dekat Jembatan Lahömi. “Pemerintah Kabupaten Nias Barat perlu tegas agar tidak ada penambangan batu kerikil atau pasir di sekitar lokasi Jembatan Lahömi tersebut,” katanya.
Sementara itu, Syukur Rahmat Gulö, Sekretaris Jenderal DPP PMNBI, menyampaikan bahwa penyebab ambruknya Jembatan Lahömi tersebut ditengarai karena perencanaan yang kurang baik dan pengawasan yang lemah.
Menurut informasi, kontraktor pembangunan jembatan tersebut berkantor di Medan dan apabila terjadi kebocoran anggaran, PMNBI meminta penegak hukum untuk bertindak dan menelusuri secara tuntas.