Menjadi kepala daerah adalah kesempatan yang baik untuk meninggalkan kenangan bagi masyarakat dengan mewariskan kebaikan, baik berupa peraturan-peraturan yang berpihak kepada publik maupun pembangunan-pembangunan fisik berupa fasilitas umum dan sosial. Intinya, kepala daerah itu memiliki kesempatan menjadi “sinterklas” karena ia memiliki “banyak uang”.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sering berucap bahwa dia menjadi kepala daerah dengan satu tujuan, ingin membantu sebanyak mungkin masyarakat di daerah di mana ia menjabat sebagai eksekutif. Ketika dia masih sebagai pengusaha, uang Rp 2 miliar tak mungkin cukup dan maksimal dibagi-bagi untuk membantu 5.000 warga. Basuki pun membuktikannya. Ia menggunakan uang APBD DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya untuk program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tidak hanya itu, Basuki juga rajin mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan dengan menggaet berbagai CSR dari perusahaan-perusahaan. Hasilnya bisa dilihat. Ratusan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) dibangun. Dari APBD, program kartu Jakarta pintar (KJP) dan kartu Jakarta sehat (KJS) dicanangkan. Gaji para pegawai DKI pun dinaikkan agar mereka semangat bekerja. Semua puskesmas disulap dengan fasilitas tidak kalah dengan rumah sakit umum skala kecil. Pembangunan sejumlah rumah susun dilakukan untuk menampung mereka yang direlokasi karena terdampak normalisasi sungai. Jalan-jalan terus dibangun untuk mengurangi kemacetan.
Cara berpikir seperti Basuki inilah seharusnya dimiliki oleh para kepala daerah di mana pun, termasuk kepala daerah di Pulau Nias. APBD yang jumlahnya mendekati angka Rp 1 triliun lebih setiap tahun di setiap daerah harus dipastikan benar-benar bisa dipergunakan untuk pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tulisan ini maksudkan untuk mengingatkan mereka yang sedang diberi kepercayaan menjadi kepala daerah agar komitmen pada tujuan mula-mula, mengapa Anda dulu ingin dan berjuang menjadi kepala daerah.
Sejumlah kepala daerah yang terkena operasi tangan (OTT) KPK akhir-akhir ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi semua kepala daerah di Pulau Nias. Kita berharap bahwa tak ada kepala daerah di Nias yang berakhir seperti yang dialami kolega mereka itu.
Manfaatkan APBD dengan Arif
Membayar gaji pegawai adalah mutlak. Dari APBD uang itu tidak boleh diganggu gugat. Harus dipastikan setiap PNS di daerah menerima haknya setiap bulan sehingga bisa bekerja dengan baik. Adapun belanja rutin lainnya seperti alat tulis kantor dan yang lain yang sifatnya menyokong pekerjaan perlu dilakukan.
Persoalan yang ingin kita angkat adalah dana yang dikhususkan untuk pembangunan fisik. Katakanlah untuk pembangunan jalan dan jembatan. Kepala daerah sepatutnya memastikan semua perencanaan sesuai dengan nomenklaturnya dilakukan dengan baik dan tepat waktu. Sekarang sudah memasuki Oktober 2017, sejauh mana semua proyek pembangunan itu sudah berjalan? Peran dan ketegasan kepala daerah dibutuhkan di sini untuk mendesak dinas pengampu dan penanggung jawab agar setiap proyek bisa berjalan dengan semestinya.
Presiden Jokowi sebenarnya secara tidak langsung telah memberi contoh kepada kepala daerah di seluruh Indonesia agar tidak mudah percaya begitu saja dengan laporan yang disampaikan oleh rekanan atau kementerian. Jokowi turun langsung memastikan sejauh mana setiap proses pembangunan sudah berjalan. Sebab, ini sangat berhubungan dengan alokasi waktu dan uang.
Turun Langsung
Kita senang dengan cara pemerintahan kepala daerah di kepulauan Nias yang juga sebagian ada yang mempraktikkan cara Jokowi. Paling tidak, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, kepada penulis, menyatakan setidaknya tiga hari sekali dalam seminggu harus turun ke lapangan untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan suatu proyek. HD—demikian ia dikenal—memang tidak gencar memanfaatkan media massa untuk menunjukkan bahwa ia sudah turun. Bahkan, sering sekali ia melakukan blusukan tanpa harus direncanakan sebelumnya.
HD juga terus mewajibkan kepala dinasnya untuk mengirimkannya foto terakhir kondisi pembangunan suatu proyek dari lapangan. Berdasarkan foto itulah ia biasanya turun dan memastikan apakah kondisinya sama dengan yang dilaporkan kepadanya.
Kemudahan memperoleh informasi saat ini dengan platform media sosial telah membuat kepala daerah sebenarnya sudah sangat terbantu. Masyarakat kini dengan mudah bisa mengabarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Setiap proyek pembangunan yang mangkrak tidak luput dari perhatian masyarakat dengan langsung mengirimkannya lewat media sosial dan menjadi viral.
HD mengaku senang masyarakat terus mengawasi setiap pembangunan yang ada di daerahnya. Dengan begitu, setiap kepala dinas dan pengembang tidak bisa semena-mena atau asal saja dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
“Memang terkadang masyarakat tidak cukup sabar. Saya maklumi itu. Masyarakat ingin segera pembangunan itu langsung terlihat dan cepat selesai. Dari laporan masyarakat itu saya langsung melakukan koordinasi. Nah, yang kadang terjadi adalah masyarakat yang memposting kondisi pembangunan di media sosial sering sekalit tidak lagi memperbarui informasi ketika kondisi yang diposting sebelumnya sebenarnya sudah berbeda. Jadi, kesannya belum terjadi perubahan,” ujar HD kepada penulis beberapa waktu lalu.
