PEJABAT BARU NIAS SELATAN

Masyarakat Menaruh Harapan Besar pada “Kabinet” HD

1
572
Hilarius Duha. —Foto: Dokumentasi Yogi Duha (via Facebook)

Pilkada 2015 di Nias Selatan yang mengantar pasangan Hilarius Duha-Sozanolo Ndruru menjadi bupati dan wakil bupati memberi harapan baru bagi seluruh masyarakat Nias Selatan setelah melewati masa-masa “menegangkan” pada pemerintahan daerah sebelumnya. Mengapa menegangkan? Selain kondisi keuangan yang defisit secara drastis, hampir selama periode 2011-2016 pemerintahan Idealisman Dachi-Huku’asa Ndruru sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, kegaduhan terus terjadi. Mulai dari berbagai kebijakan kontroversial yang mengundang banyak polemik di masyarakat, juga berbagai keputusan pemerintahan yang berujung pada proses hukum. Sebut saja misalnya kasus Balai Benih Induk, kasus program pendidikan gratis, dan banyak lagi yang lainnya.

Kehadiran Bupati Hilarius Duha—dengan latar belakang pendidikan doktoral bidang hukum pidana dan juga purnawirawan polisi berpangkat AKBP—yang didampingi Wakil Bupati Sozanolo Ndruru dari politisi Partai Golongan Karya, membawa angin segar perubahan di pemerintah daerah di bagian selatan Pulau Nias itu.

Pada awal pemerintahan mereka sejak dilantik, Hilarius Duha-Sozanolo bisa dikatakan langsung bekerja dengan memedomani Siwa Sanuwu Sihönö atau Sembilan Misi untuk Kesejahteraan Rakyat Nias Selatan. HD langsung dihadang dengan segudang permasalahan sebagai warisan pemerintahan sebelumnya. Pasangan ini pun terus melakukan konsolidasi internal, yakni dengan jajaran birokrasi yang menjalankan berbagai program pemerintahan, dan eksternal seperti membangun komunikasi yang baik dengan legislatif dan pihak lainnya.

Berdasarkan berbagai pemberitaan yang beredar masyarakat, HD menunjukkan keseriusannya untuk memberikan perubahan di Nias Selatan. HD pernah berujar, kehadirannya di Nias Selatan harus membawa perubahan dan perbedaan. Bahkan, kepada masyarakat Nias Selatan ia pernah berikrar bahwa tujuannya kembali ke tanah kelahirannya adalah membantu masyarakat Nias Selatan untuk menikmati kesejahteraan bukan justru ingin memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya.

13876257_1330376293646804_7521151183574285766_nGebrakan yang dilakukan bisa jadi mungkin belum terlalu dirasakan dan dilihat secara kasat mata. Namun, paling tidak sesuatu yang berbeda mulai terasa. Pola perilaku PNS mulai berubah menjadi jauh lebih baik. HD menekankan para pegawai untuk bekerja sesuai tupoksi mereka dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Penataan terhadap para PNS, terutama guru, yang berada dalam sturuktural di berbagai SKPD pun dilakukan dengan mengembalikan mereka pada tugas awal, yakni menjadi pendidik di sekolah-sekolah.

Selain itu, perekrutan guru bantu daerah (GBD), yang selama ini terus bergejolak di Nias Selatan, ditata dengan baik sesuai aturan dan kebutuhan pemerintah serta pertimbangan pada kondisi keuangan daerah.

HD melakukan penghematan anggaran secara besar-besaran, termasuk tentu berpikir ekstra untuk menutupi defisit yang ada. “Tahun pertama ini cukup berat. Penggunaan anggaran benar-benar ketat. Di samping berbagai aturan dan keterlambatan pengesahan anggaran akan mengganggu jalannya beberapa program pembangunan. Pengerjaan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan dan jembatan di beberapa wilayah di Nias Selatan, sudah mulai dilakukan,” ujar HD beberapa waktu lalu.

Perekrutan Pejabat

Satu hal yang perlu kita acungi jempol kepada HD-Sanolo perihal ketaatan mereka dalam menerapkan aturan perundang-undangan, salah satunya dengan berkomitmen, baru akan mengganti atau mengangkat pembantu-pembantunya di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setelah enam bulan sesudah dilantik. Artinya, bulan Oktober 2016, HD sudah bisa mengganti dan merombak “kabinet”-nya.

