Pulau Nias dengan luas wilayah 5.625 kilometer persegi dan berpenduduk hampir 1 juta jiwa. Pulau Nias sebelumnya hanya satu kabupaten dan anggota DPRD-nya sebanyak 45 orang. Saat ini telah dimekarkan menjadi 4 kabupaten dan 1 kota dengan  anggota DPRD secara keseluruhan sebanyak 130 orang. Kondisi ini membuat pemilu legislatif semakin ramai.

Apabila semua partai dari semua tingkat mengusulkan caleg sesuai kuota berjumlah sebagai berikut: caleg kabupaten/kota 16 partai x 130 orang = 2.080 orang. Caleg provinsi 16 partai x 6 kuota = 96 orang dan caleg pusat 16 partai x 10 orang = 160 orang. Jumlah keseluruhan menjadi 2.080 + 96 + 160 = 2.336 orang. Mereka inilah yang telah mengibarkan alat peraga di seluruh pelosok Pulau Nias dari kota ke desa, dari jalan Nasional-provinsi-kabupaten-kecamatan dan desa. Di antara itu, saya termasuk di antaranya.

Coba  bayangkan  kalau setiap caleg memasang minimal baliho/spanduk 50 buah/lembar saja, jumlah baliho dan spanduk 2.336 x 50 = 116.800 lembar. Selain jumlahnya banyak, juga, ukurannya berbeda beda serta warna menyesuaikan dengan warna logo/lambang/bendera/pataka partai masing-masing. Sungguh situasinya seperti menyambut sang raja agung. Malahan ada cerita kawan mengatakan bahwa ada seorang caleg pusat telah mencetak baliho sebanyak 1.500 lembar dan seorang caleg provinsi mencetak 1.000 baliho dan telah dipasang di seluruh Pulau Nias. Luar biasa ramainya.

Dengan banyaknya caleg memasang baliho/spanduk untuk menyosialisasikan diri, agak sulit memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 298 ayat (1) menyatakan: “KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan kantor Perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga  untuk keperluan kampanye pemilu.”

Agar para caleg tidak mengalami kesulitan tempat pemasangan alat peraga kampanye, karena pada tempat yang telah disepakati KPU dengan pemerintah telah penuh, maka Undang-undang membuka peluang dapat memasang alat peraga kampanye di tempat lain dengan syarat sebagai berikut: ”Pemasangan alat peraga kampanye pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.” (UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 298 Ayat 3)

Entah, karena ketergesa-gesaan ada beberapa caleg yang mengesampingkan ayat tersebut, dengan memasang alat peraga kampanyenya di tempat milik perseorangan tanpa izin pemilik tempat tersebut. Akibatnya, alat peraga mereka menjadi bahan diskusi para pemuda setempat. Apabila yang punya alat peraga kampanye tidak tanggap, alat peraga kampanye tersebut tidak bertahan lama berdiri di lokasi itu. Jika hal ini terjadi, caleg tersebut selain mengalami kerugian ekonomi, juga sosialisasi terganggu dan simpatik masyarakat kepadanya semakin menurun. Hati-hati, masyarakat bisa “menghukum”. Kata mereka, “baru menjadi caleg sudah tidak menghargai masyarakat setempat”.

Pelanggaran Undang-undang

Sebagai seorang caleg wajib memahami dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemilu. Hal ini penting agar tidak ada kesan, baru status caleg sudah melanggar undang undang, lebih-lebih setelah  terpilih menjadi legislatif semakin tidak taat aturan. Sikap seorang caleg menaati peraturan menunjukan bahwa ia tidak hanya sekadar menjadi anggota legislatif, melainkan ia memberi pembelajaran politik dan hukum kepada masyarakat melalui sikap dan keteladanan.

