Oleh Adrianus Aroziduhu Gulö

Tidak terasa, masa kampanye terbatas Pimilihan Presiden dan Pemilu Legislatif  2019 telah selesai dan sejak 30 Maret 2019, kampanye terbuka pilres dan legislatif  telah dimulai. Ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 276 Ayat (2) mengatakan: ”Kampannye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 276 (1) Huruf f dan g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya Masa Tenang”.

Kesempatan ini dimanfaatkan para kontestan pemilu untuk meyakinkan pemilih agar memilih calonnya dan/atau memilihnya di bilik suara pada 17 April 2019. Sayangnya, semakin dekat pada hari-H pemilu, semakin banyak berita yang mencederai demokrasi, semakin banyak isu bahwa si A, B, C akan membagi-bagi sembako dan uang, semakin banyak persekusi, fitnah, bahan h0aks. Mengapa? Karena sebagian caleg belum percaya diri karena elektabilitasnya rendah dan hanya siap menang dan takut kalah.

Untuk menutupi elektabilitas yang rendah mereka mengandalkan uang sehingga   mereka menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan merusak sendi-sendi demokasi yang telah kita bangun bersama pada awal Reformasi tahun 1998 yang dipelopori para tokoh, mahasiswa, dan pemuda.

Rupanya, cara-cara yang tidak didukung itikad baik ini tidak hanya terjadi pada caleg di daerah, melainkan pada caleg pusat pun terjadi, malah lebih parah lagi. Masih segar diingatan kita kasus Bowo Sidik Pangarso, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar dan caleg petahana dari Partai Golkar untuk Dapil Jawa Tengah II meliputi kabupaten Semarang, Kendal dan Kota Salatiga. Bowo terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima uang suap sebesar Rp 8 miliar. Salah satu berasal dari PT Humpus Transportasi Kimia (HTK).

Uang sebesar Rp 8 miliar telah dikemas ke dalam 400.000 amplop. Amplop-amplop tersebut berisi pecahan Rp 2o.000 hingga Rp 50.000 yang diduga disiapkan untuk “serangan fajar” Pileg 2019 di dapil Jateng II (Baca: JPNN 1/4/2019). Wah… luar biasa. Bowo hanya menghargai kepala pemilihnya antara Rp 20.000 dan Rp 50.000. Apabila uang Rp 20.000 dibeli beras, berapa kilogram dapat? Uang Rp 50.000 dibelikan rokok, dapat berapa bungkus? Berapa hari bertahannya? Hanya sebesar itukah harga demokrasi dan harga diri pemilihnya, Bowo? Hanya Bowo yang bisa menjawabnya, apalagi ia punya banyak waktu memikirkannya karena ia sudah masuk hotel prodeo di tahanan KPK.

Dengan telah ditahannya Bowo, semakin jelas dan membuktikn bahwa Pemilu Legislatif 2019 masih diwarnai  politik uang. Kondisi ini membuat kita bertanya, mengapa masih ada orang yang dianggap panutan dan bekerja di lembaga terhormat melakukan perbuatan melawan hukum? Apakah hak imunitas yang ada pada anggota DPR membuat mereka berani melanggar hukum? Apakah hati nuraninya, saat membagi-bagi “uang suap” atau uang pribadi kepada calon pemilihnya, tidak menegurnya? Jawabannya, sangat bergantung pada kecerdasan spritual.

Terlepas dari semua pertanyaan tersebut, Bowo pada melewati hari-hari menjelang hari-H pemilu “tidak penuh harapan” lagi, melainkan menjalaninya penuh ketegangan dan kesedihan. Mengapa? Kesempatan untuk terpilih tidak ada lagi. Uang sudah banyak habis, harga diri keluarga sudah pasti terinjak-injak. Itulah risiko apabila mengejar jabatan/kekuasaan dengan menghalalkan segala cara sehingga  melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bukan hanya itu, teman, sahabat, koleganya pasti menjauh. Malah di antara teman/sahabat tersebut ada yang pura-pura tidak kenal lagi. Yang paling menyedihkan, bertemu dengan istri, anak, serta keluarga lain sangat dibatasi, harus ada izin dari KPK. Selain itu, kemungkinan besar pada putusan hakim nanti akan mencabut hak politiknnya, sebagaimana telah diberlakukan kepada para koruptor sebelumnya. Sungguh menyakitkan hati.

Apa yang dialami oleh Bowo tidak tertutup kemungkinan dialami caleg lain. Untuk itu, marilah kita jadikan ini sebagai pembelajaran dalam melewati hari-hari yang penuh harapan ini. Kenapa penuh harapan? Semua para caleg masih punya peluang untuk merebut hati rakyat sebelum 17 April 2019, sejauh tidak berkasus.

Mari memanfaatkan peluang yang sangat berharga ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada umatnya.

Saya pribadi, sebagai calon anggota DPRD Sumut nomor 1 dari Partai Demokrat, terus memasrahkan diri terhadap yang Kuasa sambil terus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mendapatkan suara dari saudara-saudara saya di seluruh Kepulauan Nias. Daerah pemilihan 8 Sumut memang terdiri dari seluruh wilayah Kepualauan Nias, yaitu Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan.

