Masyarakat Kepulauan Nias yang berdomisili di luar daerah (diaspora) merasa prihatin dan ikut menyumbangkan pemikiran dan sejumlah gagasan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah paling barat NKRI itu.

Kepedulian ini diwujudkan lewat diskusi-diskusi yang berlangsung dalam jaringan (online) utamanya lewat kelompok diskusi via aplikasi pesan WhatsApp. Sebenarnya, topik-topik yang diskusikan otomatis sampai dan didengar oleh para kepala daerah sebab mereka terdaftar sebagai anggota kelompok grup WA tersebut.

Akan tetapi, kemungkinan karena berbagai kesibukan, bisa jadi gagasan atau rekomendasi yang dihasilkan dari berbagai diskusi para diaspora Nias itu terlewatkan dan belum sempat direspons oleh para kepala daerah. Padahal, sejatinya, grup diskusi yang cukup produktif dan konstruktif itu sangat baik dimanfaatkan oleh para kepala daerah dalam menunjang program-program kerja mereka selama diberi kepercayaan untuk memimpin daerah di Kepulauan Nias.

Selain itu, lewat grup yang diberi nama Orahua Tötönafö yang sering disingkat Grup OTT itu juga ada berbagai hal yang bisa menjadi masukan, baik berupa ide-ide yang kreatif, inovatif, maupun hal-hal yang sifatnya antisipatif dan kuratif.

1. Persiapkan SDM Nias

Beberapa waktu lalu, misalnya, kelompok diskusi diaspora ini membahas soal kondisi sumber daya manusia (SDM) yang sangat perlu dipersiapkan sejak sekarang.

Adalah Fidelis Waruwu, salah seorang pakar Myers Briggs Type Indicator (MBTI), Universitas Pontificia Salesiana, Roma, Italia, tinggal di Jakarta, menyampaikan pertanyaan menantang: apakah SDM kita sudah siap ketika Nias nanti menjadi provinsi? Pertanyaan ini memantik diskusi antara anggota OTT.

Para mahasiswa asal Nias di mana pun perlu menyiapkan diri secara serius dalam menyongsong terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias. Pemerintah daerah diharapkan juga memberi perhatian kepada generasi muda masa depan Nias ini. Organisasi kemasyarakatan termasuk lembaga keagamaan perlu membina hubungan dengan generasi muda sehingga visi untuk Nias yang lebih baik menjadi perhatian semua orang sudah menjadi perhatian bersama sejak dini.

Peserta OTT juga mengingatkan akan bonus demografi. Komposisi penduduk yang ada sekarang mesti harus benar-benar disikapi para pemangku jabatan di Kepulauan Nias. Usia produktif pada tahun 2020 sebanyak 60 persen dari jumlah penduduk. Bahkan, ditengarai, setengah dari usia produktif itu adalah perempuan. Apa yang sudah dikita buat dengan bonus demografi tersebut.

Diakui, saat ini SDM Kepulauan Nias sangat berlimpah ruah. Indikatornya, setiap tahun ada ratusan bahkan ribuan yang lulus strata satu, baik yang di Nias maupun diaspora. Namun, harus diakui pengelolaan belum signifikan. Tak sedikit lulusan perguruan tinggi di Jawa, Sumatera, dan daerah lain terpaksa mengadu nasib di luar karena keterbatasan lapangan pekerjaan di Nias.

Diharapkan, ketika Kepulauan Nias terwujud menjadi provinsi, posisi-posisi penting dan strategis hendaknya dibuka selebar mungkin untuk ono niha yang berkualitas.

2. Segerakan Perluasan Bandara Binaka

Ketika datang dan menginap di Kota Gunungsitoli pada 19 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo  menjanjikan pengembangan Bandar Udara Binaka. Harapannya agar pesawat bombardier bisa mendarat sehingga penerbangan langsung dari Jakarta, Bali, Singapura, dan berbagai tempat lain di dunia bisa dilakukan.

Diaspora Nias menguar pertanyaan terkait lamanya penyelesaian pembangunan Bandara Binaka. Apa sebenarnya yang terjadi? Pemerintah daerah di Nias tidak pernah secara terbuka memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait sampai di mana progres pembangunan bandara tersebut. Peserta diskusi pun mengkritik sikap pemerintah daerah di Kepulauan Nias yang cenderung irit bicara kepada masyarakatnya terkait perkembangan setiap program pembangunan yang sudah dilakukan.

