TELUKDALAM, KABAR NIAS — Festival Ya’ahowu Nias—sebagai salah satu dari 100 wonderful events Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata—pada 2019 dilaksanakan di Nias Barat. Diperlukan kerja keras yang maksimal untuk mempersiapkan penyelenggaran event ini mengingat berbagai sarana dan prasarana penunjang acara tersebut memerlukan penanganan serius.

Selain itu, khusus penanganan event, masyarakat berharap, Forkada Kepulauan Nias membentuk badan khusus yang bertugas menggelar acara kepariwisataan, dimulai pada Festival Ya’ahowu Nias 2019 dan Nias Sail 2019. Badan ini diharapkan nantinya akan menjadi badan usaha khusus profesional untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Nias.

Ketua Forkada Kepulauan Nias, yang juga Bupati Nias Barat, Faduhusi Daely mengundang semua masyarakat Nias juga para diaspora Nias agar mendukung pelaksanaan acara akbar kebudayaan tahunan di Kepulauan Nias itu.

Berdampak

Di sela-sela Festival Ya’ahowu Nias 2018 di Telukdalam, digelar diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) kepariwisataan oleh Forkada dan BPP-PKN yang diinisiasi oleh diaspora Nias dengan dukungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Nias Selatan. Dalam FGD itu mengemukan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan oleh pemerintah daerah di Kepulauan Nias.

Pelaksanaan FGD dimaksudkan untuk mengumpulkan pemikiran dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kepulauan Nias sebagai bahan pembuatan blue print.

Beberapa hal yang mengemuka dalam FGD tersebut serta diproyeksikan bisa diselesaikan dalam 5 tahun pertama (2018-2024), antara lain:

1. • Pelaksanaan atraksi pariwisata di Kepulauan Nias harus berdampak dan sudah saatnya dipersiapkan untuk mendatangkan penghasilan bagi daerah yang juga bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Salah satu caranya adalah pelaksana acara harus berorientasi mendatangkan pengunjung dari luar daerah Kepulauan Nias. Panitia pelaksana semestinya jauh-jauh hari mengundang para wisatawan luar Nias, bekerja sama dengan para agen perjalanan (travel agency) luar daerah serta kedutaan-kedutaan atau atase negara sahabat.
   • Pembentukan badan pengembangan pariwisata segera dilakukan oleh kelima kepala daerah bersama DPRD yang nantinya akan berada di bawah Forkada. Badan ini akan bertanggung jawab penuh dalam setiap pelaksanaan acara kepariwisataan di Kepulauan Nias; merencanakan kemajuan pariwisata dengan berbagai terobosan, mengajukan proposal kerja sama ke berbagai pihak dalam konteks B to B. Badan ini diberi target sehingga hasilnya bisa terukur setiap tahapan waktu.
   • Setiap daerah di Kepulauan Nias segera menetapkan minimal 3 daerah tujuan wisata (DTW). Tiga DTW itu akan dikelola secara serius hingga 2024, yang meliputi atraksi, amenitas, dan aksesbilitas. Dengan demikian, hingga 2024 Kepulauan Nias setidaknya memiliki 15 DTW yang sudah benar-benar layak “dijual” kepada dunia luar.
   • Pelaksanaan setiap atraksi atau kegiatan kepariwisataan diharapkan pelibatan komunitas, para tokoh masyarakat (tokoh agama), serta tokoh kebudayaan atau adat. Ini untuk menjaga keberlangsungan kegiatan serta menumbuhkan rasa memiliki pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan mulai sekarang secara berkelanjutan. Kegiatan komunitas juga perlu disokong oleh pemerintah karena berpotensi mendatangkan wisatawan.

1. • Kesadaran akan kebersihan setiap DTW dan setiap tempat di seluruh Kepulauan Nias harus digalakkan dan dijadikan sebagai sebuah gerakan. Kepada semua pihak (semua pemangku kepentingan) perlu mengawal gerakan ini. Kesadaran ini perlu dimulai dari diri sendiri sebagai individu. Kemudian dilanjutkan sebagai kelompok atau lembaga di mana individu bermasyarakat. Di media sosial gerakan ini bisa diberi hastag, #GerakanKepulauanNiasBersih
   • Lima tahun pertama ini, dengan pembangunan sejumlah DTW baru, diharapkan pembangunan amenitas berupa penginapan dan hotel-hotel yang standar internasional dibangun dengan memperhatikan posisi dan letak DTW serta dilengkapi dengan ketersediaan tempat MICE, air bersih, jaringan internet, jaringan listrik. Penambahan penginapan ini sangat mendesak dilakukan. Arsitektur bangunan juga perlu memperhatikan kondisi alam Nias yang berpotensi dilanda gempa karena berada di jalur cincin api.
   • Pemerintah daerah perlu merangkul sejumlah agen perjalanan lokal dan diberi pelatihan sehingga memiliki kemampuan menjual dan mempromosikan setiap DTW yang ada.
   • Pembangunan khusus Kepulauan Batu perlu penanganan khusus, terutama penyediaan moda transportasi yang cepat antarpulau, kelistriskan, pasokan bahan bakar minyak.
   • Mendesak segera disiapkan blue-print sehingga peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi atau bahkan menjadi jalan nasional. Ini terkait penganggaran pembangunan dan perawatan yang akan disediakan negara.
   • Pemberitaan-pemberitaan negatif yang bisa melunturkan citra Kepulauan Nias sebagai daerah tujuan wisata perlu dihindari.
   • Setiap DTW perlu dibangun sebuah mekanisme agar pengunjung benar-benar memiliki pengalaman yang menyenangkan dan berkesan (customer experience).

Dalam kesempatan FGD tersebut, para SKPD terkait dari sejumlah daerah tidak bisa hadir. Masyarakat mengharapkan pemerintah daerah bersungguh-sungguh dan memberi waktu untuk bisa duduk bersama dalam mempersiapkan pariwisata Kepulauan Nias menjadi lebih baik.

Faduhusi Daely, sebagai Ketua Forkada Kepulauan Nias, berjanji akan segera mengumpulkan para diaspora Nias yang ada di Jabodetabek untuk kembali mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) di Jakarta sebagai kelanjutan dari FGD ini.