Cara Pandang Berbeda

Setelah penulis bertukar pikiran dengan beberapa caleg di wilayah Kepulauan Nias, ada dua pandangan dan rasa yang dialami pada hari-hari menjelang hari-H pemilu, yaitu, pertama, hari yang penuh harapan. Kedua, hari yang penuh ketegangan. Kalau “rasa” sulit dibahas karena berhubungan dengan subyektivitas dan perasaan, sedangkan pandangan bisa didiskusikan karena erat hubungannya dengan pola pikir.

Menurut penulis, caleg yang berpandangan hari-hari menjelang hari H pemilu adalah hari yang penuh harapan merupakan caleg yang menganggap bahwa kemenangan pada pileg adalah kemenngan rakyat. Mengapa? Pemilih telah menentukan pilihannya pada orang yang punya kapasitas, loyalitas, integritas, kredibel, dan dedikasi tinggi dalam mengemban jabatan (DPR), serta berdasarkan hati nurani, bukan karena materi. Kemenangan mereka karena kepercayaan masyarakat, mandat suci masyarakat yang harus dihormati dan disyukuri kepada Allah sebagai sumber berkat serta rezeki.

Setelah terpilih sebagai anggota legislatif, mereka akan bekerja dengan ikhlas dan tenang tanpa dikejar-kejar bagaimana agar modal yang dikeluarkan cepat kembali. Bagi mereka menjadi anggota legislatif merupakan kesempatan untuk mengabdi, kesempataan untuk melayani, dan kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang dan perlu peningkatan agar kesejahteraan masyarakat merata dan meningkat. Mereka menjunjung tinggi fungsinya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mereka berprinsip tidak akan mengurus proyek, tidak menjadi calo anggaran, atau tidak menjadi makelar jual-beli jabatan.

Sementara caleg yang berpandangan hari-hari menjelang hari-H pemilu adalah hari yang menegangkan, yaitu caleg yang menganggap bahwa kemenangan pada pileg adalah karena kehebatannya karena uangnya banyak bisa memasang spanduk/baliho di seluruh pelosok Kepulauan Nias sampai ke desa-desa, membayar sukarelawan dan tim sukses dengan gaji yang tinggi, melakukan pertemuan-pertemuan secara besar-besaran dan yang lebih dahsyat, yaitu melakukan “serangan fajar”, sebagaimana yang telah dipertontonkan secara buruk oleh Bowo di atas.

Caleg tipe ini sudah pasti bisa kita kategorikan caleg yang takut kalah, tegang, gelisah, sebab sudah  banyak uang mereka  habis. Apalagi kalau uang yang sudah dikeluarkan bukan hanya uangnya sendiri, melainkan  sebagian uang pinjaman dari rentenir.

Wah, … gawat, apabila anggota legislatif terpilih karena serangan fajar, yang mereka lakukan setelah duduk di kursi legislatif, orientasi mereka bukan memikirkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan fungsinya sebaik-baiknya, melainkan bagaimana modal dan kerugianya bisa kembali, yang pada akhirnya mereka menjadi makelar proyek, makelar anggaran, makelar jual-beli jabatan, dan praktik memalukan lainnya. Mereka tidak ingat lagi pemilihnya dan sumpah saat dilantik. Mengapa? Jawabannya “pemilih sudah dibayar”. Yang penting bagi mereka, bagaimana menghasilkan uang, uang, dan uang.  Harga diri dan keberhasilan diukur dari uang. Akhirnya menjadi budak uang.

Sebagai bangsa yang besar dan agamais, tentu tidak menginginkan sebagian perwakilan kita di lembaga legislatif dari semua tingkat berperilaku menyimpang, yaitu mengukur dan menghargai pemilihnya dengan uang. Kondisi ini dapat diminimalisasi apabila pemilih tidak tergiur dengan materi dan caleg tidak menghargai pemilihnya dengan uang. Hal ini hanya bisa terjadi kalau semua pihak seperti pemilih, caleg, dan penyelenggara memiliki kecerdasan spritual.

Izinkan saya mengutip salah satu seruan moral Komisi Kerasulan Awam KWI untuk Pemilu 2019 kepada pemilih, yaitu ”Menolak politik uang dengan tidak menerima uang atau barang apa pun yang diberikan dengan makssud agar mereka memilih kandidat tertentu”. Biarkanlah pemilih menggunakan kedaulatannya secara mandiri, jujur, dan adil.

Kecerdasan spritual  akan  menjadikan Pemilu 2019 berkualitas dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Negara dan bangsa damai serta kesejahteraan masyarakat meningkat karena kita mampu memilih pimpinan (Presiden-Wakil Presiden) dan anggota legeslatif dari semua tingkat secara demokratis. Pertanyaan kita, apakah harapan bisa diwujudkan? Menurut saya, saya yakin bisa. Kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi, Ingat, semboyan KPU “Pemilih Berdaulat, Negara Kuat.” (Adrianus Aroziduhu Gulö, Calon Anggota DPRD Sumatera Utara)