Kepulauan Nias Perlu Segera Berbenah Menuju Provinsi

OTONOMI DAERAH

0
18

GUNUNGSITOLI, KABAR NIAS — Forum Kepala Daerah dan DPRD se-Kepulauan Nias mendorong Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) untuk terus mempersiapkan dan melanjutkan secara serius perjuangan pewujudan kehendak seluruh masyarakat Nias, yakni menjadikan Nias sebagai provinsi. Sebab, satu-satunya jawaban pemercepatan kesejahteraan masyarakat Nias adalah menjadikan Nias jadi provinsi Nias.

Demikian mengemuka dalam acara ramah tamah antara Forkada dan DPRD Sekepulauan Nias dengan BPP-PKN di Restoran Kaliki, Kota Gunungsitoli, Selasa (23/1/2018).

“Atas nama Forkada kami mendorong BPP-PKN untuk terus bekerja secara serius mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mewujudkan Nias menjadi provinsi. Dukungan Forkada sebagai komitmen untuk mendukung perjuangan ini telah dianggarkan lewat APBD. Ini sebagai bukti bahwa Forkada juga serius,” ujar Ketua Forkada Kepulauan Nias Lakhömizaro Zebua.

Lakhömi menyampaikan bahwa semua dinamika yang terjadi mesti segera direspons secara baik dan memercayakan sepenuhnya kepada BPP-PKN.

Dalam ramah tamah itu, Ketua Umum BPP-PKN Christian Zebua  menyampaikan laporan progresitas kegiatan BPP-PKN sejak dibentuk sejak September 2016.

Selain menysun dan memberi SK pengurus, Christian juga tela melakukan koordinasi kepada semua pemangku kepentingan (stakeholder) sehingga terakomodasi semua.

Ia mengakui bahwa ada banyak kendala yang dihadapi, tetapi sebagai orang yang diberi amanat untuk menjalankan BPP-PKN, Christian berjanji akan terus bergerak hingga visi mencapai Provinsi Kepulauan Nias yang menjadi cita-cita bersama tercapai.

“Organisasi ini tidak boleh berhenti. Kita akan maju terus,” kata mantan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Papua, itu,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa BPP-PKN telah membentuk tim khusus yang ia sebut sebagai tim siber (cyber team) dan juga tim teknis yang terdiri atas para pakar dari kalangan masyarakat Nias diaspora.

“Tim ini akan membantu BPP-PKN untuk mengefektifkan program-program dan memastikan dieksekusi secara tepat dan cepat,” ujarnya.

Tim khusus ini, kata Christian, akan melakukan sosialisasi di media arus utama dan media sosial dengan memegang prinsip elegan, soft, dan terukur. Adapun tim teknis akan bertugas tanpa pamrih sesuai kepakaran dalam memberi masukan untuk menyusun cetak biru pembangunan Kepulauan Nias 25 tahun ke depan.

“Kami siap menerima masukan dan pemikiran seluruh masyarakat Nias yang nantinya akan di-publish di website ofisial BPP-PKN yang sedang digarap oleh tim khusus,” ujarnya.

Christian mendorong setiap pemimpin daerah untuk bisa menggerakkan jajarannya untuk bisa menjaring aspirasi masyarakat mulai dari desa hingga kecamatan. BPP-PKN juga terus melakukan sosialisasi ke masyarakat termasuk kepada lembaga keagamaan.

Ia juga mengingatkan bahwa Kepulauan Nias dengan status daerah terluar, terisolasi, dan tertinggal (3T), seperti halnya daerah Papua, menjadi alasan utama usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias.

“Ini sesuai dengan program Nawacita Pak Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia mulai dari pinggir dan tidak lagi Jawa sentris,” kata Christian.

Para Ketua DPRD dari semua kabupaten/kota yang hadir dalam acara itu memberi apresiasi atas kerja keras dan cepat yang dilakukan oleh BPP-PKN.

“BPP-PKN tak boleh gentar sedikit pun. Tak ada satu pun masyarakat Nias yang tidak mau dirinya sejahtera lewat provinsi. Jika ada pihak-pihak yang mengklaim sepihak, kita sangsikan mereka itu tak punya hati untuk membangun Nias,” kata Sidi Adil Harita, Ketua DPRD Nias Selatan.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua DPRD Nias Barat Nitema Gulö dan Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Harefa.

“Kita mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh BPP-PKN. Ini demi anak cucuk kita ke depan,” kata Nitema.

Hadir dalam acara itu tokoh diaspora Nias, Dr Fönali Lahagu, yang menyampaikan rencana pelaksanaan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang akan digelar oleh diaspora Nias Orahua Tötönafö. “Ini juga ada hubungannya dengan rencana fokus pembangunan Nias di dua sektor, yaitu pariwisata dan perikanan.,” kata Fönali.

Para kepala daerah berkomitmen mendukung acara tersebut dengan mengutus para SKPD terkait.

“Kami mendukung apa yang dilakukan oleh diaspora Nias. Terkait BPP-PKN kami harapkan agar segera memutakhirkan data,” kata Bupati Nias Sökhi’atulö Laoli.

Wakil Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, menghimbau agar para diaspora yang mampu agar pulang ke Nias dan berinvestasi.

“Kami sudah bosan dengan orang-orang luar dan negara luar yang janji mau investasi tapi tak pernah dieksekusi,” kata Sowa’a.