Terkait bandara ini, informasi yang berkembang, maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah melakukan survei bahwa dalam waktu dekat akan menjadwalkan penerbangan langsung dari Jakarta ke Nias. Tentu kita apresiasi berbagai usaha yang dilakukan oleh diaspora Nias yang melakukan lobi-lobi kepada pengambil keputusan di pemerintahan pusat di Jakarta. Sinergitas seperti ini harus bisa terus dilakukan. Para kepala daerah diharapkan bisa mengomunikasikan hambatan apa yang dihadapi sehingga lobi-lobi di pusat bisa dilakukan, termasuk oleh para diaspora yang memiliki akses untuk itu.

Penyelesaian Bandara Binaka menjadi sorotan diaspora Nias karena peran bandara yang sangat krusial dalam pengembangan pariwisata yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan di Kepulauan Nias. Waktu yang hampir dua tahun setelah Presiden Jokowi berjanji juga dianggap sebagai sebuah tanda tanya besar. Mengapa para kepala daerah terlihat begitu abai dan kurang gesit dalam mengeksekusi soal bandara ini.

Bahkan, ada yang mengusulkan, jika Bandara Binaka sudah tidak bisa dibangun dan ditingkatkan lagi, perlu diusulkan untuk melanjutkan pembangunan Bandara Silambo yang lahannya sudah tersedia di Nias Selatan.

3. Serius Mengembangkan Desa Wisata

Gerakan sadar pariwisata kini mulai menggema. Nias Barat baru-baru ini meresmikan desa wisata yang di daerah Hilimböwö, Lahagu. Kesadaran ini perlu terus didorong agar juga dilakukan oleh daerah lainnya.

Ada banyak potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Nias, terutama berupa ekowisata, dengan mengandalkan wisata alam ini. Namun, diaspora menaruh harapan agar dalam pembangunan daerah tujuan wisata ini benar-benar dilakukan dengan serius. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa DTW baru ini memiliki keunggulan. Dengan demikian, masyarakat bisa membantu mempromosikannya.

Peluncuran DTW di Nias Barat, beberapa waktu lalu, yang diberi nama Buki Zaitun itu,  tidak segera diikuti dengan penjelasan berupa pemberian keterangan holistik tentang DTW tersebut, seperti rilis atau mengundang langsung media massa untuk melihat tempat itu. Masyarakat yang mendapatkan informasi pun akhirnya bertanya-tanya karena informasi yang ditangkap tidak utuh. Jadilah gaung peluncuran DTW itu kurang terasa di masyarakat. Hal ini bisa terlihat pada rendahnya intensitas DTW itu dipercakapkan di media sosial.

4. Strategi Promosi Pariwisata

Suatu tempat pariwisata akan didatangi oleh wisatawan saat suatu DTW itu dipromosikan secara baik dan terus-menerus. Pemerintah daerah di Kepulauan Nias perlu melakukan kajian serta standardisasi terkait strategis promosi pariwisata.

Pergelaran kegiatan pariwisata beberapa bulan ke depan ini, seperti Nias Pro 2018 dan Festival Ya’ahowu Nias yang sama-sama dilaksanakan di Telukdalam, Nias Selatan, sepatutnya dari sekarang dilakukan promosi secara masif agar masyarakat luar bisa mengetahuinya dan bersiap datang melancong ke Nias.

Jika berkaca pada promosi yang dilakukan pemerintah soal perhelatan Asian Games, pemerintah daerah di Nias mungkin perlu menirunya. Jalan santai yang diikuti ratusan ribu orang di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu, dilakukan Presiden Jokowi untuk memperkenalkan acara Asian Games.

Diperlukan pre-event untuk memperkenalkan acara besar pariwisata di Pulau Nias. Sasaran promosi tentu tidak hanya dilakukan kepada orang di luar Nias. Namun, kepada masyarakat setempat di seluruh Nias sebaiknya diajak berpatisipasi guna menyukseskan acara tersebut. Di setiap kesempatan, para kepala daerah perlu mengimbau kepada masyarakatnya untuk datang dan mengambil bagian dalam menyukseskan acara itu. Para bupati, tidak hanya Bupati Nias Selatan, perlu ikut berpromo. Mungkin perlu dilakukan acara di setiap daerah di Pulau Nias semisal jalan santai bersama warga sambil memopulerkan cara pariwisata itu.

5. Perbaiki Infrastruktur Rusak

Perbaikan jalan dan jembatan yang rusak telah menjadi persoalan yang menahun dan menjadi masalah berulang di Pulau Nias. Kendala utama yang menghambat perbaikan infrastruktur itu karena statusnya yang di nasional atau provinsi. Karena jalan yang rusak jalan provinsi, kabupaten/kota tidak bisa serta-merta melakukan perbaikan.

Kita berharap hambatan ini segera diatasi. Setiap ada jalan atau jembatan rusak agar segera diatasi dengan melakukan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang ada di Medan. Kendala jarak ini dari dulu menjadi alasan utama pengerjaan itu menjadi lamban. Ironinya, urusan perbaikan itu, perwakilan provinsi sudah ada di setiap daerah. Itu jugalah alasan mengapa Nias harus segera menjadi provinsi agar rentang kendali pemerintah itu bisa dipangkas.

