REMUNERASI

Perawat Tidak Tetap Nias Selatan Tuntut Pembayaran Gaji

0
951
Ketua DPRD Nias Selatan Sidi Adil Dachi (berpeci) menerima peserta aksi, Kamis (20/10/2016), di depan kantor DPRD Nias Selatan. —Foto: Suhertiyanus Dakhi

TELUKDALAM, KABAR NIAS – Puluhan tenaga perawat tidak tetap daerah Nias Selatan melakukan aksi di gedung DPRD, Kamis (21/10/2016), menuntut pembayaran honorarium mereka sejak Januari hingga Juni 2016.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk membayarkan hak-hak kami, yaitu gaji sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat umum pada tanggal 22 Juni 2016,” ungkap Rumusan Laia Amk, salah satu perwakilan peserta aksi.

Selanjutnya, Rumusan menyampaikan, pada hasil RDPU tersebut telah dilaksanakan di gedung DPRD bahwa upah GBD/PTT-D dan tenaga honor di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang belum terbayarkan akan segera dituntaskan.

“Sesuai hasil RDPU itu akan segera menuntaskan pembayaran seluruh gaji PTT-D, tetapi sampai saat ini belum kami terima. Kami jangan dibohongi terus-menerus. Kami hanya mau pemerintah bayarkan gaji kami segera,” ungkap rumusan dalan orasinya.

Selain menuntut gaji, PTT-D menuntut SK yang dikeluarkan oleh pemerintah per tanggal 30 September 2016 diberlakukan mulai bulan Juli 2016 dan perjanjian kontrak SPT terhitung selama 5 tahun segera dikeluarkan.

Tinjau Ulang Pengumuman PTT-D

Peserta aksi lainnya, Egosman Telaumbanua, mengatakan, pada hasil verifikasi PTT-D, yang dilakukan panitia seleksi, ditemukan dugaan adanya pegawai negeri sipil yang namanya diumumkan di dalam hasil verifikasi; dan ada juga PTT-D yang tidak aktif kerja, tetapi diloloskan.

“Banyak nama PTT-D yang telah diumumkan oleh panitia virifikasi yang sebenarnya tidak layak diloloskan, seperti yang kami ketahui adanya PTT-D yang tidak aktif tadi diloloskan, masih banyak tenaga TKS yang sudah lama mengabdi tidak diloloskan berkasnya saat verifikasi berkas dan adanya nama yang lolos PNS, tetapi masih diumumkan sebagai PTT-D,” kata Egosman.

Menanggapi hal demikian, Ketua DPRD Nias Selatan Sidi Adil Harita, saat menerima massa aksi, menyampaikan bahwa apa yang telah disuarakan akan disampaikan dan segera menyurati pemerintah untuk merealisasikan hasil RDPU per tanggal 22 Juni 2016.

“Kami akan segera menyurati Bupati Nias Selatan, supaya apa yang disampaikan di dalam hasil RPDU bulan Juni 2016 untuk direalisasikan sesuai yang tertuang di dalam poin ke-3 tentang pembayaran gaji GBD, PTT-D dan tenaga honorer di lingkup pemerintah Nias Selatan segera dibayarkan,” kata Sidi Adil.

Selain mendatangi kantor DPRD, massa juga melakukan aksi di kantor Bupati Nias Selatan. Kepada Kabar Nias, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD terkait PTT-D yang sebelumnya tidak dapat honor. Adapun terkait nama-nama yang diduga verifikasinya tidak benar, Pemkab Nias Selatan akan menelusurinya dan akan langsung mengeceknya pada dinas terkait.

“Mohon data nama-nama yang dicurigai tidak sesuai sesuai verifikasi dikirimkan kepada kami segera untuk kami tindak lanjuti,” ujar Hilarius Duha.

Dalam kesempatan itu, Hilarius, kepada Kabar Nias, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak untuk terus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan. “Dengan adanya masukan-masukan, pemerintah menjadi bisa mengetahui kelemahannya dan harus segera melakukan perbaikan seperti yang tercantum dalam Siwa Sanuwu Sihönö,” ujarnya. [knc05w]