GUNUNGSITOLI, KABAR NIAS — Apabila masyarakat mengalami pelayanan tidak sesuai standar atau buruk di suatu instansi pemerintahan, kini bisa melaporkannya melalui program Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) melalui layanan pesan singkat (SMS) dan kirim ke 1708 atau mengeklik www.lapor.go.id.

Hal ini disampaikan Rurita Ningrum dari Fitra SUMUT saat menjadi narasumber pada Sosialisasi LAPOR! dan Standar Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli di Aula Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Jl. Pancasila, Rabu (6/2/2019). Hadir dalam acara itu sejumlah perwakilan SKPD dan jurnalis di Kota Gunungstoli dan Kabupaten Nias.

“Saat ini, untuk membuat laporan pengaduan atas pelayanan yang kurang baik, masyarakat bisa menggunakan LAPOR!,” kata Rurita.

Khusus di Provinsi Sumatera Utara, kata Rurita, ada 5 kabupaten/kota yang menjadi daerah dampingan Fitra yang bekerja sama dengan Ombudsman dan USAID. Kelima daerah itu adalah Kota Binjai, Kota Medan, Kota Siantar, Kota Gunungsitoli, dan Kabupaten Nias.

Dicontohkan Rurita, seperti yang terjadi selama ini di Kota Medan, ada salah satu pohon yang cukup mengganggu di jalan dan kemungkinan menimpa sekolah. Melalui aplikasi LAPOR!, Rurita menyampaikan keluhan dan dalam seminggu kemudian telah ditebang.

“Sebelumnya, saat saya diskusi dengan pengelola sekolah, mereka takut jika menyampaikan laporan secara tertulis karena ada aturan, untuk menebang pohon harus ada izinnya dan ada biaya ganti rugi. Tapi dengan sistem LAPOR!, hal itu teratasi” ujar Rurita.

Untuk diketahui, DKI Jakarta pada masa pemerintahan gubernur Basuki Tjahaja Purnama pernah menggunakan program sejenis, yakni Clue, yang berbasis aplikasi Android. Namun, saat ini aplikasi itu sudah tidak dilanjutkan penggunaannya oleh gubernur Anies Baswedan. Adapun LAPOR! berbasis web dan juga SMS.

Dengan hadirnya program LAPOR! ini, menurut Rurita, mencegah masyarakat sesumbar menyampaikan keluhan di media sosial yang berakibat fatal dan berpotensi dijerat menggunakan UU ITE.

Dasar Hukum

Dipaparkan Edward Silaban dari Ombudsman Sumatera Utara, yang juga sebagai narasumber pada acara itu, dasar hukum dari sistem LAPOR! adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sehingga ke depan, setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) wajib memublikasikan standar pelayanan dan menugaskan satu petugas penerima pelaporan.

“Masih banyak SKPD yang belum punya standar pelayanan,” kata Edward sambil mengangkat bahu.

Jadi, menurut dia, pengawasan terbagi dua internal dan eksternal. Masyarakat termasuk pada eksternal. Masyarakat dapat melakukan pengaduan secara lisan dan tulisan. Dipaparkannya, pelaporan secara lisan, korban bisa langsung membuat pengaduan di instansi terkait yang sudah mempunyai petugas penanganan pelaporan dan atau langsung ke aplikasi LAPOR!.

“Petugas yang akan menginput laporan. Pemerintah punya waktu menyelesaikan dalam tempo 60 hari. Jika tidak, Ombudsman akan bertindak,” ujar Edward.

Sementara melalui tulisan, pelapor dapat menyampaikan keluhan dengan mengisi data dan informasi yang diminta. “Pelapor bisa mengamati sejauh mana proses penanganan laporannya”.

Diharapkan Edward, kiranya setiap SKPD tidak alergi dengan banyaknya pengaduan masyarakat. Semestinya hal itu untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik dan sebagai pedoman bagi pemimpin daerah dalam mengambil kebijakan serta evaluasi.

Diakui Wali Kota Gunungsitoli Lakhömizaro Zebua melalui Asisten II Arham Duski Hia bahwa implementasinya aturan terkait pelayanan masyarakat ini belum maksimal. Walau demikian, pihaknya telah membuat Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat.

Indra Hulu, yang menjadi narasumber dari Setda Kota Gunungsitoli bidang Kominfo memastikan bahwa pada triwulan ke-2 tahun 2019 aplikasi ini dapat disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

“Soal penggunaan aplikasi ini, cara pelaporannya, dari pelapor ke Kementrian RB dan PAN RI, lalu baru disampaikan kepada instansi terkait. Pelapor bisa memantau sejauh mana penanganan laporannya. Dinas punya waktu 60 hari menyelesaikan masalah dimaksud,” kata Indra.

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nias Dahlanroso Lase menyatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Nias cukup serius melaksanakan implementasi UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Buktinya pada 2017 telah menetapkan Perbup Nomor 51/2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dan telah membentuk tim.

Dari salinan Perbup yang diterima Kabar Nias, pada Pasal 14 Ayat 7 berbunyi, OPD atau BUMD wajib menyelesaikan setiap pengaduan paling lama 30 hari kerja sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

Belum Bisa Diakses

Dari pengamatan Kabar Nias, saat ini ketika mencoba membuka laman lapor.go.id masih belum bisa terakses. Di halaman depan website itu hanya tertera tulisan “Maaf, LAPOR! sedang dalam perbaikan. Adapun kendala lain di Kabupaten Nias masih banyak desa yang belum terakses jaringan internet dengan baik.