Oleh Adrianus Aroziduhu Gulö

Tidak terasa tiga bulan sudah para caleg pada setiap tingkat melakukan sosialisasi pengenalan diri kepada masyarakat. Pengenalan diri seperti pertemuan tatap muka, pemasangan spanduk, baliho, membagikan kartu nama, kalender, iklan di medsos, di media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Bahkan, ada yang mengirim papan bunga saat suka dan duka dengan mencatumkan nama dan di bawah namanya tertulis “calon anggota legislatif”.

Hasilnya? Masyarakat mulai kenal rekam jejak, visi-misi, program, karakter, dan lain-lain para caleg. Penulis sebagai caleg Provinsi Sumut Dapil 8 (Kepulauan Nias: Nias Utara, Kota Gunungsitoli, Nias Barat, Nias, dan Nias Selatan), dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 juga memanfaatkan  waktu sebaik-baiknya untuk memperkenalkan diri kepada pemilih. Ini tentu berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Bahkan, saya sering memperkenalkan diri  melalui beberapa tulisan.  Seperti yang sedang Anda baca ini. Mudah-mudahan para caleg lainnya dan pemilih pernah membaca tulisan saya tersebut.

Pada pertemuan tersebut saat dialog, penulis menangkap sinyal bahwa masyarakat mengharapkan caleg yang akan terpilih nanti adalah orang yang punya integritas, kapabel, akuntabel, dan kredibel. Mereka tidak sependapat bahwa uang bisa mengatur agar caleg menang. Mereka punya prinsip kalau Tuhan menghendaki tidak ada yang mustahil.

Saat penulis berdialog dengan beberapa caleg, terutama caleg kabupaten/kota, mereka selalu dibayangi rasa ketakutan. Mereka mengatakan, ”Usaha sosialisasi pengenalan diri ini akan menjadi sia-sia jika tidak disiram pada H-2 atau H-1 dan terutama pada hari H. Minimal uang transportasi karena pemilih banyak yang tempatnya jauh. Artinya ganti ongkos. Pemilih banyak yang meninggalkan pekerjaan. Artinya ganti upah.”

Sekilas masuk akal juga, Namun, apakah pengenalan diri caleg tidak perlu? Apakah ada jaminan bahwa pada H-1 H-2 dan terutama pada hari H disiram (bagi-bagi uang) seorang caleg akan menang? Mengapa sikap pesimistis muncul dan dominan? Penulis tidak membantah, hanya perlu diingat sikap pesimistis membuat Anda kalah sebelum berperang.

Bagi saya, kita para caleg perlu terus mengedukasi masyarakat kita. Bahkan, kini masyarakat kita di Kepulauan Nias sudah sangat paham bahwa ketika seseorang caleg yang mengedepankan uang agar dirinya terpilih, hasilnya sudah jelas. Sang celeg jika terpilih akan sibuk dengan upayanya mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Ia akan berusaha dengan segala cara agar uang yang sudah mengucur keluar bisa kembali. Ini akar dari korupsi di negeri kita. Lalu, masyarakat mendapat manfaat apa dengan memilih sang caleg?

Cari Kerja

Pemilih memang sekarang sudah betul-betul cerdas dan melek politik. Mereka merasa bahwa banyak caleg bertujuan “cari kerja”. Kalau demikian, apa bedanya dengan pelamar kerja di tempat lain? Menurut mereka, orang yang mencari kerja (sebagai anggota DPRD dianggap sebagai lahan) adalah orang yang selalu berorientasi pada upah/uang. Apabila  upahnya kecil, tidak serius bekerja atau mencari tambahan penghasilan di luar tugas pokok. Kemungkinan faktor ini yang membuat beberapa anggota DPR/DPRD menjadi makelar proyek.  Lebih parah lagi tidak akan membahas dan menyetujui perda apabila tidak ada uang ketuk palu bahasa, halusnya “uang saling pengertian”. Sebagaimana terjadi di  DPRD Provinsi Sumut, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Kota Malang, dan sebagainya. Nah, inilah awal korupsi. Seluruh masyarakat pun sudah mahfum akan hal ini.

Pemilih menghendaki caleg terpilih nanti adalah orang yang mengabdi. Mengapa? Orang yang mengabdi adalah orang yang mengutamakan prestasi dan kenerja tinggi, selalu bersyukur dan merasa tercukupi dengan gaji yang diterima setiap bulan sebagai berkat Tuhan yang Maha Adil.

Orang seperti tipe ini tidak korupsi. Orang tipe ini memiliki prinsip, ”Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usaha sendiri, dan maju karena pengalaman sendiri. Orang tipe ini sejak dalam pikirannya ia sudah adil, apalagi dalam perbuatannya.

