Sabtu ini, KPU Nias Selatan kembali menggelar debat publik para calon yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah-wakil kepala daerah 9 Desember 2015. Temanya sangat menarik, “Pembangunan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Menuju Masyarakat Nias Selatan yang Sejahtera”.
Topik soal pelaksanaan MEA, yang resmi akan diberlakukan pada akhir tahun 2015 ini, perlu sekali menjadi perhatian para calon pemimpin di setiap daerah. Apresiasi perlu diberikan kepada KPU yang mendorong setiap pasangan calon berpikir dan merencanakan apa saja yang akan dilakukan kelak dalam menghadapi MEA dalam konteks daerah.
Untuk diketahui saat ini, para pemimpin negara ASEAN sedang bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia, yang akan mendeklarasikan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) yang meliputi tiga pilar, yakni Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN.
Berbicara soal MEA berarti menyangkut perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ditambah dengan negara-negara perluasan ASEAN, yakni Papua Niugini, Timor Leste, Kepulauan Solomon, dan Banglades.
Penerapan MEA menargetkan integrasi ekonomi di antara negara-negara tersebut di atas. Integrasi ekonomi yang dirancang adalah menyangkut biaya transaksi perdagangan, perbaikan infrastruktur perdagangan dan bisnis, serta peningkatan daya saing sektor usaha kecil-menengah (UKM). Sistem yang diciptakan ini diharapkan akan memberikan kemudahan akses internal ASEAN, meningkatkan transparansi, serta mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standardisasi lokal.
MEA memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN memperluas cakupan skala ekonomi, mengatasi kemiskinan dan disparitas sosial-ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan dan memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis.
[bctt tweet=”Untuk konteks Pulau Nias, khususnya Nias Selatan, menghadapi MEA ini, para calon kepala/wakil kepala daerah perlu fokus pada kesiapan daerah agar menjadi tujuan investor menanamkan modalnya serta pada sektor pariwisata, yang bisa mendatangkan wisatawan.”]
Lewat debat publik ini, kita ingin melihat kecerdasan dan kecermatan para pasangan calon bagaimana membeberkan program-program yang hendak dilakukan kelak jika terpilih. Sebab, tantangan menghadapi MEA ini bukanlah sesuatu yang mudah, semudah bercuap-cuap di depan para pendukung. Akan tetapi, diperlukan sebuah rangkaian program yang tidak bisa berdiri sendiri serta berkelanjutan.
Para pasangan calon utamanya diperhadapkan pada kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pulau Nias, khususnya Nias Selatan. Kesiapan SDM tidak bisa ditawar-tawar dan membutuhkan proses yang tidak cepat. Lewat debat ini, masyarakat tentu bisa menilai calon-calon mana yang memberikan janji-janji kosong dengan janji-janji yang masuk akal dan bisa dilaksanakan.
Sekali lagi, proses penyiapan SDM ini membutuhkan proses yang cukup lama, tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kita mengharapkan ada program-program yang dilakukan secara paralel, misalnya penyiapan penguasaan bahasa asing bagi putra daerah. Pada saat yang sama pula persiapan fasilitas perdagangan seperti membangun serta mengembangkan kemampuan dalam teknologi e-commerce atau e-dagang. Kemudian, pada saat yang sama pula perlu dilakukan pembenahan terhadap tempat wisata.
[bctt tweet=”Kita ingin mendengarkan juga bagaimana program-program para pasangan calon membenahi sektor pelayanan kepada publik.”]
Publik dalam hal ini tentu bukan hanya publik daerah setempat, melainkan publik yang datang dari luar, yakni para wisatawan dan calon investor. Pemberian penyadaran kepada masyarakat perlu dipikirkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti media massa, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan tentu lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Para pemangku kepentingan ini harus duduk bersama untuk menyamakan visi sehingga mampu didorong masyarakat berpikir global dengan tetap mempertahankan kearifan lokal sebagai kekayaan.
Satu hal yang perlu dicatat oleh para pasangan calon yang akan berdebat, yakni tantangan menghadapi MEA ini akan jauh lebih maksimal memberikan hasil ketika tidak berpikir secara sektoral khusus daerahnya sendiri, tetapi harus dalam konteks holistik kepulauan Nias. Dengan begitu, tantangan ke depan bisa lebih terorganisasi serta juga menjadi kekuatan tersendiri yang bisa memudahkan para wisatawan atau investor yang akan datang ke Pulau Nias.
Harap diingat, pariwisata yang bisa dijual kepada dunia luar bukanlah hanya Nias Selatan, lebih spesifik lagi bukanlah hanya desa budaya Bawömataluo, misalnya. Akan tetapi, tempat wisata lain, seperti Pantai Sorake, Pantai Lagundri, desa-desa adat lain, tempat wisata di Gunungsitoli, di Nias Utara, Nias Barat, Nias, dan sebagainya, harus menjadi perhatian supaya para wisatawan bisa mendapatkan perjalanan yang saling terhubung dengan kualitas pelayanan berstandar Masyarakat ASEAN.
Kita tunggu secara detail apa saja program-program para pasangan calon jika kelak mendapat kepercayaan masyarakat menjadi bupati-wakil bupati pada 9 Desember mendatang. Akankah mereka memikirkan pelaksanaan acara-acara reguler yang terencana dan berkelanjutan sehingga para wisatawan akan bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari?
[bctt tweet=”Akankah mereka juga peduli pada pembuatan regulasi yang bisa menjaga kelestarian lingkungan (tempat wisata) dari kerusakan?”]
Bagaimana dengan kesiapan infrastruktur yang hingga kini masih belum memiliki konsep yang matang? Bagaimana dengan kemudahan regulasi perizinan usaha? Bagaimana membangun dan mengembangkan usaha-usaha kecil-menengah? Mari kita lihat dan tunggu, Sabtu besok.