Keputusan penggantian pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan pada Oktober 2016 didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca Pilkada. SE ini merujuk pada UU No 8/2015 tentang Perubahan Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. Pada Pasal 162 Ayat 3 UU itu berbunyi, “Gubernur, bupati, atau wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Masyarakat kini menunggu dan ingin segera melihat bagaimana komposisi “kabinet” di jajaran pemerintahan HD. Sebab, hanya orang-orang yang bersih, kompoten, profesional, yang bisa menjamin program HD yang tertuang dalam Siswa Sanuwu Sihönö (S3) bisa dilaksanakan hingga tahun 2021.

Kita memang sama sekali tidak mendapatkan informasi tentang siapa-siapa saja para calon pejabat yang akan menempati posisi-posisi dalam “kabinet” HD yang akan segera diumumkan pada Oktober nanti.

Pada beberapa kesempatan, HD hanya menyampaikan bahwa dia ingin para calon pejabat yang akan membantu dirinya adalah pejabat yang bisa mewujudkan S3 dan bisa secara detail menjelaskannya dalam sebuah presentasi. Kita tahu, bahwa muara S3 adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Nias Selatan.

Pernyataan HD ini tentu memberi peluang bagi para calon pejabat untuk mempersiapkan diri secara baik sebelum Oktober. Para calon pejabat ini harus benar-benar bersiap dan memahami betul apa program-program yang cocok untuk dilaksanakan seperti termaktub dalam S3.

“Saya ingin orang-orang yang kreatif, yang memahami S3 secara detail dan bisa mengimplementasikannya dalam program-program. Saya ingin calon pejabat itu mempersiapkan diri untuk membuat sebuah presentasi. Uraian dalam presentasi itu akan menjadi pertimbangan saya dan tim seleksi untuk mengangkat pejabat di Nias Selatan,” ujar HD, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, potensi Nias Selatan di bidang pariwisata harus menjadi perhatian utama jajaran pemerintahan HD-Sanolo. Dibutuhkan orang-orang kreatif di bidang ini untuk mengelola kepariwisataan di Nias Selatan. Kita harapkan HD benar-benar memberi perhatian di bidang ini.

Pejabat di bidang keuangan, pendidikan, serta penanganan birokrasi tidak kalah penting untuk dijadikan perhatian utama. HD kita minta untuk memilih pejabat pengelola keuangan yang andal dan mumpuni untuk mengelola keuangan daerah. Begitu juga dengan pengelolaan pendidikan, dibutuhkan pejabat yang mengerti betul permasalahan pendidikan di Nias Selatan, berpengalaman, serta memiliki jiwa kreativitas yang tinggi. Dengan begitu, tujuan menciptakan pendidikan yang berkualitas di daerah ini bisa dicapai dan menjadi kenyataan.

HD juga harus memberi perhatian pada bidang kehumasan. Pejabat kehumasan harus bisa cerdik dan kreatif “menjual” potensi Nias Selatan kepada publik sehingga bisa menarik perhatian para calon wisatawan dalam negeri dan mancanegara.

Harapan semua masyarakat adalah HD menepati janjinya untuk memilih pejabat yang membantunya melalui proses fit and proper test (uji kelayakan dan kemampuan). Praktik-praktik pengangkatan pejabat dengan pendekatan “karena keluarga”, “karena bisa bayar”, “karena tim sukses”, dan sebagainya—yang sudah menjadi rahasia umum selama ini—hendaknya tidak terulang lagi. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat pun semakin terpupuk dan akan semakin mendukung kesuksesan pemerintahan ini. Yang terpenting, pilihlah pejabat yang bisa memastikan program S3 terlaksana dengan baik.

Tekad HD untuk membangun Nias Selatan harus mendapat dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan di Nias Selatan. Sebab, HD-Sanolo dipilih oleh masyarakat Nias Selatan dan kepercayaan itu telah terbukti lewat hasil Pilkada 2015. Itu tidak bisa dimungkiri. Modal utama pasangan ini adalah komitmen hati HD yang tidak mudah goyah, tidak mudah terbawa arus, dan tidak bisa dengan mudah disetir oleh oknum atau pihak mana pun tentu juga kita dukung dan kita apresiasi.

Oktober segera tiba. Akankah masyarakat Nias Selatan merasa puas dengan “kabinet” baru HD? kita tunggu saja.

  • Suherti Yanus Dakhi

    Moga saja apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan dan dapat menghapuskan KKN di Nias Selatan.