Saya juga mendengar hal yang sama dilakukan oleh para kepala daerah di empat daerah otonomi di kepulauan Nias. Pola pemerintahan lama kini sudah berubah. Pejabat, seperti bupati dan wakil bupati, bukan zamannya lagi hanya duduk manis di ruang kerja di sofa empuk dengan ruang ber-AC dan tinggal menerima laporan anak buah. Namun, pejabat kini harus turun ke bawah, berpeluh, untuk memastikan program-programnya jalan sesuai yang direncanakan.
Kepala daerah kini berlomba-lomba meninggalkan kebaikan sehingga nanti meskipun tidak menjabat bisa selalu dikenang. Jika Basuki/Djarot di DKI bisa meninggalkan “warisan”, seperti RPTRA, Lingkar Susun Semanggi atau sering disebut Lingkar Badja, Koridor 13 Transjakarta, Waduk Pluit, normalisasi sungai Ciliwung, dll, lalu apa kira-kira warisan Lakhömizaro-Sowa’a Laoli di Kota Gunungsitoli? Sökhi’atulö Laoli-Arosökhi Waruwu di Kabupaten Nias? Faduhusi Daeli-Khenoki Waruwu di Kabupaten Nias Barat? Ingati Nazara-Haogösökhi Hulu di Nias Utara? HD-Sozanolo Ndruru di Nias Selatan?
Geliat Gunungsitoli
Kita senang dengan dibangunnya Taman Ya’ahowu di Kota Gunungsitoli. Taman ini telah membuat masyarakat Kota Gunungsitoli memiliki tempat berlibur murah dan menyenangkan karena bisa menikmati segarnya udara laut. Menyempurnakan taman ini tentu masih ditunggu, misalnya dengan menambah tempat bermain anak. Tempat dan sarana olahraga juga perlu dipikirkan. Sebab, pada hakikatnya penyediaan taman kota ini dimaksudkan untuk terjadinya interaksi antarmasyarakat sehingga lahir harmoni dan juga bisa membangkitkan ide-ide kreatif, terutama bagi anak muda.
Kabar pembangunan patung “Yesus Memberkati” di Hilinakhe, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, yang santer kita dengar juga patut kita tunggu seperti apa wujudnya. Kehadiran patung itu tentu menjadi penanda kota (landmark) dan juga pasti akan menjadi tempat wisata baru. Kita tentu perlu mengingatkan kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli agar benar-benar melaksanakan pembangunan itu dengan perencanaan matang. Perlu memberi tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan-masukannya. Tak perlu merasa alergi dengan masukan dari warga.
Kita sungguh berharap bahwa geliat yang terjadi di Kota Gunungsitoli juga terjadi di daerah lain. Nias Selatan seharusnya punya kesempatan untuk memaksimalkan ruang terbukanya, seperti Lapangan Orurusa, sebagai taman kota dan tempat pertemuan masyarakat. Taman Orususa perlu disulap agar bisa hidup 24 jam sebagai taman kota. Menyediakan penerangan menggunakan lampu LED, menyediakan sarana olahraga, dan menanam pepohonan, menyediakan toilet umum, tempat sampah, dan lainnya akan membuat Lapangan Orususa menjadi tempat menyenangkan bagi siapa pun untuk berkunjung.
Karena Nias Selatan sebagai tempat pariwisata paling sering dan paling banyak dikunjungi wisatawan, penataan kota Telukdalam perlu segera dilakukan. Sebab, kota Telukdalam adalah etalase yang pertama dilihat sebelum sampai di Sorake dan Bawömataluo, misalnya. Jika indah, tentu membuat para wisatawan akan betah dan senang berkunjung kembali.
Membangun dan membenahi trotoar di seluruh kota Telukdalam perlu dipikirkan. Begitu juga dengan memastikan bahwa kota Telukdalam terang-benderang, terutama di jalan-jalan umumnya. Spot-spot yang selama ini menjadi tempat pertemuan orang, perlu ditambah penerangannya sehingga tidak remang-remang sehingga berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak baik.
Selain itu, membangun penanda kota di Simpang Lima Telukdalam juga perlu dipikirkan. Mungkin pemasangan tugu dengan patung khas Nias Selatan, misalnya replika lompat batu lengkap dengan orang yang melompat, perlu dipertimbangkan. Dengan tata kota yang bersih dan asri, trotoar yang rapi, penerangan jalan yang terang, disertai dengan penataan tempat parkir, niscaya kota Telukdalam menjadi tempat yang selalu dirindukan untuk kembali dikunjungi. Saya percaya, HD-Sanolo akan selalu dikenang bahwa merekalah yang telah mengeksekusi ini.
Untuk bisa melihat suasana Simpang Lima silakan gerakkan kursor Anda pada gambar di atas.
Pesan yang sama dengan ini tentu kita sampaikan juga kepada Pemkab Nias, Nias Barat, dan Nias Utara, Nias, dan Kota Gunungsitoli. Mumpung masih ada kesempatan untuk bisa mengeksekusi, lakukanlah yang terbaik untuk masyarakat Anda. Berilah yang terbaik bagi warga Anda sehingga nama Anda harum dan terus dikenang.
Kembali, pertanyaan serius kita tujukan kepada semua kepala daerah di Pulau Nias, “Mau seperti apa Anda dikenang setelah tidak menjabat lagi?”
Camkanlah ini baik-baik. Yang jelas, masyarakat ingin warisan yang baik Anda semua, yang bisa bisa dinikmati oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Tentu tidak saja hanya kebaikan secara fisik, tetapi juga kita berharap ada nilai-nilai yang baik yang bisa dijadikan pedoman hidup.