LOTU, KABAR NIAS — Ada dua alternatif lokasi pembangunan pelabuhan perikanan di Kabupaten Nias Utara, yakni di Kecamatan Lahewa dan di Kecamatan Tuhemberua. Dari berbagai aspek yang dibutuhkan telah memenuhi syarat. Pemerintah Kabupaten Nias Utara akan meyakinkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar lokasi pelabuhan yang telah dikaji kelayakannya dapat masuk kembali dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Nias Utara Sabar Jaya Telaumbanua kepada Kabarnias.com, Jumat (28/12/2018).

“Dari empat tempat yang dijadikan sebagai sampel, yang disurvei oleh PT Pilar Artha Nugraha ada dua tempat yang dianggap paling siap untuk dijadikan sebagai tempat pembangunan pelabuhan perikanan, yaitu Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Lahewa,” kata Sabar Jaya.

Dijelaskan Sabar, ditinjau dari kebijakan pemerintah, lokasi yang ditunjuk untuk dibangun pelabuhan perikanan oleh pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Perikanan Nias Utara sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Nias Utara. Adapun jika ditinjau dari kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, setelah dilakukan kajian, sudah sesuai dengan ketentuan, baik lokasi, potensi sumber daya perikanan, maupun persyaratan kepelabuhanan.

“Artinya, gambaran umum lokasi di Kabupaten Nias Utara secara geografi, kebijakan daerah, renstra SKPD Perikanan sentra perikanan yang ada secara faktual cukup potensial dan belum memiliki prasarana pendukung usaha perikanan. Dengan demikian, pelabuhan perikanan memang diperlukan,” ujarnya.

Tidak lupa Sabar Jaya menjelaskan proses pelaksanaan studi kelayakan yang dijalankan oleh rekanan. Pendekatan dan metodologi Penelitian dilakukan, yakni melalui landasan teori; pendekatan penelitian; metodologi penelitian; metodologi pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam diskusi kelompok terarah (FGD), diputuskan ada 4 kecamatan dijadikan obyek studi kelayakan pembangunan pelabuhan perikanan dan sudah dimasukkan dalam kebijakan daerah. Keempat kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Tuhemberua, Kecamatan Sawö, Kecamatan Lahewa; kecamatan Afulu.

Dampak Berganda

Menurut Kepala Dinas Perikanan, dalam analisis bisnis pembangunan pelabuhan perikanan layak untuk dilanjutkan dan dampak yang ditimbulkan mampu memberikan suatu pertumbuhan sosial dan ekonomi serta memiliki dampak berganda (multiplier effect) untuk pengembangan suatu wilayah.

Di lain pihak, kata Sabar Jaya, berdasarkan pertimbangan menyelaraskan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta terjadinya perubahan kondisi lingkungan atau administratif wilayah mengakibatkan perubahan kebijakan pelabuhan perikanan dan rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional. “Untuk itu, kami perlu menyampaikan proposal lagi agar pemerintah pusat menetapkan kembali Nias Utara dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, disampaikan Sabar, berdasarkan kebijakan, baik Pusat maupun daerah, serta potensi sentra perikanan yang membutuhkan prasarana pelabuhan perikanan untuk dikembangkan setiap lokasi perlu dibangun pelabuhan perikanan.

Sebenarnya, kata Sabar, secara faktual pembangunan pelabuhan perikanan di Tuhemberua sudah dilaksanakan oleh perseorangan. “Namun, baru menampung 10 persen jumlah kapal yang ada sehingga diperlukan dukungan pemerintah, sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk mengembangkan dan memanfaatkan 95 persen potensi perikanan yang berpeluang ditingkatkan.

Sabar mengharapkan, kebijakan pembangunan pelabuhan perikanan di Kabupaten Nias Utara perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan ke tahap I sesuai kebijakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional mengingat hasil kajian secara teknis dan ekonomis serta pertimbangan Keamanan Negara Republik Indonesia (titik lokasi di kawasan strategis nasional) layak dilaksanakan. Hasil kajian sebagai prioritas pertama di sentra perikanan Tuhemberua dan Lahewa.

“Dalam implementasi pembangunannya memang perlu koordinasi antarinstansi terkait sejak persiapan perencanaan sampai dengan operasionalnya karena banyak sektor pendukung yang menjadi kewenangan berbagai instansi,” ujarnya.

Dari dokumen hasil studi kelayakan yang diterima Kabarnias.com dijelaskan berbagai potensi keuntungan yang diperoleh nelayan dan juga pemerintah daerah jika pelabuhan perikanan dibangun di Nias Utara.