Sangat ironis apabila ada caleg dengan arogan memasang alat peraga kampanyenya di tempat milik perseorangan tanpa meminta izin kepada pemilik. Tindakan ini selain melanggar UU juga melanggar etika sebagaimana  diatur pada Pasal 298 Ayat (2) UU No 7 Tahun 2017, menyatakan: “Pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempetimbangkan etika, estetika,  kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Frasa di atas mengandung arti bahwa caleg selain menaati hukum, juga mengedepankan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat agar kondisi kehidupan masyarakat aman dan pelayan publik  berjalan lancar serta keberadaan alat peraga kampanye tidak menimbulkan konflik di masyarakat, melainkan membawa kesejukan karena wajah caleg pada  alat peraga tersebut tidak hanya sebatas “tersenyum”, juga, memunculkan harapan dan inspirasi baru.

Penampilan Muda

Banyak orang banyak ide, banyak baliho caleg juga banyak komentar serta tanya, terutama beberapa caleg yang gambarnya/foto di baliho kelihatan lebih muda dari umur yang sebenarnya sehingga yang melihat fotonya kita pangling. Malah muncul beberapa pertanyaan, seperti: Wah, foto bapak/ibu ini masih muda, ya!  Siapa bapak/ibu  pada baliho itu? Mengapa demikian? Hanyalah yang punya gambar tersebut yang bisa menjawab. Namun, “apabila gambar di baliho tersebut bertujuan  sebagai sarana sosialisasi, pengenalan diri kepada pemilih, tujuannya tidak tercapai karena yang melihat gambar banyak yang pangling”. Malah, ada kesan seperti kontes penampilan gambar, siapa yang gagah, ganteng, cantik, manis, muda, Manusia pada umumnya takut dikatakan tua.

Menurut penulis, mengatur penampilan gambar pada baliho/spanduk adalah sah-sah saja, tetapi tidak begitu prinsipil. Yang penting adalah niatnya menjadi caleg. Apakah niatnya menjadi caleg mencari kerja atau mengabdi untuk masyarakat. Niat ini tidak bisa dipoles, tidak bisa direkayasa, juga tidak bisa disembunyikan, apalagi gambar di baliho berpura-pura memperhatikan masyarakat. Masyarakat sudah pintar dan cerdas dalam menentukan pilihan. Mereka akan menjatuhkan pilihannya pada caleg bukan karena penampilan di baliho kelihatan muda/ganteng/cantik, melainkan kepada caleg yang berpribadi kokoh, tidak lupa janji saat kampanye, tidak lupa janji saat disumpah dan tidak lupa kepada konstituennya.

Untuk itu, kepada para caleg marilah kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menyosialisasikan diri apa adanya dan sesuai ketentuan serta senantiasa menjaga kondusivitas sehingga masa kampanye menjadi ruang menyampaikan visi dan misi, ruang adu ide, ruang adu gagasan yang pada akhirnya pemilu legislatif menjadi pesta demokrasi dan hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena caleg yang dipilih tepat.  Semoga

Berita Terkait

Bersaing Sehat Merebut Hati Rakyat Dengan telah keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon ...
Christian Zebua Maju Jadi Caleg dari Nasdem untuk Dapil II S... GUNUNGSITOLI, KABAR NIAS — Dari deretan pejabat dan mantan pejabat yang maju menjadi calon anggota legislatif di DPR pada Pemilu 2019, ada nama mantan...
Ayo Berkampanye secara Berbudaya Oleh Adrianus Aroziduhu Gulö Sejak komisi pemilihan umum (KPU) setiap tingkat menetapkan calon tetap anggota legislatif pada Pemilu 2019, sampai sa...
Buah Simalakama Caleg Asal Nias  Oleh Apolonius Lase | @apollolase Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) yang bertarung pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) 2019 men...
Mendengarkan Suara Masyarakat Oleh Adrianus Aroziduhu Gulö, Caleg No Urut 1 DPRD Sumut Dapil 8 Sungguh kesempatan sangat berharga yang diberikan kepada kami oleh Pastor Paroki L...