DAERAH OTONOMI BARU

Perjuangan Provinsi Kepulauan Nias Terus Disosialisasikan

1
30
Ketua Umum BPP-PKN Mayjen TNI (Purn) Christian Zebua (sembilan dari kiri, berdiri) berfoto bersama dengan para tokoh diaspora Nias, pengurus dan penasihat BPP-PKN, serta tokoh pemuda Nias seusai pertemuan rapat pleno yang digelar BPP-PKN Perwakilan Jakarta di Gedung Kartika, Zeni TNI AD, Kamis (14/12/2017). Foto: Dokumentasi BPP-PKN.

JAKARTA — Perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias—yang sedianya diparipurnakan oleh DPR masa bakti 2009-2014—terus digelorakan oleh ono niha, sebutan untuk masyarakat Nias. Persiapan-persiapan syarat administrasi, konsolidasi dan menggalang dukungan diaspora Nias, serta upaya-upaya yang mendukung pemekaran terus dilakukan oleh Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) yang baru terpilih.

BPP-PKN Perwakilan Jakarta pada Kamis (14/12/2017) bertempat di Gedung Kartika, Zeni TNI AD, Matraman, Jakarta Timur, menggelar rapat pleno untuk konsolidasi dan pemantapan berbagai hal yang perlu dilakukan dalam menyambut Provinsi Kepulauan Nias.

Dalam rapat pleno, yang dihadiri sejumlah tokoh diaspora Nias, tokoh pemuda dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Jabodetabek, menghasilkan setidaknya lima hal yang harus segera dilaksanakan oleh BPP-PKN, seperti disampaikan dalam rilis pers oleh Ketua BPP-PKN Perwakilan Jakarta DR Saroziduhu Zebua, MM, kepada media massa, Jumat (15/12/2017).

Pertama, perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias  akan terus dilanjutkan dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Nias, tanpa kecuali.

Kedua, gerakan atau perjuangan untuk membentuk Provinsi Nias terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Nias dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama status Nias yang kini termasuk sebagai daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Ketiga, melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keempat, melakukan pendekatan secara-pendekatan lewat audensi ke sejumlah tokoh dan lembaga yang terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru.

Kelima, menyusun cetak biru (blue print) pembangunan Kepulauan Nias 5 tahun kedepan (2008-2023) sehingga arah pembangunan bisa jelas dan sesuai dengan arah pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Peran Diaspora

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum BPP-PKN Mayor Jenderal TNI (Purn) Christian Zebua mengingatkan pentingnya persatuan dari seluruh masyarakat Nias. Prinsip hidup orang Nias tentang kebersamaan, menurut Christian, harus terus jadi pedoman hidup. Filosofi itu tergambar dari kalimat yang sangat terkenal, yakni “Aoha noro dilului wahea, aoha noro nilului waoso; Alisi tafadaya-daya, hulu tafaewolo-wolo.”

“Seberat apa pun beban kita, jika kita angkat bersama pasti terasa ringan. Filosofi ini juga mesti kita terapkan dalam perjuangan kita menyongsong pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Siapa pun harus terlibat. Ini bukan hanya tanggung jawab para orang tua atau para elite. Ini pekerjaan kita semua, seluruh masyarakat Nias tanpa kecuali. Ayo, kita bersatu. Warga Nias di mana pun, diaspora-diaspora Nias yang tinggal di seluruh Nusantara, di seluruh dunia, mari sumbang saran, ide, sumbang tenaga, apa pun yang bisa kita lakukan. Provinsi Kepulauan Nias adalah untuk kepentingan anak cucu kita, termasuk para anak muda sekarang ini,” ujar mantan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Papua, itu.

Ketua Umum BPP-PKN Mayjen TNI (Purn) Christian Zebua (lima dari kiri, duduk) berfoto bersama dengan para tokoh diaspora Nias, pengurus dan penasihat BPP-PKN, serta tokoh pemuda Nias seusai pertemuan rapat pleno yang digelar BPP-PKN Perwakilan Jakarta di Gedung Kartika, Zeni TNI AD, Kamis (14/12/2017). Foto: Dokumentasi BPP-PKN.

Berbagai saran dan ide, kata Christian, nanti bisa disalurkan lewat sebuah website yang sedang dipersiapkan oleh BPP-PKN. Dengan website itu, masyarakat bisa mengetahui progres dan kegiatan apa saja yang dilakukan. “Ini juga perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, kejujuran, dan transparansi,” kata Christian.

Christian menambahkan, saat ini masyarakat Nias, termasuk BPP-PKN mesti dan harus bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa Nias pantas disetujui menjadi provinsi. Semua persyaratan yang dibutuhkan sudah dilengkapi.

“Kita tentu mendorong para kepala daerah dan jajarannya sekarang ini terus sekuat tenaga membangun Kepulauan Nias, terutama dengan menggali potensi sumber daya alam yang ada demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Nias. Kita percaya, pemerintah pusat dengan prinsip membangun dari pinggir, terutama daerah-daerah terluar, seperti Kepulauan Nias, apalagi sebagai daerah 3T akan menjadi prioritas,” kata Christian.

Tokoh diaspora Nias asal Yogyakarta, DR Fönali Lahagu, menyampaikan apresiasi kepada BPP-PKN yang terus tanpa lelah berjuang untuk masa depan Kepulauan Nias. Mantan konsultan di PT Freeport Indonesia itu mengajak semua diaspora-diaspora Nias untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang bisa diterapkan langsung di tanah leluhur Nias. “Fokus pembangunan di Pulau Nias di bidang pariwisata dan perikanan mesti terus kita dorong agar dimaksimalkan, dilakukan dengan sepenuh hati dan serius sehingga benar-benar berdampak pada masyarakat,” ujarnya.

Firman Jaya Daely, mantan anggota DPR, yang juga penasihat BPP-PKN, memaparkan berbagai hal terkait upaya-upaya yang dilakukan, termasuk perencanaan dalam melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah pusat, baik personal maupun lembaga, agar kehendak seluruh masyarakat Nias bisa disampaikan. Seperti diketahui, tokoh partai PDI-P ini terus melakukan pendekatan-pendekatan tanpa lelah untuk memperjuangkan tanah leluhurnya, Kepulauan Nias. Ia juga merekatkan kesatuan dan persatuan di antara para pemuda Nias, termasuk dalam berbagi ilmu dan pengalaman.

  • BPP Provinsi Kepnis

    Salam kami kepada semua diaspora Nias dan juga masyarakat Nias di kepulauan Nias. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.