Solusi jangka pendek adalah pemerintah daerah meminta kebijakan agar tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan jalan dengan status jalan nasional dan jalan provinsi diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.

6. Efektifkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Keunggulan Kepulauan Nias, selain pariwisata, adalah sumber daya laut dan perikanan. Ini juga diakui langsung oleh Presiden Jokowi saat berkunjung ke Nias. Hasil laut berupa ikan dan potensi lainnya perlu dikelola secara baik sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Penyediaan tempat pelelangan ikan, cold storage, serta pengolahan ikan harus menjadi prioritas kepala daerah di Pulau Nias. Apa yang sudah dimulai oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara perlu diapresiasi. Pemberdayaan nelayan, pengelolaan, serta penjualan hasil tangkap perlu dilakukan.

Pemerintah daerah perlu memikirkan cara agar para investor di sektor perikanan ini bisa datang ke Pulau Nias. Pemberian kemudahan mendapatkan izin usaha, penyediaan lahan, serta penjaminan adanya sumber energi listrik yang memadai akan mendorong tumbuhnya investasi perikanan di Pulau Nias. Dengan adanya investasi, lapangan kerja akan terbuka bagi masyarakat lokal.

7. Pelabuhan Laut Perlu Diperluas

Keberadaan Pelabuhan Angin Gunungsitoli dan juga di Telukdalam, Nias Selatan, perlu menjadi perhatian para kepala daerah di Kepulauan Nias untuk dikembangkan sehingga bisa dilabuhi kapal-kapal pesiar yang besar.

Beberapa kali kapal pesiar yang singgah di Telukdalam, misalnya, beberapa waktu terakhir, terpaksa harus berlabuh jauh di tengah laut karena pelabuhan yang ada tidak bisa disandari karena kurang dalam. Para wisatawan terpaksa harus dijemput dengan perahu kecil ke kapal pesiar itu untuk diangkut ke pelabuhan.

Sistem pengamanan yang ketat di setiap pelabuhan juga penting diadakan agar penyelundupan benda-benda terlarang bisa dicegah.

8. Tiket Pesawat Mahal

Keluhan pengguna pesawat terbang dari Nias atas harga tiket yang melambung tinggi beberapa waktu terakhir juga termasuk yang disorot oleh para diaspora. Pemda di Kepulauan Nias didorong melakukan intervensi dan upaya-upaya komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar harga tiket bisa lebih murah.

Pemerintah daerah juga diminta agar membuka komunikasi dengan maskapai penerbangan lain agar bisa beroperasi ke Pulau Nias. Dengan begitu, akan ada “persaingan” dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada para penumpang.

9. Perjuangan Provinsi Kepulauan Nias

Keseriusan Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, terutama pada tahun politik sekarang ini, juga menjadi sorotan diaspora. Pemerintah daerah dipandang kurang atraktif dalam mendukung perjuangan ini lewat lembaga yang mereka bentuk, yaitu Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN).

Apa yang sudah dilakukan oleh BPP-PKN, di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Drs Christian Zebua, MM, mendapatkan apresiasi dari diaspora. Lewat prinsip keterbukaan dan partisipatif, masyarakat Kepulauan Nias di mana pun kini memiliki tujuan yang sama untuk melihat terbentuknya DOB Provinsi Kepulauan Nias.

Tak ada kata lain bahwa perjuangan ini harus terus diwujudkan dan peran para kepala daerah lewat Forkada jadi sorotan. Masyarakat diaspora meminta para kepala daerah memberi dukungan kepada BPP-PKN agar bisa beraktivitas secara baik dan bersemangat. Diperlukan gerakan bersama agar para kepala daerah dan BPP-PKN bisa beraudiensi ke Kementerian Dalam Negeri dan lebih baik lagi langsung kepada Presiden Joko Widodo. Kunjungan atau lobi-lobi ke sejumlah kementerian dan lembaga perlu dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi. Dengan demikian, kebijakan top-down seperti diatur dalam UU No 23/2014 bisa segera diterapkan di Pulau Nias.

10. Balai Pelatihan Tenaga kerja

Sebuah usulan kepada Forkada Kepulauan Nias agar membentuk sebuah balai pelatihan tenaga kerja. Baik di Nias maupun di daerah yang ada kantong-kantong perantau asal Nias, seperti di Sibolga, Riau, Medan, Jakarta.

Rekomendasi yang disarikan dari sejumlah diskusi di Grup WA OTT ini juga akan disampaikan secara personal kepada setiap kepala daerah.