GUNUNGSITOLI, KABAR NIAS — Pencairan dana desa anggaran 2015 di Kabupaten Nias sudah mencapai 85 persen dari Rp 46 miliar yang bersumber dari APBN. Dari 170 desa penerima dana tersebut, 30 desa telah menerima 100 persen, sedangkan desa lainnya ada sebagian telan menyerap hingga 40 persen dan 80 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Nias Yulianus Zai kepada Kabar Nias, Senin (25/1/2016), di ruang kerjanya.
“Dari Rp 46 miliar dana desa anggaran 2015 di Kabupaten Nias hingga akhir Desember sudah mencapai 85 persen pencairannya kepada 170 desa di wilayah Kabupaten Nias. Sedangkan yang 15 persen lagi merupakan sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) untuk dicairkan pada 2016 ini,” ujar Yulianus sambil mengatakan bahwa dana desa tersebut langsung ditransfer ke rekening desa yang bersangkutan.
Menurut Yulianus, penggunaan dana desa tidak boleh melenceng dari APBDes. Jika terjadi penyalahgunaan dana tersebut, diimbau kepada masyarakat agar menyampaikan laporan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten Nias melalui BPM dan juga kepada pihak terkait.
Ia menambahkan bahwa pada 2016 ada dua sumber dana yang akan dikelola setiap desa. Selain dana desa (DD) juga anggaran dana desa (ADD). Dari kedua sumber itu, anggaran 2016 lebih besar dibandingkan dengan 2015 atau mencapai Rp 700 juta setiap desa. Dari dana tersebut digunakan untuk honor aparat dan perangkat desa, termasuk tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Salah satu kendala yang dialami pada 2015 adalah belum ada pendamping yang bertugas di setiap desa. Kendati demikian, upaya yang dilakukan adalah pihak BPM tetap mendampingi desa serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga kepada petugas yang ada di desa,” ungkapnya. [knc01w]