Orang yang mencari kerja (DPRD dianggap sebagai lahan pekerjaan) dengan orang yang mengabdi (DPRD sebagai lembaga terhormat) sangat jauh berbeda dalam berpikir ataupun dalam perbuatan. Orang yang mencari kerja sejak dalam pikiran tidak adil, apalagi dalam perbuatan, sedangkan orang yang mengabdi sejak dalam pikiran sudah adil, apalagi dalam perbuatannya.

Hal ini mengandung arti bahwa, apabila orang yang mencari pekerjaan terpilih sebagai anggota DPRD ia hanya melayani, mengurus, menghargai, dan membantu orang pendukungnya saat pemilihan umum. Saat reses, ia hanya mengundang orang-orang tertentu. Lebih parah lagi, ia berpotensi melakukan korupsi. Sementara orang yang mengabdi terpilih menjadi anggota DPRD dalam melayani tidak punya sekat-sekat, ia melayani semua lapisan masyarakat sepenuh hati. Saat reses ia mengundang tanpa pilih kasih. Inilah buktinya pemilih sudah cerdas dan melek politik. Pemilih sudah mampu menganalisis tindak-tanduk DPRD. Hebat! Luar biasa….! Mari ini kita terapkan pada pileg 17 April 2019.

Uang Bukan Jaminan

Uang dalam proses politik sangat penting sebab tanpa uang sosialisasi pengenalan diri, penyiapan alat peraga kampanye terkendala. Biaya tim sukses dan uang saksi memerlukan dan membutuhkan uang tidak sedikit. Akan tetapi, uang (banyak uang) tidak menjamin seorang caleg bisa duduk di lembaga legislatif. Apalagi kalau penggunaan uang tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Sebagai teman seperjuangan, penulis mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 516 dinyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Demikian juga pada Pasal 523 Ayat (3) kembali menegaskan dengan menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Penulis tidak dalam posisi menakut-nakuti. Sekali lagi hanya sekadar mengingatkan agar tidak salah bertindak dan ke depan tidak dicemoohkan orang dengan label “mantan narapidana”. Sebagai manusia yang menggunakan akal sehat dan beradab sangat memalukan dipidana hanya karena ingin duduk di kursi terhormat dengan cara politik uang. Sangat menyedihkan kalau uang sendiri hasil keringat dipidana. Yang lebih menyakitkan lagi, tidak duduk di kursi terhormat, habis uang dan dipidana lagi. Semoga semua caleg terhindar dari hal itu, itulah doaku.

Menurut penulis, menjadi caleg tidak semata-mata agar duduk di kursi terhormat. Melainkan menjadi caleg ikut berpartisipasi dalam proses politik dan demokrasi agar demokrasi yang telah kita bangun sejak reformasi tidak hanya sampai pada tingkat struktural dengan bebasnya mendirikan partai politik. Akan tetapi, kita menghendaki demokrasi yang kita bangun sampai pada tingkat kultural, yaitu menghargai “pilihan masyarakat” dan kesadaran bahwa bangsa/ negara  Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita jaga bersama. Artinya ikut caleg tidak terletak pada “menang-kalah”, melaikan niat membangun demokrasi yang berkeadilan.

Kalau pun nanti menang, itu adalah berkat Tuhan yang tiada taranya dan harus disyukuri. Mengapa? Selain calegnya banyak, juga peraturannya sangat ketat. Sebagai contoh, caleg Provinsi Sumut Dapil 8 pada daftar tetap berjumlaah 77 orang, sementara kuota dapil 8 hanya 6 orang. Artinya 71 orang harus siap kalah. He-he-he…. Anda siap menang dan siap kalah?

Sekadar ingat masa lalu. Pada saat saya masih dinas di TNI, komandan saya selalu menekankan bahwa “Setiap prajurit selalu dan senantiasa mempersiapkan diri menerima hal-hal yang paling sulit/buruk.” Artinya, jika hasilnya buruk/sulit sudah siap mental. Apabila hasilnya baik, itu berkat Tuhan yang harus disyukuri.

Untuk itu, kepada para caleg yang ambil bagian dalam membangun demokrasi pada Pemilu 17 April 2019, marilah kita mengikutinya dengan sikap optimistis, saling menghargai sesama caleg dan mengedepankan hukum dalam menyelesaikan masalah. Jauhkan sifat saling menghina, cari-cari kesalahan teman, benci, dan lain-lain. Buanglah jauh-jauh sikap pesimimistis karena sikap itu hanya membuat Anda tersiksa batin, yaitu ragu-ragu, gelisah, dihantui bayangan dan bisa-bisa tidak bisa tidur, serta akhirnya malah sakit. Apa itu yang dicari? Tentu bukan. Apabila itu menjadi kenyataan, Anda sudah kalah sebelum berperang. Ingat uang hanya memperlancar bukan jaminan. Ingat pemilih sudah pintar dan melek politik. Semangat dan optimistis modal menang. Semoga bermanfaat.